TESIS MAP
[KODE A3] dalam bentuk hardcopy
NOMOR
BUKU., JUDUL BUKU
1. STRATEGI
PENGEMBANGAN SEKTOR PERTANIAN TANAMAN PENGAN DI KAB. WONOGIRI DALAM RANGKA
OTONOMI DAERAH. .,’’(UGM,2001).
2. KINERJA
PENGELOLAAN KTP SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPENDUDUKAN (SIMDUK).
.,’’(UGM,1999).
3. PENERAPAN
STRATEGI MANAJEMEN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAB. ACEH SELATAN (MENYONGSONG
OTONOMI DAERAH). .,’’(UGM,2000).
4. EFEKTIVITAS
KANTOR PERTANAHAN KODYA SURAKARTA
DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PELAYANAN UMUM. .,’’(UGM,1996).
5. EFEKTIVITAS
ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR. .,’’(UGM,2002).
6. EFEKTIVITAS
ORGANISASI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROP. DATI II SUL-TENG.
.,’’(UGM,1999).
7. ANALISIS
EFEKTIVITAS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DATI II RIAU. .,’’(UGM,1999).
8. STUDI
TENTANG PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK. .,’’(UGM,1999).
9. FAKTOR-FAKTOR
YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS DINAS P ENDAPATAN DAERAH KAB. DATI II PONTIANAK. .,’’(UGM,1995).
10. STRATEGI
PENINGKATAN KINERJA DIREKTORAT PENDIDIKAN DALAM UPAYA PENUNTASAN RPOGRAM WAJIB
BELAJAR PENDIDIKAN DAAR 9 THN.. .,’’(UGM,1999).
11. PERENCANAAN
STRATEGI PEMBANGUNAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN DI KAB. BANTUL. .,’’(UGM,2001).
12, MANAJEMEN
STRATEGI PEMBANGUNAN OBYEK WISATA KAB. LOMBOK
BARAT DI PROP. NTB. .,’’(UGM,1998).
13. STUDI
KINERJA ORGANISASI SECRETARIAT DAERAH PROP MALUKU UTARA., .,’’(UGM,2002).
14. STRATEGI
DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PAJAK RETRIBUSI DAERAH.
.,’’(UGM,2002).
15 MANAJEMEN
STRATEGI PENGELOLAAN LINGUNGAN HIDUP BADAN
PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH [BPELDA] KOTA
PALEMBANG.,’’(UGM,2002).
16. STRATEGI
PEMBANGUNAN PARIWISATA BERBASIS KOMUNITAS (PBK) DI KAWASAN KOTA
BANJARMASIN.
.,’’(UGM,2002).
17. KINERJA
ORGANISASI PUBLIK. .,’’(UGM,2002).
18. IMPLIKASI
ETIKA PELAYANAN PUBLIK DAN DISKERSIU ADMINISTRASI TERHADAP KINERJA BIROKRASI DI
DINAS TATA KOTA MANADO. .,’’(UGM,2003).
19. ANALISIS
EFEKTIVITAS IMLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
DEPARTEMEN KELAUTAN. .,’’(UGM,2004).
20. PENANGANAN
MASALAH KAKI LIMA (Studi kasus Implementasi ketertiban umum wilayah DKI Jakarta
di Kec Tanah Abang)., .,’’(UGM,2003).
21. MANAJEMEN
STRATEGI DALAM PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI
DAERAH. .,’’(UGM,2003).
22. DEMOKRATISASI
DALAM PEMERINTAHAN DESA DI KAB BANDUNG.
.,’’(UGM,2003).
23. STUDI
TENTANG KINERJA DEWAN MARTIME INDONESIA.
.,’’(UGM,2004).
24. PROGRAM
PROMOSI PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH, PENDAPATAN
MASYARAKAT, PERLUASAN USAHA DAN KESEMPATAN KERJA DI PROP BENGKULU. .,’’(UGM,2004).
25. ANALISIS
EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN. .,’’(UGM,2004).
26. ANALISIS
KEBIJAKAN TRANSMIGRASI PADA PENGEMBANGAN LAHAN GAMBUT 1 JUTA Ha. DI KABUPATEN
DATI II KAPUAS. .,’’(UGM,1998).
27. STUDI
TENTANG ISU-ISU STRATEGIS DALAM PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI PROP
BANTEN. .,’’(UGM,2002).
28. MANAJEMEN
STRATEGI PENGELOLAAN EKSPORT JASA TENAGA KERJA INDONESIA. .,’’(UGM,1998).
29. STRATEGI
DINAS PENDAPATAN DAERAH PROP. IRIAN JAYA DALAM MENINGKATKAN PAD DI ERA OTONOMI
DAERAH. .,’’(UGM,2002).
30. STRATEGI ALTERNATIF PENINGKATAN KINERJA PDAM
WAY RITAU KODYA BANDAR LAMPUNG. .,’’(UGM,1997).
31. PELAKSANAAN
KEBIJAKAN SISTEM KONTRAK KERJA DALAM PENANGANAN MASALAH SAMPAH DI KODYA SEMARANG.,
.,’’(UGM,1998).
32. EFEKTIVITAS
PENGAWASAN BADAN PENGAWAS DAERAH KAB. FAK-FAK., , .,’’(UGM,2004).
33. ANALISIS
ORGANISASI PENDAPATAN DAERAH YOGYAKARTA. ,
.,’’(UGM,1996).
34. STUDI
TENTANG KEBIJAKAN PEMBINAAN PEDAGANG
KAKI LIMA DI TUJU TITIK KOTA
BANDUNG. ,
.,’’(UGM,2002).
40. RELOKASI
PEDAGANG KAKI LIMA
DI KAWASAN 16 LUR KE PASAR RETAIL JAHAR BARING PALEMBANG.,
, .,’’(UGM,2005).
AN.2 STRATEGI
PENINGKATAN PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH (STUDI KASUS PENGELOLAN RETRIBUSI). ,
.,’’(UGM,1997).
AN.3 STRATEGI
MENINGKATKAN JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN DI OBYEK WISATA WADUK SERMO KAB.
KULONPROGO. , .,’’(UGM,2002).
FR.37. REPONSIVITAS
PEMERINTAH DAEARH TERHADAP KRISIS EKONOMI. (Studi Kasus Program Perluasan
Lapangan Kerja Dan Pendayagunaan Tenaga Pengangguran Oleh Dinas Tenaga Kerja
Kab. Sleman Prop. DIY). , .,’’(UGM,2000).
MAP.Wr MANAJEMEN
STRATEGI DALAM PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA DALAM RANGKA PERLUASAN OTONOMI
DAERAH (Studi Kasus Di Kab. Tangerang). , .,’’(UGM,2004).
S2 IL.Pol. PERSEPSI MASYARAKAT BANJAR TERHADAP PELAYANAN PUBLIK (Studi Kasus
Pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota
Banjar Masin) , .,’’(UGM,2006).
S2.Y.MAP. ANALISIS KUALITAS LAYANAN PUBLIC PADA PEMERINTAHAN DAERAH BEKASI.
, .,’’(UGM,2005).
x MAP WN. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KAB SLEMAN. , .,’’(UGM,2006).
MAP.AZA KINERJA APARATA DI PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR KAB BENGKULU
UTARA. , .,’’(UGM,2006).
Map.An.1 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK) DI
KAB. KAMPAR PROP. RIAU (Studi Kasus Desa Padang
Luas Kec. Tambang. , .,’’(UGM,2002).
Map.19X FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA PEMERINTAH KOTA ADMINISTRATIF.
(Studi Kasus Pada Kota
Administratif Dumai). , .,’’(UGM,1996).
Map.sLm PENGARUH KEBIJAKAN 5 HARI KERJA TERHADAP EFEKTIVITAS ORGANISASI
DI LINGKUNGAN SEKRATARIAT DAERAH PROP. RIAU. , .,’’(UGM,2006).
Map.34.Alf. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NIAT MENETAP MIGRANT ASAL KAB.
TIMUR TENGAH SELATAN KODYA KUPANG. , .,’’(UGM,1997).
Map.60 EFEKTIFITAS
PELAYANAN PUBLIK (Studi Kasus Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Kependudukan Kota Banda Aceh). ,
.,’’(UGM,2004).
Map.An II STRATEGI PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDES) DI WILAYAH KECAMATAN PULAU PETAK KAB. KAPUAS.
, .,’’(UGM,2002).
Ilmu Studi Islam… MUHAMMADIYAH DAN ISLAM DI INDONESIA.
S2.IL.Pol PERILAKU VOTING MASYARAKAT ATONI METO. (ANALISIS TERHADAP
PERILAKU VOTING MAYARAKAT ATIONI METO DI KECAMATAN MOLLO SELATAN, MOLLO UTARA,
DAN FATUMNASI KAB. Timor Tengah Selatan Prop
NTT. Pada Pemilu 19997,1999, dan 2004., , .,’’(UGM,2005).
Sosilogi S2. KUASA AIR, SENGKETA IRIGASI DALAM PERUBAHAN CARA PRODUKSI PERTANIAN
(sawah ke tambak) DI WILAYAH SEKITAR WADUK JOTO LAMONGAN. , .,’’(UGM,2004).
S2.Sosilogi KONSTRUKSI FEMINITAS DAN MASKULINTAS DALAM MEDIA MASSA, (Analisis
wacana terhadap majalah Finima). .,’’(UGM,2006).
01. KEBIJAKAN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. KOTA DI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. DALAM PERLUASAN
KESEMPATAN KERJA. , .,’’(UGM,2006).
AS.1 STUDI
EFEKTIVITAS KERJA ORGANISASI HIMPUNAN WANITA KARYA (HWK) (Studi Kasus Di Kab.
Sorong). , .,’’(UGM,2002).
AS.2 ANALISIS
KINERJA PROGRAM DASAR PEMBANGUNAN PERKOTAAN (Studi kasus di Depak Ja-Bar).. ,’’(UGM,2004).
AS.3 KINERJA
ORGANISASI SUKU DINAS KEBERSIHAN KODYA JAKARTA
BARAT., ,’’(UGM,2003).
AS.4 IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DI DINAS PARIWISATA PROP DIY. ,’’(UGM,1999).
AS.5. PERANAN
BADAN PERWAKILAN DESA DALAM PROSES DEMOKRASI PEMERINTAH LOKAL (Studi Kasus
Pembentukkan DPD Kab. Sorong). ,’’(UGM,2002).
AS.6. PENERAPAN
PERENCANAAN STRATEGIS DALAM PEMBANGUNAN KAB. ACEH SELATAN MENYONGSONG PELAKSANNAAN
OTONOMI DAERAH.. ,’’(UGM,2002).
AS.7 EFEKTIVITAS
ORGANISASI BADAN LITBANG DEPDAGRI DALAM
PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG PEMERINTAHAN DI LINGUNGAN DEPDAGRI..
,’’(UGM,2004).
AS.8 PENYELENGGARAAN
OTONOMI DAERAH DALAM PERSPEKTIF KETAHANAN NASIONAL (Studi kasus di Kupang Prop
NTT).. ,’’(UGM,2001).
AS.9. STRATEGI
PENGEMBANGAN PARIWISATA DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (Studi Kasus Pada
Dinas Pariwisata Kab. Purworejo). ,’’(UGM,2004).
AS.10 PENANGANAN
MASALAH KAKI LIMA
(Studi Kasus Implementasi Ketertiban Umum Wilayah DKI Kec Tanah Abang).
,’’(UGM,2003).
AS.11 STUDI
TENTANG SEKRETARIAT DEWAN MARITIME INDONESI ,’’(UGM,2004).
AS.12. RESPON
PEMERINTAH KAB. SLEMAN TERHADAP GEJOLAK YANG DITIMBULKAN AKIBAT KEBIJAKAN
DOKTER PTT (Studi Kasus Kab Sleman). ,’’(UGM,2004).
AS.13. MANAJEMEN
STRATEGI DALAM PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI
DAERAH (Studi Kasus di Kab. Tangerang). ,’’(UGM,2004).
AS.14. ANALISIS
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN DI BIDANG HUKUM MEREK (Studi efektivitas implementasi
kebijakan UU No.15 tahun 2001 tentang
merek). ,’’(UGM,2004).
AS.15. SIKAP
DAN KEPENTINGAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP APEC. ,’’(UGM,2001).
AS.16. EFEKTIVITAS
LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM BANTUAN DESA.
(Studi Kasus di Kelurahan Bekas Kecamatan Teluk Segera Kodya Bengkulu).
,’’(UGM,1994).
AS.17 STRATEGI
PENGEMBANGAN SEKTOR PERTANIAN TANAMAN
PANGAN DI KAB. WONOGIRI DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH. ,’’(UGM,2001).
AS.18. PENGARUH
KEPEMIMPINAN TERHADAP IKLIM ORGANISASI DAN MOTIVASI KERJA DALAM UPAYA
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN. (Studi Kasus Pada Rumah Sakit Umum Prop.
Dr.W.Z. Johanes Kupang NTT). ,’’( 1995).
AS.19. IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN JARINGAN PENGAMANAN SOSIAL. (Studi Kasus Program Pengembangan
Kecamatan Di Kab. Dati II Kebak Prop. Ja-Bar). ,’’(UGM,2000).
AS.20. IMPLEMENTASI
PENERIMAAN PAJAK ASLI DAERAH KAB. BANTUL. ,’’(UGM,2002).
AS.21. ANALISIS
EFEKTIVITAS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DARI II RIAU.. ,’’(UGM,1999).
AS.22. KEBIJAKAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KAB KENDARI
PROP. SULAWESI TENGGARA. (Strategi Menghadapi
Otonomi Daerah). ,’’(UGM,2000).
AS.23. IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi Kasus kerusakan Krisi sub Das
Sentani Kab. Jayapura Prop Riau). ,’’(UGM,2001).
AS.24. STUDI
EVALUSI DAMPAK KEBIJAKAN (Studi Kasus Pengembangan Perikanan di Kawasan Pantai Selatan kab. Dati
II Gunung Kidul… ,’’(UGM,1996).
AS.25. KINERJA
PENDAPATAN KABUPATEN FLORES TIMUR. (Studi Kasus dengan Pendekatan Manajemen
Strategis). ,’’(UGM,2002).
AS.26. IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN TRI PROGRAM PEMBANGUNAN DATI II SULAWESI
SELATAN. (Perubahan Pola Pikir), Perwilayahan Komiditas dan Petik, Olah, Jual).
,’’(UGM,1998).
AS.27. IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DI DINAS PARIWISATA PROP. DIY. ,’’(UGM,1998).
AS.28. STRATEGI
PENINGKATAN KINERJA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD). (Studi Kasus Pada
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kab. Kulonprogo).. ,’’(UGM,2000).
AS.29. KUALITAS
PELAYANAN AIR MINUM, (Studi Perbandingan Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Dati
II Kupang Dan Badang Pengelola Air Minum Kab. Dati II Belum). ,’’(UGM,1998).
AS.30. STRATEGI
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DALAM STUDI
KASUS DINAS PENDAPATAN DAEARH KAB. MARAUKE.. ,’’(UGM,2001).
AS.31. PROFESIONALISME
APARATUR PEMERINTAH KOTA
YOGYAKARTA., (Studi Kasus di Kantor Catatan Sipil).. ,’’(UGM,2001).
AS.32 KEMAMPUAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS DALAM RANGKA
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH. ,’’(UGM,2003).
AS.33 EFEKTIVITAS
ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH PROPINSI NTB.. ,’’(UGM,2001).
AS.34. MANAJEMEN
STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA. (Studi Kasus Dinas Pariwisata Kodya Dati II Surakarta). ,’’(UGM,1998).
AS.35. ANALISIS
EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN BUKAN PAJAK (PNBP) DEPARETMEN
KELAUTAN DAN PERIKANAN. ,’’(UGM,2004).
AS.36 PENGARUH
KEPEMIMPINAN DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP EFEKTIVITAS ORGANISASI LSM “DIAN
desa YOGYAKARTA. ,’’(UGM,2000).
AS.37 FAKTOR-FAKTOR
YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS ORGANISASI BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA (BAPPPEKO) BANJAR MASIN MENJELANG OTONOMI
LUAS. ,’’(UGM,2000).
AS.38 STRATEGI
PEMBANGUNAN PARIWISATA BERBASIS KOMUNITAS (PBK) DI KAWASAN KOTA
BANJARMASIN.
(Suatu Upaya Menjadikan Pariwisata Sebagai Motor Penggerak Perekonomian
Daerah)., ,’’(UGM,2000).
AS.39 EFEKTIVITAS
ORGANISASI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROP DATI II SULAWESI
TENGAH. (Studi Pelaksanaan Program Swasembada Beras di Prop Dati II Sulawesi Tengah).. ,’’(UGM,1999).
AS.40 STUDI
KOMPARATIF PROGRAM HUTAN KEMASYARAKATAN DI KEC. PLAYEN KAB. GUNUNG KIDUL. PROP.
DIY. ,’’(UGM,2000).
AS.42 KEBIJAKAN
BANTUAN TENAGA DOSEN PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK PERGURUAN TINGGI SWASTA DI
INDONESIA.. ,’’(UGM,1999).
AS.43. PEREMPUAN
DAN PEREKRUTAN POLITIK. (Studi Kajian Terhadap Proses Rekrutmen Perempuan Papua
Dalam Keanggotaan DPRD Prop Papua). ,’’(UGM,2002).
AS.44. STUDI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN WILAYAH TERPADU. (Studi Kasus
Tentang Kemampuan Keuangan Daerah Berbasis Wilayah Di Kabupaten Ogan Kemering
Prop. Sul-Sel). ,’’(UGM,2004).
AS.45 KESIAPAN
PELAKSANAAN TITIK BERAT OTONOMI DAERAH KABUPATEN (Studi Kasus Tentang Kemampuan
Keuangan Daerah Dan Kemampuan Administrasi Aparatur Pemerintah Daerah Di Kab
Solok).. ,’’(UGM,2000).
AS.46. FUNGSI
DAN PERAN LEGISLATIF DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH. (Studi Kasus Perda
No. 14 Th.2000 Tentang Pungutan Daerah Atas Pengangkutan Dan Penjualan Hasil
Pertanian Dan Industri Kelur Wilayah Kabupaten Kapuas)..
,’’(UGM,2002).
AS.47. EVALUASI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS MELALUI PROGRAM
REHABILITASI DI KOTA YOGYAKARTA..
,’’(UGM,2003).
AS.48 PERILAKU
BIROKRASI DALAM PERSPEKTIF SOSIO BUDAYA. (Studi Kasus Peranan Dinas Kebersihan
Dan Pertanaman Kota
Denpasar). ,’’(UGM,2003).
AS. 49. ANALISIS EFEKTIVITAS
PERUBAHAN DARAH SULAWESI TENGAH (PD
Sulteng).. ,’’(UGM,2001).
AS.50 STRATEGI
PENGEMBANGAN SISTEM PELAKSANAAN TEKNIS OPERASIONAL DINAS KEBUDAYAAN PROP DIY..
,’’(UGM,2000).
AS.51 ANALISIS
KEBIJAKAN TRAYEK ANGKUTAN PERKOTAAN DI KOTA YOGYAKARTA. ,’’(UGM,2000).
AS.52 KEMAMPUAN
KEUANGAN DAERAH KOTA
JAMBI DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.. ,’’(UGM,2002).
AS.53 STUDI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DIKLAT APARATUR PEMERINTAH (Studi Kasus Program Diklat
Perjenjangan Sepada Dan Sepala di Dati
II Kal-Bar).. ,’’(UGM,1995).
AS.54. PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA APARATUR EFISIENSI PROGRAM DIKLAT KADER.. ,’’(UGM,1995).
AS.55. IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN PROGRAM IDT DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN. (Studi Kasus
di Kelurahan Tanjung Sekar Kota Malang).. ,’’(UGM,2002).
AS.56 FUNGSI
DAN PERAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH (Studi
Kasus di Dinas Penerangan Kota
Palangkaraya). ,’’(UGM,2003).
AS 57. PERGEDERAN
PERAN DINAS PENERBANGAN DI ERA AWAL PELAKSANAAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH (Studi
Kasus Di Dinas Penerangan Kota
Palangkaraya). , .,’’( ).
AS.58 MANAJEMEN
STRATEGI PENGEMBANGAN OBYEK WISATA KAB. LOMBOK
BARAT DI PROP NTB. (Upaya Peningkatan Kunjungan Wisatawan).. ,’’(UGM,2000).
AS.59. ANALISIS
PENATAAN KELEMBAGAAN KEC. DI KAB. KUTAI BARAT. (Implementasi UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah). ,’’(UGM,2002).
AS.62 PENERAPAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) MENUJU GOOD GEVERMANCE. Studi Implementasi instruksi Presiden No. 7 tahun
1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerihtah (AKIP) di kantor
sekretariat negara, sekretariat kabinet, sekratariat militer presiden, BPKP,
MENPAN dan LAN., , .,’’(UGM,2003).
AS.63 PENGARUH
KEUTAMAAN GENDER DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KAB. LOMBOK
TENGAH., , .,’’(UGM,2005).
AS.64 KONSTRUKSI
FEMINITAS PELAYANAN PUBLIK. (Studi Tentang Pelayanan Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Ternata),,’’ (2006)
AS.65 Program
studi MAP… ANALISIS EFEKTIVITAS PERENCANAAN (Studi Kasus Pada Kantor Bappeda
Prop. Papua). .. 2002
AS.66 Program
studi MAP…IMPLIKASI PERGESARAN FUNGSI TERHADAP KINERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
JAYA PURA. ..(2003)
AS.67. Program
Studi Ketahanan masyarakat….PERISTIWA “BLACK SEPTEMBER 1997” DAN USAHA
PENCEGAHAN KERUSUHAN ANTAR ETNIS DI KOTA MAKASAR.. (2000)
AS.68. Program
Studi Ketahanan masyarakat…. MEMBANGUN MODEL MANAJEMEN DAN PENCEGAHAN KONFLIK
DI TINGKAT LOKAL. (Studi kasus hubungan komunitas hindu dan muslim di kelurahan
loloan barat kec. Negara kab. Jembrana. Bali)..(2000)
AS.69. Program
Studi MAP.,,,,IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA PENINGKATAN PEMBANGUNAN
KAMPUNG/KELURAHAN DI KOTA
JAYAPURA.. (2007).
AS.70. Program
Studi MAP.,,,TRANSPARANSI REKRUITMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi pada Badan
kepegawaian daerah prop sumatara barat).. (2007)
AS.71. Politik…….
INSTITUSIONALISME PARTAI POLITIK. (Studi pada DPW Partai Amanat Nasional
Provinsi Maluku Utara Periode 2001-2005)…2007
AS.72. DISKRESI
DALAM MANAJEMEN KONFLIK. (Studi Kasus Konflik Barat Batas Wilayah di Blok Sekip
UGM antara Pemerintah Desa Catur Tunggal, Kec.
Depok Kab. Sleman dan Pemerintah Desa Sinduadi Kec. Mlati. Kab Sleman..
(UGM,2000)
AS.73. Sosiologi……
PATOLOGI BIROKRASI DAN AKIBATNYA DALAM PENGEMBANGAN KARIR PROMOSI JABATAN
STRUKTURAL DI PEMERINTAHAN KAB GUNUNG KIDUL … (2000)
AS.74. Sosiologi.
. .. . INSTITUSI PENDIDIKAN LOKAL
MASYARAKAT SUKU MEYBRAT DI PAPUA... .(2000).
AS.75. Sosiologi…….KONSTRUKSI
FEMINITAS DAN MASKULINITAS DALAM MEDIA MASSA (Analisis Wacana terhadap Majalah
Femina).. (2000).
AS.76. Program
Studi MAP……...PROSEDUR PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL BERBASIS KOMPETENSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA SINGKAWANG.. (UGM,2008).
[KODE A2] dalam bentuk hardcopy
1. ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN SUB SEKTOR PERKEBUNAN DI KABUPATEN MUARO
JAMBI (STUDI KASUS PADA PIR – BUN KES KARET DILOKASI KECAMATAN JAMBI DILUAR
KOTA KABUPATEN MUARO JAMBI) (,04)
2. REFORMASI BIROKRASI LOKAL (STUDI KASUS DI SEKRETARIAT DAERAH TIMUR
TENGAH SELATAN (,01)
3. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROMOSI JABATAN STRUKTURAL DIKANTOR BAPEDA
KABUPATEN JAYAWIJAYA (,02)
4. PENERAPAN PRINSIP KEWIRAUSAHAAN DALAM KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
DIKABUPATEN TIMUR TENGAH SELATAN (,04)
5. PERANAN ORANG KUAT DALAM POLITIK LOKAL DI EKS SWARAJA MOLLO KABUPATEN
TIMUR TENGAH SELATAN (,04)
6. PENANGANAN MASALAH KAKI LIMA (STUDI KASUS IMPLEMENTASI KETERTIBAN
UMUM WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DI KECAMATAN TANAH ABANG) (,03)
7. REKONSTRUKSISASI ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO PROVING DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)
(,03)
8. ANALISIS KEBIJAKAN PENANGGULANGAN PELANGGARAN DIBIDANG PELANGGARAN
DIBIDANG HUKUM MEREK (ANALISIS EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG
NO 15 TAHUN 01 TENTANG MERK) (,04)
9. ANALISIS KEBIJAKAN PENINGKATAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (,02)
10. KOSONG
11. PENGATURAN POLITIK LOKAL DI INDONESIA (4) DESA DAN BERBAGAI NAMA
LAINNYA DALAM PERKEMBANGAN POLITIK INDONESIA (,04)
12. EFEKTIFITAS PENGAWASAN BADAN PENGAWAS DAERAH KABUPATEN FAK FA (,04)
13. E-GOVERNMENT (KAJIAN TENTANG EFEKTIFITAS INTERNET DAN SMS DALAM
MEWUJUDKAN DEMOKRATIS E-GOVERMENACE DI YOGYAKARTA) (,04)
14. ANALISIS EFEKTIFITAS ORGANISASI PASCA PENGGABUNGAN KANWIL DENGAN
DINAS (STUDI PADA DINAS SOSIAL PROPINSI NAGGROS ACEH DARUSALAM) (,05)
15. PELAKSANAAN UJI COBA STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNTUK KESEHATAN DASAR
PUSKESMAS DIKABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (,05)
16. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KREDIT USAHA TANI (KUT) DIKABUPATEN INDRA
GIRI (,03)
17. ADAPTIBILITAS BUDAYA ORGANISASI TERHADAP PRODUKTIFITAS KERJA
APARATUR PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANJUNG BALAI (,03)
18. EFEKTIFITAS PENGELOLAAN KEBERSIHAN DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA (,03)
19. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN PADA WILAYAH DAS
JANABERANG (STUDI KELEMBAGAAN GERAKAN NASIONAL REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
DIKABUPATEN GOWA) (,05)
20. PENGARUH LATIHAN TERHADAP PROFESIONALISME APARATUR PEMERINTAH DAERAH
DIKABUPATEN KEPULAUAN RIAU (,05)
21. PENGARUH LATIHAN TERHADAP PROFESIONALISME APARATUR PEMERINTAH DAERAH
DIKABUPATEN KEPULAUAN RIAU (,05)
22. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA ORGANISASI (STUDI KASUS PADA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALANGKARAYA) (,02)
23. POLITIK ETNISITAS DALAM PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN MINAHASA
PROPINSI SULAWESI UTARA (,05)
24. PROSES PEMEKARAN KECAMATAN SIANTAR (,04)
25. GAYA KEPEMIMPINAN BUPATI KONAWE PERIODE 2003-2008 DALAM PENGAMBILAN
KEPUTUSAN DAERAH 9STUDI PADA KANTOR SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KONAWE (,05)
26. EFEKTIFITAS ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
(,03)
27. PENGARUH KEBIJAKAN MONETER TERHADAP HUBUNGAN ANTARA BETAME DENGAN
RETUN SAHAM (,04)
28. ANALISIS KESTABILAN FAKTOR PENENTU HARGA SAHAM BLUE CIP DI INDONESIA
(,02)
29. PENERAPAN SOAL GOVERNANCE DITINGKAT DAERAH (STUDI KASUS DIKABUPATEN
BENGKULU SELATAN PROP BENGKULU)(,02)
30. RETRUKTURISASI BIROKRASI DAN PENGEMBANGAN GOOD GOVERNANCE (ASPEK
KOMPETISI ADMINISTRASI, TRANPARASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG)
(,02)
31. ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG DALAM
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (,01)
32. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA KEJAKSAAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI (,02)
33. STUDI KINERJA ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA
(,04)
34. DEMOKRASI DALAM ORGANISASI MAPULUS DIMINAHASA (STUDI KASUS DIDESA
TUMALUTUNG KECAMATAN DAERAH KAB MINAHASA SELATAN (,04)
35. KEBIJAKAN PERBURUHAN PHILIPINA DALAM MELINDUNGI BURUH MIGRAN (,05)
36. PROSES KEBIJAKAN PENATAAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI
SELATAN (STUDI TENTANG PEMBUATAN KEBIJAKAN PENATAAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH
PROPINSI SULAWESI SELATAN PADA AWAL PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (,05)
37. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RESSTTLEMENT TERHADAP WARGA TIMUR-TIMUR
DIKABUPATEN BELU PROPINSI NTT (,04)
38. PENGARUH ANALISIS JABATAN TERHADAP KINERJA APARATUR PADA BADAN
PENGAWASAN DAERAH KAB KULON PROGO (,05)
39. PERILAKU VOLING MASYARAKAT ATONI METO (ANALISIS TERHADAP PERILAKU
VOLING MASYARAKAT ATONI METO DI KECAMATAN MOLLO SELATAN, MOLLO UTARA DAN
FALIUMNASI KABUPATEN TIMUR TENGAH
SELATAN PROP NTT PADA PEMILU 1997, 1999, DAN 2004 (,05)
40. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DIKAB REMBANG (,04)
41. PERUMUSAN KEBIJAKAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MAGELANG
DALAM MELAKSANAKAN OTONOMI DAERAH (,02)
42. KETIMPANG PELAKSANAAN KEBIJAKAN HUTAN LINDUNG NONA DIKOTA AMBON
PASKA KONFLIK SOSIAL (,04)
43. ASEAN SECURITY COMMUNITY MOTIF DAN PROSPEK (,04)
44. PARSIPASI POLITIK PEREMPUAN STUDI TENTANG FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI PARTISIPASI POLITIK ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DINUSA TENGGARA
TIMUR (,02)
45. PERAN ORGANISASI DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DURI (STUDI
KASUS PT CALTES PASIFIF INDONESIA) (,05)
46. ANALISIS PENGADAAN BARANG/JASA BERDASARKAN KEPRES NOMER 18 TAHUN
2000 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK (,05)
47. EFEKTIFITAS PEKERJA SOSIAL KECAMATAN KABUPATEN GUNUNG KIDUL ERA
UNDANG-UNDANG NOMER TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAH DAERAH (,02)
48. STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA DIKABUPATEN SOLOK PROPINSI SUMATERA
BARAT (STUDI KASUS PADA DINAS PARIWISATA KABUPATEN SOLOK DALAM PENGEMBANGAN
OBYEK WISATA DANAU DIATAS DANAU DIBAWAH DAN DANAU TALANG TASWALANG) (,02)
49. PENGARUH PERISTIWA 1965 ‘TERHADAP PERUBAHAN IDENTITAS KORBAN’ (STUDI
KASUS DESA RANDUSARI, KECAMATAN TERAS BOYOLALI) (, 04)
50. MANAJEMEN PELUCUTAN SENJATA YANG MELIBATKAN MASYARAKAT- MASYARAKAT
BELAJAR DARI PENGALAMAN REKUNSTRUKSI DAN REHABILITASI MALUKU PASCA KONFLIK
(,05)
51. KINERJA ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA BATAM DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENDUDUK KOTA
DIKOTA BATAM (,05)
52. RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DIKAWASAN PASAR HILIR KEPASAR RETAIL
JAKBARING PALEMBANG (,05)
53. REFORMASI DIINDONESIA STUDI ATAS PEMIKIRAN POLITIK PARTAI RAKYAT
DEMOKRATIK (PGRI) 1998-2000 (,01)
54. IMPLEMENTASI PP NO 8 TAHUN 2003 DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN
UU NO 45 TH 1999 DI PROPINSI IRIAN JAYA BARAT 9,05)
55. UPAYA PENINGKATAN KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KAB LAHAT (, )
56. EVALUASI KINERJA PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TERPADU DIPULAU BINTAN
KABUPATEN KEPULAUAN RIAU (,03)
57. EFEKTIFITAS PELAKSANAAN FUNGSI BAPPEDA TINGKAT II DALAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH (STUDI KASUS PADA BAPPEDA TINGAT II SINTAN) (,96)
58. HUBUNGAN PUSAT DAERAH DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGUKUHAN HUTAN
PADA DAERAH ALIRAN SUNGAI JENEBERANG PROPINSI SULAWESI SELATAN (,05)
59. REVIEW KEBIJAKAN PENGUKUHAN DAN PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL KERINCI
SEBLAT (STUDI TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT KABUPATEN KERINCI PROPINSI JAMBI)
(,06)
60. ROMO MANGUN WIJAYA DAN PERLAWANAN NIR KEKERASAN STUDI ATAS
PERJUANGAN SEORANG ROHANIAWAN MEMBELA KAUM MARGINAL (,03)
61. OTONOMI DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN PERAN MASYARAKAT DAN
BIROKRASI DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DIDESA SUNGAI BAKAU KECAMATAN
KURAU KAB TANAH LAUT PROPINSI KALIMANTAN SELATAN (,05)
62. ANALISIS FRAMING TERHADAP PEMBERITAAN KOMPAS DAN REPUBLIK SELAMA
ENAM BULAN DARURAT MILITER DI NAD (19 MEI – 19 NOVEMBER 03) (,05)
63. KONFLIK BATAS MARITIM DAN PULAU-PULAU ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN
MALAYSIA DILAUT SULAWESI SEBAGAI DAMPAK SITERTIFKANNYA PETA LAUT 1979 OLEH
PEMERINTAH MALAYSIA (,06)
64. EVALUASI KINERJA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH
TERPADU (PPWT) STUDI KASUS DIKABUPATEN GUNUNG KIDUL (,01)
65. ANALISIS KINERJA ORGANISASI BADAN PENGAWASAN PROPINSI MALUKU DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH MALUKU (,04)
66. KINERJA ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN PIDLE (,06)
67. PEMILU PASKA ORBA KUDA TROYA REOLIGAR KISME (STUDI KASUS PILKADAL,
KABUPATEN SLEMAN) (,05)
68. BISNIS MILITER DAN DINAMIKA KONFLIK DIKOTA AMBON 1999-2000 (,05)
69. KINERJA ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN PIDLE (,06)
70. KINERJA KECAMATAN DALAM PELAYANAN (STUDI DIKECAMATAN MAGELANG UTARA
KOTA MAGELANG) (,05)
71. KINERJA PELAYANAN PUBLIK DIKOTA PALEMBANG (STUDI PELAYANAN KK DAN
KTP SINDUK SISTEM ONLINE) (,06)
72. ANALISIS ALTERNATIF KEBIJAKAN PERIKANAN KABUPATEN BENGKALIS UNTUK
MENINGKATKAN PADA DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (,02)
73. REFORMASI BIROKRASI PERIZINAN USAHA (STUDI PADA KABUPATEN LAMPUNG
TENGAH-LAMPUNG) (,05)
74. KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) PADA
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN INVESTASI (KPPI) KABUPATEN PURBALINGGA (,05)
75. KUALITATIF PELAYANAN PUBLIK DIKANTOR PELAYANAN TRPADU (KPT) KOTA
PAKAN BARU
76. EFEKTIFITAS ORGANISASI DINAS PMD, INFORMASI, KOMUNIKASI DAN
PARIWISATA KABUPATEN KAPUAS PROPINSI KALIMANTAN TENGAH (,04)
77. KINERJA KECAMATAN DALAM PELAYANAN (STUDI DIKECAMATAN MAGELANG UTARA
KOTA MAGELANG) (,05)
78. ANALISIS KEBUTUHAN PEGAWAI DAN PENGARUHNYA TERHADAP EFEKTIFITAS
KERJA PEGAWAI DISEKRETARIAT DAERAH KOTA KENDARI (,06)
79. KINERJA ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
PROPINSI RIAU (,06)
80. KINERJA ORGANISASI PELAYANAN PUBLIK PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
(PDAM) TIRTA MARTA KOTAMADYA YOGYAKARTA (,98)
81. PROGRAM PROMOSI PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN PADA PENDAPATAN
MASYARAKAT, PERLUASAN USAHA DAN KESEMPATAN KERJA DI PROPINSI BENGKULU
82. PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, IKLIM ORGANISASI DAN MOTIVASI KERJA
TERHADAP KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KAB KEPULAUAN RIAU (,04)
83. PENGARUH KEBIJAKAN 5 HARI KERJA TERHADAP EFEKTIFITAS ORGANISASI
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI RIAU (,06)
84. PENCEGAHAN KONFLIK KEKERASAN DALAM HUBUNGAN MUSLIM-KRISTEN DIKOTA
PALU (,06)
85. THANK’S POLICES AND KONFLIET ESCALATION IN THE TREE SOUTHERMOST
PROVINCES OF THAILAND PATTANI, YALA AND NARATHIWAT (, )
86. DAMPAK MAKNA GANDA YANG DIHASILKAN DARI PEMOTONGAN SEBAGIAN OBYEK
FOTO IKLAN TERHADAP EVALUASI PRODUK (,97)
87. KOSONG
88. KINERJA APARAT DI PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR KAB BENGKULU UTARA
(,06)
89. KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEMERINTAH KAMPUNG KABUPATEN JAYAPURA DI
DISTIK SENTANI TIMUR TAHUN 2004 (,06)
[KODE A4] dalam bentuk
hardecopy
MAP.1. STRATEGI
PENINGKATAN KINERJA DESPENDA (SUATU STUDI KASUS DESPENDA TINGKAT II KAPUAS HULU
KAL-BAR) UGM,
MAP.2. STRATEGI
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SAMBAS DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH UGM,
MAP.3. STRATEGI
PENINGKATAN KINERJA DIREKTORAT SARANA PENDIDIKAN DALAM UPAYA PENUNTASAN PROGRAM
WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN UGM,
MAP.4. ANALISIS
EFEKTIVITAS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I RIAU
MAP.5. PENERAPAN
PERENCANAAN STRATEGIS DALAM PEMBANGUNAN KAB. ACEH SELATAN MENYONGSONG
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH UGM,
MAP.6. PENGARUH
KEPEMIMPINAN DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP SEMANGAT KERJA PEGAWAI DI
SEKRETARIAT DAERAH PROP SULAWESI UTARA UGM,
MAP.7. PENGARUH
KEPEMIMPINAN DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP EFEKTIVITAS ORGANISASI LSM DIAN
DESAN YOGYAKARTA UGM,
MAP.8. EVALUASI
KEBIJAKAN PENANGANAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PENGUNGSI TIMORF TIMUR PASCA JAJAK
PENDAPAT (SUATU TINJAUAN PEMINDAHAN WILAYAH KERJA BAGI PNS PENGUNGSI TIMOR
TIMUR LINGKUGAN DEPDAGRI DIPEMDA PROPINSI DIY) UGM,
MAP.9. KEBIJAKAN
PEMEKARAN WILAYAH TINGKAT DAERAH TINGKAT II DI PROPINSI DAERAH TINGKAT II LAMPUNG
(STUDI DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA) UGM,
MAP.10. PERAN
ORGANISASI INFORMAL DI DALAM PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI KASUS LEMBAGA
MUSYAWARAH ADAT IRIAN JAYA) UGM,
MAP.11. STUDI
KOMPARATIF HUTAN KEMASYARAKATAN DI KECAMATAN PANGGANG DAN KECAMATAN PLAYEN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL PROP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA UGM,
MAP.12. ANALISA
EEFEKTIVITAS PERUSAHAAN DAERAH SULAWESI TENGAH / PD SULTENG (STUDI KASUS
PERUSAHAAN DAERAH PADA UNIT PERCETAKAN DAN KONTRAKTOR) UGM,
MAP.13. PENGARUH
KEPEMIMPINAN DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP EFEKTIVITAS ORGANISASI LSM DIAN
DESA YOGYAKARTA UGM,
MAP.14. MANAJEMEN
STRATEGI PENGEMBANGAN OBYEK WISATA KABUPATEN LOMBOK BARAT DI PROPINSI NUSA
TENGGARA BARAT (UPAYA PENINGKATAN KUNJUNGAN WISATA) UGM,
MAP.15. FAKTOR-FAKTOR
YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA
(BAPPEKO) BANJARMASIN MENJELANG OTONOMI LUAS UGM,
MAP.16. STRATEGI
PEMBANGUNAN PARIWISATA BERBASIS KOMUNITAS (PBK) DI KAWASAN KOTA BANJARMASIN
(SUATU UPAYA MENJADIKAN PARIWISATA SEBAGAI MOTOR PENGGERAK PEREKONOMIAN DAERAH) UGM,
MAP.17. EFEKTIVITAS
ORGANISASI DINAS PERTANIAN TANAMAN PENGAN PROPINSI DATI II SUL-TENG (STUDI
PELAKSANAAN PROGRAM SWASEMBADA BERAS DI PROPINSI SUL-TENG) UGM,
MAP.18. IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN BANTUAN TENAGA PENGAJAR PNS DIPEKERJAKAN DI PTS (STUDI DI KOPERTIS
WILAYA V DIY) UGM,
MAP.19. HUBUNGAN
MOTIVASI DAN PRESTASI DENGAN KEEFEKTIFAN KERJA PEGAWAI (STUDI KASUS DI
SEKRETARIAT WILAYAH DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK) UGM,
MAP.20. IMPLEMENTASI
KONSEP BELA NEGARA KALANGAN PERS DI WILAYAH KERJA PWI CABANG JAWA TENGAH UGM,
MAP.21. MANAJEMEN
STRATEGIS DALAM PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI
DAERAH (STUDI KASUS DI KABUPATEN TANGERANG) UGM,
MAP.22. KEBIJAKAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DI DAERAH KENDARI
PROPINSI SULAWESI TENGGARA (STRATEGI MENGHADAPI OTONOMI DAERAH) UGM,
MAP.23. STUDI
TENTANG KERJA SAMA PEMBANGUNAN KUPANG [NORTHERN TERRITORY] SEBAGAI SALAH SATU CARA
PENERAPAN PEMBANGUNAN INDONESIA BAGIAN TIMUR DAN PENGANTISIPASIAN ABAD PASIFIK UGM,
MAP.24. IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN PENGELOLAAN LIGKUNGAN HIDUP (SUATU STUDI KASUS KERUSAKAN LAHAN KRITIS
SUB DAS SANTANI KABUAPTEN JAYA PURA PROP IRIAN JAYA UGM,
MAP.25. PENYELENGGARAAN
OTONOMI DAERAH DALAM PERSPEKTIF KETAHANAN NASIONAL (STUDI KASUS DAERAH KOTA
KUPANG PROPINSI NTT) UGM,
MAP.26. IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING TENTANG PROGRAM DIPLOMA 3 ILMU
PEMERINTAHAN DI PROPINSI IRIAN JAYA UGM,
MAP.27. EVALUASI
KEBIJAKAN KENAIKAN PANGKAT MELALUI SISTEM KREDIT POINT BAGI GURU SD, SLTP DAN
SMU (STUDI KASUS KOTA BANDA ACEH) UGM,
MAP.28. IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN PROGRAM PENGEMBANGAN KOMODITA KOKOA DI KABUPATEN YAPEN WAROEN UGM,
MAP.29. STRATEGI
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN PEMBANGUNAN DI SEKTOR PERTANIAN SUB
SEKTOR PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURAL DI DESA ELABUKAMA KEC.
ASOLOGAMA KAB JAYA WIJAYTA PROP IRIAN JAYA (STUDI PENDEKATAN POLITIK
PEMBANGUNAN) UGM,
MAP.30. IMPLEMENTASI
UU NO.22 TH 1999 DI DPRD KOTA YOGYAKARTA PELUANG DAN TANTANGAN DALAM MEWUJUDKAN
OTONOMI DAERAH UGM,
MAP.31. FAKTOR-FAKTOR
YANG MEMPENGARUHI PENINGKATAN RETRIBUSI DAERAH (STUDI KASUS PADA DINAS
PENDAPATAN DAERAH KAB SORONG) UGM,
MAP.32. IMPLEMENTASI
PENERIMAAN PAJAK HOTEL DANRESTORAN TERHADAP PENINGKATAN PAJAK ASLI DAERAH
KAB.BANTUL DIY UGM,
MAP.33. STUDI
EFEKTIVITAS KERJA ORGANISASI HIMPUNAN WANITA KARYA (HWK) STUDI KASUS DI
KABUPATEN SORONG) UGM,
MAP.34. PEREMPUAN
DAN REKRUITMEN POLITIK (STUDI KAJIAN TERHADAP PROSES REKRUITMEN PEREMPUAN PAPUA
DALAM KEANGGOTAAN DPRD PROPINSI PAPAU) UGM,
MAP.35. PERAN
BADAN PERWAKILAN DESA DALAM PROSES DEMOKRATISASI PEMERINTAH LOKAL (SUATU KASUS
PEMBENTUKKAN BADAN PERWAKILAN DESA DI KAB SORONG) UGM,
MAP.36. KINERJA
DINAS PENDAPATAN DAERAH KAB. FLORES TIMUR (STUDI DENGAN PENDEKATAN MANAJEMEN
STRATEGI) UGM,
MAP.37. STRATEGI
PENINGKATAN KINERJA BADAN USAHA MILIK DAERAH ANALISIS SWOT TERHADAP PD. HOTEL
SWARNADWIPA UGM,
MAP.38. PENGELOLAAN
PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN PEDESAAN BERBASIS KOMUNITAS (STUDI KASUS
PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN DI KEC KALI BAWANG KAB KULONPROGO PROPINSI DIY) UGM,
MAP.39. ANALISIS
KEBIJAKAN TRAYEK ANGKUTAN PERKOTAAN DI
KOTA YOGYAKARTA UGM,
MAP.40. EFEKTIVITAS
ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH PROPINSI NTB
MAP.41. EVALUASI
KEBIJAKAN PENDISTRIBUSIAN DANA SUBSIDI BBM KEPADA MASYARAKAT MELALUI PROGRAM
DANA BERGULIR DI KEBUPATEN MUSI KAPUAS UGM,
MAP.42. IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT (JPKM) DI KOTA YOGYAKARTA UGM,
MAP.43. PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA APARATUR EFISIENSI ”PROGRAM DIKLAT” PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KAL-BAR UGM,
MAP.44. IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DI DINAS PARIWISATA PROP DIY UGM,
MAP.45. STUDI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DIKLAT APARATUR PEMERINTAH DAERAH [KASUS PROGRAM DIKLAT
PENJENJANGAN SPADA DAN SPALA DI PROPINSI DATI I KAL-BAR] UGM,
MAP.46. FUNGSI
DAN PERAN DPRD DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH [STUDI DI KABUPATEN LAMPUNG
TENGAH] UNIV
MAP.47. SIKAP
DAN KEPENTINGAN AMARIKA SERIKAT TERHADAP APEC UGM,
MAP.48. IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DI DINAS PARIWISATA PROP DIY UGM,
MAP.49. KUALITAS
PELAYANAN AIR MINUM [STUDI PERBANDINGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KAB DATI II
KUPANG DAN BADAN PENGELOLAAN AIR MINUM KAB DATI II BELU] UGM,
MAP.50. IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN TRIPROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I SUL-SEL [PERUBAHAN POLA PIKIR
PERWILAYAHAN KOMODITAS DAN PETIK OLAH JUAL] UGM,
MAP.51. IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN JARING PENGAMAN SOSIAL [STUDI KASUS PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN DI
KAB. DATI II LEBAK PROP. JAWA BARAT UGM,
MAP.52. STRATEGI
PENINGKATAN KINERJA BADAN USAHA MILIK DAERAH [STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM KAB. KULON PROGO UGM,
MAP.53. MANAJEMEN
STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA STUDI KASUS : PARIWISATA KOTA MADYA DATI II
SURAKARTA UGM,
MAP.54. EFEKTIVITAS
LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM BANTUAN DESA
[STUDI KASUS DI KELURAHAN MALABERO TELUK SEGARA KODYA BENGKULU] UGM,
MAP.55. STRATEGI
PENGEMBANGAN SISTEM PELAKSANAAN TEKNIS OPERASIONAL DINAS KEBUDAYAAN PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA UGM,
MAP.56. KEBIJAKAN
BANTUAN TENAGA DOSEN PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK PERGURUAN TINGGI SWASTA DI
INDONESIA UGM,
MAP.57. PENGARUH
KEPEMIMPINAN TERHADAP IKLIM ORGANISASI DAN MOTIVASI KERJA DALAM UPAYA
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN [STUDI KASUS PADA RUMAH SAKIT UMUM PROP DR.
W.JOHANES KUPANG NTT] UGM,
MAP.58. KEMAMPUAN
KEUANGAN DAERAH KOTA JAMBI DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH UGM,
MAP.59. KESIAPAN
PELAKSANAAN TITIP BERAT OTONOMI DAERAH KABUPATEN [SUATU STUDI TENTANG KEUANGAN
DAERAH DAN KEMAMPUAN ADMINISTRASI APARAT PEMERINTAH DAERAH DI KAB. SOLOK PROP
SUM-BAR] UGM,
MAP.60. ANALISIS
KEBIJAKAN PENINGKATAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PADANG PARIAMAN UGM,
MAP.61. STRATEGI
PENGEMBANGAN SEKTOR PERTANIAN TANAMAN PANGAN DI KAB. WONOGIRI DALAM RANGKA
OTONOMI DAERAH UGM,
MAP.62. KEMAMPUAN
KEUANGAN DAERAH KOTA JAMBI DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH UGM,
MAP.63. PEMEKARAN
WILAYAH DI KABUPATEN SORONG, ANALISIS : FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP
PEMEKARAN WILAYAH DI KABUPATEN SORONG
MAP.64. ANALISIS
KINERJA PELAYANAN PDAM KOTA PALANGKARAYA UGM,
MAP.65. PENDORONG
PEMBANGUNAN DAERAH : STUDI TENTANG EFEKTIVITAS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH [STUDI PENELITIAN PADA BAPPEDA KAB DATI II ACEH UTARA DAN BAPPEDA DATGI
II ACEH TIMUR] UGM,
MAP.66. ANALISIS
FAKTOR SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGARUHNYA TERHADAP KINERJA BAPPEDA [STUDI
KASUS DI BAPPEDA TINGKAT II KENDAL] UGM,
MAP.67. IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN RENCANA INDUK KOTA/RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA JAMBI PROPINSI JAMBI UGM,
MAP.68. PROSES
IMPLEMENTASI PROGRAM COMMUNITY DEVELOPMENT DI ZONA INDUSTRI LHOUK SEUMAWE ACEH
UTARA UGM,
MAP.69. KINERJA
BAGIAN TELEMATIKA BIRO HUMAS SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI SUM-BAR DALAM
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN UGM,
MAP.70. FAKTOR-FAKTOR
YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS KINERJA PERENCANAAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH BAPPEDA UGM,
MAP.71. MANAJEMEN
SUMBER DAYA MANUSIA [STUDI KASUS DI SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA UGM,
MAP.72. PENGARUH
BUDAYA BIROKRASI TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN
PERIWISATA [STUDI DI KABUPATEN BADUNG-BALI] UNIV,
MAP.73. STUDI
KINERJA ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PROPINSI MALUKU UTARA UGM,
MAP.74. PROFESIONALISME
APARATUR PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA [STUDI KASUS DI KANTOR CATATAN SIPIL] UGM,
MAP.75. PERGESERAN
PERAN DINAS PENERANGAN DI ERA AWAL PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH [STUDI KASUS DI
DINAS PENERANGAN KOTA PALANGKARAYA] UGM,
MAP.76. KINERJA
ORGANISASI PDAM KABUPATEN MERAUKE UGM,
MAP.77. ANALISIS
KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI ERA OTONOMI DAERAH [STUDI PADA INDUSTRI
MANUFAKTUR DI KABUPATEN SEMARANG] UGM,
MAP.78. PROGRAM
PROMOSI PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH, PENDAPATAN
MASYARKAT, PERLUASAN USAHA DAN KESEMPATAN KERJA DI PROPINSI BENGKULU UGM,
MAP.79. KEMAMPUAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH UGM,
MAP.80. ANALISIS
KUALITAS PELAYANAN SUB DINAS CATATAN SIPIL KABUPATEN WONOGIRI UGM,
MAP.81. EFEKTIVITAS
ORGANISASI DISPENDA KABUPATEN MARAUKE PROP IRIAN JAYA UGM,
MAP.82. FUNGSI
DAN PERAN LEGISLATIF DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH [STUDI KASUS PERDA
NO.14 TAHUN 2000 TENTANG PUNGUTAN DAERAH ATAS PENGANGKUTAN DAN ATAU PENJUALAN
HASIL PERTANIAN DAN INDUSTRI KELUAR WILAYAH KABUPATEN KAPUAS] UGM,
MAP.83. IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN PROGRAM IDT DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN [STUDI DI
KELURAHAN TUNJUNG SEKAR KOTA MALANG] UGM,
MAP.84. ANALISIS
PENATAAN KELEMBAGAAN KECAMATAN DI KABUPATEN KUTAI BARAT [IMPLEMENTASI UU NO.22
TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAH DAERAH] UGM,
MAP.85. PERILAKU
BIROKRASI DALAM PERSPEKTIF SOSIAL BUDAYA [STUDI KASUS PERANAN DINAS KEBERSIHAN
DAN PERTAMANAN KOTA DENPASAR] UGM,
MAP.86. EFEKTIVITAS
PROGRAM PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN AGAM [STUDI KASUS PENGEMBANGANOBYEK
PARIWISATA PARALAYANG] UGM,
MAP.87. AKSES
PENDUDUK MISKIN KENDALA PENUNTASAN WAJIB BELAJAR [STUDI EVALUASI KINERJA
KEBIJAKAN WIJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN DI PROP JAWA TENGAH] UGM,
MAP.88. EVALUASI
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA TERPADU DI PULAN BINTAN [STUDI DAMPAK
PROGRAM TERHADAP DAERAH KABUPATEN
KEPUALAUAN RIAU] UGM,
MAP.89. EVALUASI
KINERJA PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA TERPADU DI PULAU BINTAN KAB.
KEPULAUAN RIAU UGM,
MAP.90. AKUNTABILITAS
NONGOVERNMENTAL ORGANISATION [STUDI TERHADAP PERHIMPUNAN KELUARGA BERENCANA
INDONESIA (PKBI) LAMPUNG] UGM,
MAP.91. KONFLIK
DALAM PROSES PEMILIHAN DAN PENETAPAN WALIKOTA KENDARI PROPINSI SULAWESI TENGAH
PERIODE 2001-2006 UGM,
MAP.92. EFEKTIVITAS
PEKERJA SOSIAL KECAMATAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL ERA UU NO. 22 TAHUN 1999 TENTANG
PEMERINTAH DAERAH UGM,
MAP.93. PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT [STUDI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM P2KP
DI DESA BOKOHARJO KEC. PRAMBANAN KAB. SLEMAN PROPINSI DIY] UGM,
MAP.94. PROGRAM
PROMOSI PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN ASLI DAERAH, PENDAYAAN MASYARASKAT,
PERLUASAN USAHA DAN KESEMPATAN KERJA DI PROPINSI BENGKULU UGM,
MAP.95. EFEKTIVITAS
PEKERJA SOSIAL KECAMATAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL ERA UU NO. 22 TAHUN 1999 TENTANG
PEMERINTAH DAERAH UGM,
MAP.96. NETRALITAS
BIROKRASI PUBLIK [STUDI KASUS BIROKRASI PEMERINTAH KOTA CIREBON] UGM,
MAP.97. ANALISIS
KUALITAS PELAYANAN AKTA PERKAWINAN [STUDI KASUS PADAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN
SIPIL PROPINSI DKI JAKARTA UGM,
MAP.98. STUDI
TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM SETELAH PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI PROPINSI
JAWA TENGAH UGM,
MAP.99. KUALITAS
PELAYANAN AIR BERSIH PDAM KABUPATEN TULUNG AGUNG UGM,
MAP.100. PERANAN
BIROKRASI DALAM PELAYANAN PERIJINAN INVESTASI DI PROPINSI JAMBI UGM,
MAP.101. KUALITAS
PELAYANAN KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU [STUDI KASUS SERTIFIKAT TANAH DI
KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU] UGM,
MAP.102. EVALUASI
KINERJA PELAYANAN UMUM SATU PINTU TERHADAP PENINGKATAN MUTU PELAYANAN DI KANTOR
KECAMATAN [STUDI KASUS DI KANTOR KECAMATAN DEPOK SLEMAN
DIY] UGM,
MAP.103. KINERJA
PELAYANAN PUBLIK [STUDI KASUS IJIN PENDIRIAN BANGUNAN DI KOTA JAYAPURA] UGM,
MAP.104. IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN PELAYANAN MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN KTP DI KOTA DEPOK UGM,
MAP.105. STRATEGI
KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH PADA DATI II KABUPATEN LAMPUNG SELATAN [STUDI KASUS
RENCANA KAB TANGGAMUS] UGM,
MAP.106. RESTRUKTURISASI
ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH [STUDI KASUS PADA SEKRETARIS DAERAH KAB KULONPROGO
PRIPINSI DIY] UGM,
MAP.107. ANALISIS
PROBLEMA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU) DI DIY UGM,
MAP.108. PENANGANAN
MASALAH PEDAGANG KAKI LIMA [STUDI KASUS IMPLEMENTASI KETERTIBAN UMUM WILAYAH
DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA DI KEC. TANAH ABANG] UGM,
MAP.109. FAKTOR-FAKTOR
YANG MEMPENGARUHI KOMITMEN ORGANISASIONAL PEGAWAI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR PRIPINSI RIAU UGM,
MAP.110. COSTUMER
ORIENTED DALAM PELAYANAN RSUD PROPINSI RIAU UGM,
MAP.111. STUDI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN SETYA LENCANA PENDIDIKAN
[PERATURAN PEMERINTAH NO. 5 TAHUN 1985] UGM,
MAP.112. PENGARUH
GAYA KEPEMIMPINAN, IKLIM ORGANISASI DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU UGM,
MAP.113. ANALISIS
PELIMPAHAN WEWENANG BUPATI DI BIDANG PERIJINAN KEPADA CAMAT [STUDI KASUS
PELAYANAN IZIN TEMPAT USAHA DI BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
LAHAT] UGM,
MAP.114. MAP.
DRAF TESIS ; EVALUASI HASIL DIKLAT PENJENJANGAN DI SEKRETARIAT KOTAMADYA
PONTIANAK KAL-BAR UGM,
MAP.115. PEREMPUAN
DAN KEMISKINAN : STUDI TENTANG RELASI GENDER DALAM KOMUNITAS MISKIN KEDUNGMANGU
MASJID DI KOTA SURABAYA SOSIALOGI
MAP.116. PENYEDIAAN
TANAH DALAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN TIPE RS DAN RSS [STUDI KASUS PADA PT. PURNAMA
KRISNA MULYA DALAM PENYEDIAAN TANAH UNTUK PERUMAHAN BALE ASRI DI DUSUN PERENG
DESA BALECATUR KEC GAMPING KAB SLEMAN] SOSILOGI
MAP.117. JALAN
KETIGA (THE THIRD WAY) ANTHONY GIDDENS ” DIALEKTIKA ANTARA PASAR, NEGARA DAN
MASYARAKAT MADANI” UGM,
MAP.118. POLA
AKOMODASI MASYARAKAT TIONGHOA DALAM BERHADAPAN DENGAN BIROKRASI PELAYANAN
PUBLIK DI KOTA PONTIANAK UGM,
MAP.119. STUDI
KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN PERMASALAHAN KEDUNGOMBO DI
KEC. KEMUSU KAB BOYOLALI UGM,
MAP.120. IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN PROGRAM BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN (RASKIN) DI KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN 2002 [STUDI KEBIJAKAN SUBSIDI PANGAN TERARAH (TARGET FOOD SUBSIDY) DAN
INCOME TRANSFER UNTUK KELUARGA MISKIN
DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN PANGAN POKOK DI KELURAHAN PULISEN, DESA PUSPORENGGO
DAN DESA SUKARAME] UGM,
MAP.121. IMPLEMENTASI
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA [STUDI KASUS DI DINAS PARIWISATA JAMBI] UGM,
MAP.122. DETERMINAN
INDIVIDUAL DAN STRUKTURAL KESEJAHTERAAN KELUARGA [STUDI DI PEDESAAN KABUPATEN
KULONPROGO] SOSIOLOGI
MAP.123. STUDI
TENTANG KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI ORANG MADURA DI SUMBAWA: ANALISIS KAPITAL
SOSIAL DAN TRUST SOSIOLOGI
MAP.124. KONTINUITAS
TRADISI DAN MODERNISASI PESANTREN [ANALISA PROSES PENDIDIKAN PESANTREN] SOSIOLOGI
MAP.125. STUDI
TENTANG MEKANISME PERTAHANAN DIRI PARTAI GOLKAR : ANALISIS TINDAKAN
VALUNTARISTIK DAN SKEMA A-G-I-L [ADAPTION GOAL ATTAINMENT-INTEGRATION-LATENCY] SOSIOLOGI
MAP.126. PEMBERDAYAAN
KELOMPOK TANI PENGHIJAUAN DENGAN PROGRAM REHABILITASI LAHAN DAN KONSERVASI
TANAH UNTUK PENGENDALIAN EROSI DAN BANJIR DI KAB. PURWOREJO [KEBIJAKAN PUBLIK] UGM,
MAP.127. IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN KREDIT USAHA TANI (KUT) DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR (KEBIJAKAN
PUBLIK) UGM,
MAP.128. REFORMANCE
SEKBER KARTAMANTUL [STUDI KASUS PADA TPA SAMPAH PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL DIY] UGM,
MAP.129. RESOLUSI
KONFLIK PENGELOLAAN TANAH ULAYAH [STUDI TENTANG UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN
DALAM MENANGANI KONFLIK ANTARA MASYARAKAT ADAT DESA TANGKAN DENGAN PT.HASFARM
UTAMA ESTATE DI KAB. BARITO SELATAN] IP,
MAP.130. EFEKTIVITAS
PENGAWASAN BADAN PENGAWAS DAERAH KABUPATEN FAK-FAK AN.
MAP.131. PENGELOLAAN
SUMBER DAYA HUTAN BERSAMA MASYARAKAT [STUDI KASUS DI KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN
KEDU UTARA KAWASAN HUTAN DIENG KAB. WONOSOBO] AN
MAP.132. DAMPAK
REFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT (UNIT SWADANA) TERHADAP MUTU PELAYANAN AN
MAP.133. EFEKTIVITAS
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NO. 2A TAHUN 2001 PADA DINAS
PENDAPATAN DAERAH KAB. SIAK UGM,
MAP.134. IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN INSEMINASI BUATAN PADA TERNAK SAPI POTONG DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II TIMUR TENGAH UTARA UGM,
MAP.135. IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN KONSERVASI ENERGI [STUDI KASUS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KONSERVASI
ENERGI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL] UGM,
MAP.136. PERANAN
KINERJA SUMBER DAYA MANUSIA PADA PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH BENGKULU UGM,
MAP.137. ANALISIS
EFEKTIVITAS ORGANISASI [STUDI KASUS PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDUNG] UGM,
MAP.138. KINERJA
PROYEK AIR BERSIH DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN UNTUK MASYARAKAT BERPENGHASILAN
RENDAH (WSLIC-II) [STUDI KASUS KABUPATEN SOLOK] UGM,
MAP.139. IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN PENATAAN BATAS WILAYAH DI KOTA DEPOK UGM,
MAP.140. IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN PEMILIHAN KEPALA DESA [STUDI KASUS DI DESA CEPER KECAMATAN CEPER DAN
DESA KALIKOTES KEC KALIKOTES KAB DATI II KLATEN] UGM,
MAP.141. STRATEGI
PENGELOLAAN KEBERSIHAN DI KOTA PEKANBARU UGM,
MAP.142. KUALITAS
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PEMERINTAH KOTA MEDAN [STUDI TENTANG PROSES DAN
KETERLIBATAN STAKEHOLDER DALAM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS KOTA MEDAN TAHUN
2001-2005] UGM,
MAP.143. KEBIJAKAN
PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU [STUDI KASUS PADA PERSIAPAN
PENINGKATAN STATUS EKS KAWENANAN MUARA DUA MENJADI KABUPATEN DEFINITIF] UGM,
MAP.144. KONFLIK
RELOKASI LAHAN DALAM PEMBANGUNAN [KASUS RELOKASI LAHAN ”ULAT MARAS” DALAM
PEMBANGUNAN BENDUNGAN BATU BULAN DI KEC. MOYO HULU KAB. SUMBAWA NUSA TENGGARA
BARAT] SOSILOGI
MAP.145. FAKTOR-FAKTOR
SOSIAL BUDAYA YANG MEMPENGARUHI TINGGINYA ANGKAKEMATIAN IBU DAN ANAK DI
PROPINSI JAWA TENGAH SOSIOLOGI
MAP.146. ASEAN
SECURITY COMUNITY : MOTIF DAN PROSPEK SOSPOL
MAP.147. STUDI
TENTANG ISU-ISU STRATEGIS DALAM PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI PROPINSI
BANTEN UGM,
MAP.148. ANALISIS
DAMPAK KEBIJAKAN SUB SEKTOR PERKEBUNAN DI KABUPATEN MUARO JAMBI [STUDI KASUS
PADA PIR BUN NES KARET DI LOKASI KEC JAMBI LUAR KOTA KAB. MUARO JAMBI] UGM,
MAP.149. E-GOVERNMENT
[KAJIAN TENTANG EFEKTIVITAS INTERNET DAN SMS DALAM MEWUJUDKAN DEMOCRATIC
E-GOVERNMENT DI YOGYAKARTA] UGM,
MAP.150. PERUBAHAN
BAHAN KONSTELASI POLITIK DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN [STUDI KASUS DI KABUPATEN
LOMBOK TENGAH] UGM,
MAP.151. REFORMASI
BIROKRASI LOKAL [STUDI KASUS DI SEKRETARIAT DAERAH KAB. TIMUR TENGAH SELATAN] UGM,
MAP.152. STRATEGI
PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KABUPATEN SIMALUNGUN
[STUDI KASUS DINAS PENDAPATAN KABUPATEN SIMALUNGUN] UGM,
MAP.153. EFEKTIVITAS
ORGANISASI DINAS PENDAPATAN PROPINSI RIAU UGM,
MAP.154. IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN KREDIT USAHA TANI (KUT) DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UGM,
MAP.155. EFEKTIVITAS
DAN EFISIENSI PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C KABUPATEN MUARA ENIM
PROPINSI SUM-SEL 2000/2001 UGM,
MAP.156. IDENTIFIKASI
POTENSI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BENGKALIS UGM,
MAP.157. STRATEGI
PEMERINTAH KABUPATEN DALAM RANGKA KEMBALI KE PEMERINTAH NEGERI MENUJU OTONOMI
DESA YANG DEMOKRATIS [STUDI KASUS KABUPATEN MALUKU TENGAH PROPINSI MALUKU] UGM,
MAP.158. PERAN
DEWAN SEKOLAH SMP N 1 PIYUNGAN DI KABUPATEN BANTUL UGM,
MAP.159. MANAJEMEN
TRANSPORTASI PROGRAM BUSWAY DI JAKARTA UGM,
MAP.160. KEISTIMEWAAN
PENDIDIKAN PROPINSI NANGROE ACEH DARUS SALAM UGM,
MAP.161. REFORMASI
BIROKRASI LOKASI [STUDI KASUS DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TIMUR TENGAH SELATAN] UGM,
MAP.162. IMPLIKASI
KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP TITIK PERTUMBUHAN EKONOMI KAWASAN UGM,
MAP.163. PERANAN
ORANG KUAT DALAM POLITIK LOKAL [STUDI KASUS MENGENAI PERAN EKSEKUTIF DALAM
POLITIK LOKAL DI EKS. SWAPRAJA MOLLO
KABUPATEN TIMUR TENGAH SELATAN] UGM,
MAP.164. PERILAKU
VOTING MASYARAKAT ATONI METO [ANALISIS TERHADAP PERILAKU VOTING MASYARAKAT
ATONI METO DI KECAMATAN MOLLO, MOLLO UTARA DAN FATUMINASI KABUPATEN TIMUR
TENGAH SELATAN PROP NTT PADA PEMILU 1997,1999 DAN 2004] UGM,
MAP.165. AKUNTABILITAS
DAN TRANSPARANSI KONTRAK KERJA SAMA PENGADAAN BARANG/JASA DAN PELAYANAN PUBLIK
MELALUI POLA KEMITRAAN PEMERINTAH DAN SWASTA DI TINGKAT PEMERINTAH LOKAL DI
INDONESIA [STUDI KASUS PENERAPAN MANAJEMEN ”CONTRACTING-ANT PADA DINAS
PEKERJAAN UMUM PERHUBUNGAN DAN PERTAMBANGAN DI KAB. SLEMAN DIY”] UGM,
MAP.166. KEBIJAKAN
PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KUALITAS TEMBAKAU DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN
PETANI (STUDI KASUS DI KABUPATEN TEMANGGUNG) UGM,
MAP.167. KINERJA
PT. BANK JATIM UGM,
MAP.168. STRATEGI
PENGEMBANGAN IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA DALAM MENGHADAPI KEBIJAKAN
PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN AGAMA UGM,
MAP.169. FAKTOR-FAKTOR
YANG MEMPENGARUHI PENINGKATAN RETRIBUSI DAERAH [STUDI KASUS PADA DINAS
PENDAPATAN DAERAH KAB. SORONG] UGM,
MAP.170. STRATEGI
PENINGKATAN KINERJA KEJAKSAAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI UGM,
MAP.171. RENDAHNYA
KINERJA DPRD KABUPATEN MANGGARAI NTT DALAM APLIKASI FUNGSI LEGISLASI ANGGARAN
DAN PENGAWASAN UGM,
MAP.172. REFORMASI
BIROKRASI LOKAL [STUDI KASUS DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TIMUR TENGAH
SELATAN] UGM,
MAP.173. KEPEMIMPINAN
KEPALA DESA DALAM MENUMBUHKAN DEMOKRASI DESA [STUDI DI DESA HARAPAN DANDESA
PERAPAKAN KECAMATAN PEMANGKAT KAB SAMBAS PROPINSI KAL-BAR] UGM,
MAP.174. IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN PADA WILAYAH DAS JENEBERANG [STUDI
KELEMBAGAAN GERAKAN NASIONAL REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DI KAB. GOWA] UGM,
MAP.175. IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN PERDA NO. 17 TAHUN 2002 MENGENAI PAJAK REKLAME [STUDI KASUS DI KABUPATEN
PIDIE PROPINSI NAD] UGM,
MAP.176. PENGARUH
ANALISIS JABATAN TERHADAP KINERJA APARAT
PADA BADAN PENGAWASAN DAERAH KAB. KULONPROGO DIY UGM,
MAP.177. KERJASAMA
INVESTASI ANTAR DAERAH PADA KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KARET)
PARE-PARE UGM,
MAP.178. PERILAKU
VOTING MASYARAKAT AMRI METO [ANALISIS TERHADAP PERILAKU VOTING MASYARAKAT AMRI
METO DI KECAMATAN MOLLO, MOLLO UTARA DAN FATUMINASI KABUPATEN TIMUR TENGAH
SELATAN PROP NTT] UGM,
MAP.179. PROSES
KEBIJAKAN PENATAAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH PROPINSI SUL-SEL [STUDI TENTANG
PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN PENATAAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH PROPINSI SUL-SEL
PADA AWAL PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH] UGM,
MAP.180. IMPLIKASI
PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP ALOKASI ANGGARAN PEMBANGUNAN SDM APARATUR DAERAH
KAB. MAMUJU UGM,
MAP.181. KEBIJAKAN
PERBURUHAN PHILIPINA DALAM MELINDUNGI BURUH MIGRAN UGM,
MAP.182. IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN RESSETTLEMENT TERHADAP WARGA MASYARAKAT PENGUNGSI TIMOR TIMUR DI KAB.
BELU PROPINSI NTT UGM,
MAP.183. ANALISIS
PENGADAAN BARANG/JASA BERDASAR-KAN KEPRES NOMOR 18 TAHUN 2000 DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BIAK UGM,
MAP.184. PERSEPSI
PEGAWAI TENTANG PERANAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DALAM PROSES
POLA PENGEMBANGAN KARIER (PADA SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI SUM-SEL) UGM,
MAP.185. PENYIMPANGAN
PEMANFAATAN FUNGSI KAWASAN HUTAN LINDUNG UNTUK PEMUKIMAN [KASUS HUTAN LINDUNG
GUNUNG NONA DI KOTA AMBON] UGM,
MAP.186. KOMITE
SEKOLAH DAN GOOD GOVERNANCE [STUDI PENGELOLAAN SEKOLAH PADA JENJANG PENDIDIKAN
DASAR DI KEC. KOTABU KABUPATEN MUNA PROPINSI SULAWESI TENGGARA] UGM,
MAP.187. PERAN
ORGANISASI DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DUNI [STUDI KASUS PT. CALTEX
PASIFIC INDONESIA] UGM,
MAP.188. IMPLEMENTASI
PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN [STUDI KONTEKSTUALITAS DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM
KELOMPOK USAHA BERSAMA FAKIR MISKIN DI KABUPATEN ROKAN HULU PROPINSI BIAK] UGM,
MAP.189. STUDI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN SETYA LENCANA PENDIDIKAN
(PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 1984 UGM,
MAP.190. IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN PERPINDAHAN PASAR DI KABUPATEN ALOR PROPINSI NTT UGM,
MAP.191. KINERJA
ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BATAM
DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENDUDUK DI KOTA BATAM UGM,
MAP.192. POTENSI,
EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI
KABUPATEN MUARA ENIM PROP SUMATERA SELATAN 2000/2001 – 2002 UGM,
MAP.193. EFEKTIVITAS
PROGRAM PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUAPTEM AGAM [STUDI KASUS PENGEMBANGAN OBYEK
PARIWISATA BANDUNG] UGM,
MAP.194. PENGARUH
PERAN ELIT POLITIK FORMAL DAN INFORMAL TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH DI KOTA TANGERANG UNIV
MAP.195. PROGRAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN (P2MK) DI KOTA KENDARI UGM,
MAP.196. PERILAKU
PEMILIH PARTAI POLITIK KIAI PESANTREN DI YOGYAKARTA PADA PEMILU 1999 UGM,
MAP.197. ETIKA
BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK [STUDI KASUS DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN
SIPIL DENPASAR] UGM,
MAP.198. PENERAPAN
PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PENDIDIKAN [STUDI KASUS TENTANG
PELAYANAN PENDIDIKAN SD DI KAB SLEMAN DIY] UGM,
MAP.199. STUDI
EVALUASI TENTANG PROSES PEMBENTUKKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP
NO.8 TAHUN 2003 DIKABUPATEN DI KEPULAUAN RIAU UGM,
MAP.200. MENGUAK
PROBLEMATIKA KELANGKAAN PANGAN MASYARAKAT BIBOKI [PENELITIAN DI DESA NONATBAAN
NTT.] UGM,
MAP.201. HUBUNGAN
MENONTON IKLAN DI TELEVISI DENGAN LOYALITAS TERHADAP PRODUK BERMERK TERTENTU
[STUDI TENTANG HUBUNGAN MENONTON TAYANGAN IKLAN RINSO DI TELEVISI DENGAN
LOYALITAS PARA IBU RUMAH TANGGA DI RW.04 KELURAHAN RAWAJATI DALAM MENGGUNAKAN
DETERJEN PENCUCI PAKAIAN MERK RINSO] UI
MAP.202. PERILAKU
MEMILIH WARGA NU DALAM PEMILIHAN PRESIDEN 2004 UGM,
MAP.203. FAKTOR-FAKTOR
YANG MEMPENGARUHI PENDELEGASIAN KEWENANGAN KEPADA KECAMATAN DI KOTA BANJARMASIN UGM,
MAP.204. FUNGSI
KELOMPOK PENGRAJIN BAMBU DALAM SISTEM PRODUKSI DAN PEMASARAN KERAJINAN BAMBU DI
KECAMATAN BANGLI KABUPATEN BANGLI. [STUDI TENTANG KELOMPOK PENGRAJIN BAMBU DI
KECAMATAN BANGLI KAB BANGKLI PROPINSI BALI] UGM,
MAP.205. MIGRASI
PENDUDUK DAN KETAHANAN EKONOMI KELUARGA [STUDI MIGRAN ETHNIS BUGIS DI DESA
ONEMBUTE KEC. LAMBUYA KABUPATEN KENDARI] UGM,
MAP.206. FAKTOR-FAKTOR
YANG MEMPENGARUHI PENDELEGASIAN KEWENANGAN KEPADA KECAMATAN DI KOTA BANJARMASIN UGM,
MAP.207. MOBILITAS
SIRKULER PEKERJA ANAK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP EKONOMI KELUARGA UGM,
MAP.208. KINERJA
APARAT DI PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR KABUPATEN BENGKULU UTARA UGM,
MAP.209. INDEKS
KEMISKINAN MANUSIA PADA TINGKAT KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI DIY 1996-2001
[ANALISIS DATA SUSENAS] UGM,
MAP.210. KEADAAN
SOSIAL EKONOMI TRANSMIGRAN UMUM DI DAERAH TRANSMIGRASI NON PASANG SURUT
”KAL-SEL”
MAP.211. WANITA
PEDAGANG KAKI LIMA & PERILAKU MOBILITAS SIRKULER [STUDI KASUS DI PASAR KOTA
MADYA SEMARANG] UGM,
MAP.212. PELUANG
KERJA DI SEKTOR PERDAGANGAN & MOBILITAS PEDAGANG PASAR DI PEDESAAN [STUDI
KASUS DI DESA SAMBI KEC. SAMBI KAB. DATI
II BOYOLALI JATENG] UGM,
MAP.213. KESEJAHTERAAN
RUMAH TANGGA TRANSMIGRAN DI KEC. MAGINTI KAB. MUNA ”SUL-TENG” UGM,
MAP.214. KEADAAN
SOSIAL EKONOMI TRANSMIGRAN DI DUSUN TEKAM KEC. MEMPAWAH HILIR KAB. DATI II
PONTIANAK UGM,
MAP.215. KESULTANAN
TERNATE DALAM RANAH POLITIK LOKAL [STUDI TENTANG STRATEGI KEMBALINYA KESULTANAN
TERNATE DALAM POLITIK LOKAL PASCA ORDE BARU] UGM,
MAP.216. KINERJA
BADAN DIKLAT PADA TAHUN 2004 [PENELITIAN DI BADAN DIKLAT PROPINSI
KALIMANTAN TENGAH] UGM,
MAP.217. PERSAINGAN
AMERIKA SERIKAT DAN PERANCIS DI KAWASAN TIMUR TENGAH UGM,
MAP.218. DINAMIKA
PEMILIH : [STUDI TERHADAP PREFERENSI POLITIK PEMILIH ETNIS TERNATE DALAM PEMILU
LEGISLATIF 1999 & 2004 DI TERNATE] UGM,
MAP.219. KEBIJAKAN
PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN KAMPUNG KAB JAYAPURA DI STRUK SENTANI TIMUR TAHUN
2004 UGM,
MAP.220. IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN BIDANG KEHUTANAN DIKAB TABALONG [STUDI PERATURAN DAERAH NO. 07 TAHUN
2002] UGM,
MAP.221. FAKTOR-FAKTOR
YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS DINAS PENDAPATAN DAERAH [SUATU STUDI EFEKTIVITAS
DINAS PENDAPATAN DAERAH KAB. DATI II
PONTIANAK] UGM,
MAP.222. KEBIJAKAN
STRATEGIS UGM MENGIMPLEMEN-TASIKAN PERATURAN DAERAH NO. 153 TAHUN 2000 TENTANG
PENERAPAN (UGM) SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA {BHMN} [STUDI KASUS PESPON
FAKULT TERHADAP OTONOMI DAERAH ] UGM,
MAP.223. KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR PELAYANAN UMUM KOTA SOLOK [STUDI KASUS PELAYANAN
IZIN GANGGUAN [HO1 & SITU] UGM,
MAP.224. PEMBANGUNAN
PARTISIPASI DALAM UPAYA MENDUKUNG VISI KOTA [STUDI KASUS TERHADAP PROSES
PEMBANGUNAN SARANA & PRASARANA FISIK KOTA SAWAH LUNTO PROP SUM-BAR] UI. JAKARTA
MAP.225. PENYIMPANGAN
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA KOMPENSASI BAHAN BAKAR MINYAK DI KOTA PEKAN BARU UGM,
MAP.226. IMPLIKASI
PERUSAHAAN PEMEGANG HAK PENGUSAHAAN HUTAN TERHADAP KETAHANAN WILAYAH DALAM
RANGKA OTONOMI DAERAH KAB. SIMELULEU D.I. ACEH UGM,
MAP.227. CIVIL
SOCIATY ORGANIZATIONS (SCO) DI ARAS LOKAL [STUDI TENTANG PARTISIPASI KONSORSIUM
MAKUWAJE DALAM POLITIK PROSES DI PROP MALUKU UTARA]
MAP.228. ANALISIS
PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN SESUDAH PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO.2
TAHUN 1999 [STUDI KASUS PADA PEMERINTAHAN KAB. GOWA] UGM,
MAP.229. KUALITAS
PELAYANAN DI KECAMATAN PASCA PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI [STUDI KASUS
KUALITAS PELAYANAN SETELAH DI LAKSANAKANNYA PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI DI
KEC. WLINGI KAB. BLITAR] UGM,
MAP.230. AKUNTABILITAS
PELAYANAN PUBLIK [STUDI KASUS PADA KANTOR KEC. SANAN KULON KAB BLITAR] UGM,
MAP.231. KUALITAS
PELAYANAN INSEMINASI BUATAN PADA DINAS PETERNAKAN KAB. MALANG DI KAB. MALANG UGM,
MAP.232. EVALUASI
KEBIJAKAN PENGAMANAN HARGA PASCA PANEN HASIL PERTANIAN DI KAB. BANTUL
232.1
PEMISAHAN POLRI DARI TNI & APLIKASINYA TERHADAP KEAMANAN KETERTIBAN
MASYARAKAT DI DAERAH [STUDI KASUS DI KAB CIREBON PROP JABAR] UGM,
MAP.233. IMPLEMENTASI
PERATURAN PEMERINTAH NO. 6 TAHUN 1998 TENTANG KOORDINASI KEGIATAN VERTIKAL DI
DAERAH UGM,
MAP.234. MIGRASI
– PELUANG KERJA & JARINGAN SOSIAL UGM,
MAP.235. IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KEMAMPUAN MANAJERIAL APARATUR PEMERINTAH NEGARA UGM,
MAP.236. KINERJA
APARAT DI PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR KAB. BENGKULU UTARA UGM,
MAP.237. KEGAGALAN
GOLKAR DALAM PILKADA [STUDI TENTANG EFEKTIVITAS JARINGAN TERHADAP KEGAGALAN
GOLKAL SUL-TENG DALAM PILKADA GUBERNUR TAHUN 2006] UGM,
MAP.238. GENDER
BASED ADUOCACY : UPAYA MEMBANGUN RESOLUSI KONFLIK DALAM KONFLIK BERBASIS GENDER
DI KAB. SEMARANG UGM,
MAP.239. PROGRAM
PEMBANGUNAN GAMPONG (PPG) [STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PPG DI KAB SCEH UTARA UGM,
MAP.240. KEBIJAKAN
PENGEMBANGAN SDM DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KAB. KENDARI PROP SUL-TENG
[STRATEGI MENGHADAPI OTONOMI DAERAH] UGM,
MAP.241. STRATEGI
PENINGKATAN KINERJA DISPENDA ; [SUATU STUDI KASUS DISPENDA TINGKAT II KAPUAS
HULU KAL-BAR] UGM,
MAP.242. DAMPAK
PENINGKATAN PELAYANAN TRANSPORTASI KARETA API [JABOTABEK] TERHADAP POLA
PENGGUNAAN LAHAN DI DAERAH PENYANGGA METROPOLITAN (JAKARTA) STUDI KASUS KEC.
BOJONG GEDE KAB. BOGOR INSTIPER
MAP.243. ASPEK
PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA DALAM PELAKSANAANNYA PEMBERIAN OTONOMI KEPADA DAERAH UGM,
MAP.244. NASIONALISME
DI KALANGAN MAHASISWA ALIRAN AGAMA KRISTEN SAKSI YEHOVA [STUDI KASUS DI
PERGURUAN TINGGI YOGYAKARTA] UGM,
MAP.245. DAMPAK
PELAKSANAAN PEMBERIAN OTONOMI KEPADA DAERAH
TERHADAP PERTAHANAN KEAMANAN DAERAH UGM,
MAP.246. PROGRAM
PEMBANGUNAN GAMPONG (PPG) [STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PPG DI KAB SCEH UTARA UGM,
MAP.247. IMPLIKASI
PERUSAHAAN PEMEGANG HAK PENGUSAHAAN HUTAN TERHADAP KETAHANAN WILAYAH DALAM
RANGKA OTONOMI DAERAH KAB. SIMELULEU D.I. ACEH UGM,
MAP.248. PERATURAN
DAERAH TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN [STUDI KOMPARASI PERDA KOTA YOGYAKARTA
NO. 3 TAHUN 2000 DENGAN PERDA KAB SLEMAN NO. 6 TAHUN 2002] UGM,
MAP.249. PARTISIPASI
LEMBAGA ADAT GOOD GOVERNANCE DI DESA [STUDI TENTANG PARTISIPASI PADA
PERSEKUTUAN MASYARAKAT ADAT DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI DESA MOLOTOPO
KEC. NDONA KAB. ENDE NTT.] UGM,
MAP.250. PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM KEGIATAN PEMERINTAHAN NEGERI DI KAB. PESISIR SELATAN [STUDI DI
NAGARI LUMPO KEC. IV JURAL] UGM,
MAP.251. CAPACITY
BUILDING PEMERINTAH KAB BULU PROP MALUKU [STUDI TENTANG KESIAPAN DAERAH DALAM
PEMBERLAKUAN OTONOMI DAERAH]
MAP.252. IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN ALOKASI & PENINGKATAN PEMBANGUNAN KAMPUNG ATAU KELURAHAN DI KOTA
JAYA PURA UGM,
MAP.253. ANALISIS
STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH KAB TEBO UGM,
MAP.254. PERAN
KOMUNITAS INTELEJEN DAERAH [KOMINDA] DALAM MENGATASI KONFLIK DI PROP SUM-BAR UGM,
MAP.255. TRANSPARANSI
REKRUTMENT PNS [STUDI KASUS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROP SUM-BAR] UGM,
MAP.256. ANALISIS
PERAN STAKEHOLDER DALAM PEMBENTUKKAN PERDA NEGERI ADAT [STUDI KASUS PADA DPRD
PROP MALUKU] UGM,
MAP.257. MANAJEMEN
STRATEGIK BUMD [STUDI KASUS PADA ANEKA INDUSTRI & JASA ANINDYA PROP DIY] UGM,
MAP.258. PERANAN
TEKNOKRAT DALAM DINAMIKA POLITIK LOKAL [STUDI KASUS PADA PEMBUATAN TEKS
KEBIJAKAN & PROGRAM-PROGRAM STELSEL MAYARAKAT SEJAHTERA [SMS] PROP
SUL-TENG] UGM,
MAP.259. IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN REHABILITASI & REKONSTRUKSI SARANA & PRASARANA PENDIDIKAN
PASCA TSUNAMI DI BANDA ACEH UGM,
MAP.260. AKSESABILITAS
MASYARAKAT KEC. GENYEM DALAM MEMPEROLEH PELAYANAN PENDIDIKAN SD PADA ERA
DESENTRALISASI PENDIDIKAN DI KAB. JAYA PURA UGM,
MAP.261. EFEKTIVITAS
PENYALURAN BANTUAN KEMANUSIAAN BAGI KORBAN BENCANA PASCA TSUNAMI 26 DES 2004 DI
BANDA ACEH [STUDI DESKRIPTIF AKSPARASI & KETEPATAN PENYALURAN BANTUAN
LOGISTIK & MEDIS BAGI KORBAN LUKA & PENGUNGSI KOTA BANDA ACEH] UGM,
MAP.262. DINAMIKA
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIJINAN [STUDI TENTANG PENERAPAN KONSEP CITIZEN’S
HARTER DI KAB. PASURUAN] UGM,
MAP.263. PROSTITUSI
TERSELUBUNG [SALON PLUS] & ALTERNATIF PENANGGULANGANNYA DI KAB. SLEMAN UGM,
MAP.264. PENGEMBANGAN
KOTA BIAK SEBAGAI KAWASAN ANDALAN EKONOMI TERPADU [KAPET] DI PROP IRIAN JAYA UGM,
MAP.265. IMPLEMENTASI
PROGRAM DIYAT BAGI KORBAN KONFLIK DI PROP. NAD [MEKANISME PENGELOLAAN &
KENDALA-KENDALA KEBERHASILANNYA] UGM,
MAP.266. IMPLEMENTASI
DIGITAL GOVERMENT SERVICES PADA BIDANG PENDIDIKAN DI PEMERINTAHAN PROP DIY. UGM,
MAP.267. ANALISIS
PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA PADA DINAS KEBERSIHAN & PENGELOLAAN
SAMPAH KOTA BANJAR MASIN UGM,
MAP.268. RUANG
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA [STUDI DESA
SAMBIREJO KAB. TRENGGALEK] UGM,
MAP.269. STUDI
IMPLIKASI PERPINDAHAN KAMPUS UNIVERSITAS CENDRAWASIH PAPUA UGM,
MAP.270. AKUNTABILITAS
& TRANSPARANSI PERENCANAAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA SAMA KEMITRAAN DALAM
PENYEDIAAN FASILITAS & LAYANAN PUBLIK ANTARA PEMERINTAH DAERAH KAB. SLEMAN
DENGAN SWASTA [STUDI KASUS PENERAPAN MANAJEMEN CONTRACTING OUT PADA DINAS
PEKERJAAN UMUM, PERHUBUNGAN & PERTAMBANGAN KAB. SLEMAN] UGM,
MAP.271. PERLAWANAN
BURUK ANAK [STUDI PERLAWANAN BURUK ANAK DALAM HUBUNGAN KERJA DI PERKEBUNAN
TEMBAKAU] UGM,
MAP.272. PEMANFAATAN
MODAL SOSIAL DALAM MANAJEMEN BENCANA [STUDI TERHADAP PENGEMBANGAN PERAN &
FUNGSI PECALANG DALMA MANAJEMEN BENCANA DI TINGKAT LOKAL] UGM,
MAP.273. POTENSI
DISINTEGRASI NEGARA-BANGSA INDONESIA ETNO- NASIONALISME & OTONOMI DAERAH DI
ERA GLOBALISASI UGM,
MAP.274. OPTIMALISASI
MODAL SOSIAL DALAM MANAJEMEN BENCANA [STUDI TERHADAP PENGEMBANGAN PERAN DAN
FUNGSI PECALANG DALAM MANAJEMEN BENCANA DI TINGKAL LOKAL] UGM,
MAP.275. KEBIJAKAN
MUSLIM WORLD OUTREACH AS. DI INDONESIA UGM,
MAP.276. EFEKTIVITAS
PELAYANAN [STUDI KASUS PADA BIRO
KEUANGAN SETDA PROP PAPUA SUB BAGIAN BELANJA PEGAWAI] UGM,
MAP.277. STRUKTUR
PEKERJAAN & PENGANGGURAN SERTA KEBIJAKAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DI KAB.
HALMAHERA SELATAN UGM,
MAP.278. ANALISIS
KETENAGAKERJAAN DI KAB. BENTUKAH BARU HALMAHERA SELATAN UGM,
MAP.279. EFEKTIVITAS
PELAYANAN [STUDI KASUS PADA BIRO
KEUANGAN SETDA PROP PAPUA SUB BAGIAN BELANJA PEGAWAI] UGM,
MAP.280. ANALISIS
POTENSI EKONOMI PROP SUM-BAR [STUDI PRIORITAS PEMBANGUNAN SUM-BAR] UGM,
MAP.281. ANGKA
PENGANGGURAN TERBUKA & ANGKA SETENGAH PENGANGGURAN DI PROP KAL-BAR
[ANALISIS DATA SURVER ANGKATAN KERJA NASIONAL [SAKERNAS] 2004] UGM,
MAP.282. KINERJA
ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP & KEBERSIHAN KOTA TANJUNG BALAI UGM,
MAP.283. KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR PELAYANAN UMUM KOTA SOLOK [STUDI KASUS PELAYANAN
IZIN GANGGUAN (HO) & SITU] UGM,
MAP.284. PENGARUH
KEBIJAKAN 5 HARI KERJA TERHADAP EFEKTIVITAS ORGANISASI DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH PROP RIAU UGM,
MAP.285. KINERJA
APARAT DI PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR KAB. BENGKULU UTARA UGM,
MAP.286. PENDEKATAN
MILITERISME DALAM BIROKRASI (STUDI KASUS ORGANISASI ¬¬SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KAB LABUHAN BATU) UGM,
MAP.287. SISTEM
REKRUTMEN SARJANA PENGGERAK PEMBANGUNAN DI PEDESAAN [SEBUAH MODAL PEMBANGUNAN
SDM PADA KANTOR DINAS PEMUDA & OLAH RAGA PROP. PAPUA] UGM,
MAP.288. TRANSPORTASI
PELAYANAN BERBASIS E-GOVERMENT DI
KAB. LIMA PULUH KOTA UGM,
MAP.289. IMPLEMENTASI
PERATURAN DAERAH NO. 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGGUNAAN FASILITAS UMUM PERKOTAAN
[STUDI KASUS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA JAYA PURA] UGM,
MAP.290. PENINGKATAN
KAPASITAS KELEMBAGAAN DINAS KEBUDAYAAN DALAM PEMBINAAN KEBUDAYAAN [KASUS DINAS
KEBUDAYAAN DI JAYAPURA] UGM,
MAP.291. AGAMA
NELAYAN [STUDI KONSTRUKSI SOSIAL TENTANG MAKNA AGAMA BAGI NELAYAN DI DESA
BRONDONG KEC.. BRONDONG KAB. LAMONGAN ] UGM,
MAP.292. IMPLEMENTASI
TUNJANGAN KINERJA DAERAH (TKD) DALAM MENINGKATKAN KINERJA [STUDI KASUS PADA
PEGAWAI DINAS PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN KAB POHUWATO] UGM,
MAP.293. THE
TOLE OF THE PROVINCI AS GOVERNOR UNDERA HOLISTIK APPROUCH TO PROVINEL’AL
ADMINISTRATION [A TASE STUDY OF SURATHAM PROVINCE THAILAND] UGM,
MAP.294. EVALUASI
KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN DALAM KAITAN PENINGKATAN KINERJA PNS DI PEMKOT TARAKAN UGM,
MAP.295. KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR PELAYANAN TERPADU (KPT) KANTOR PEKAN BARU UGM,
MAP.296. PENGARUH
KEPEMIMPINAN DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP EFEKTIVITAS ORGANISASI LSM DIAN
DESA YOGYAKARTA UGM,
MAP.297. KUALITAS
PELAYANAN STRATEGIS (RENSTRA) PEMERINTAH KOTA MEDAN TAHUN 2001-2005 UGM,
MAP.298. STRATEGI
PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DI KOTA MADYA DATI II MEDAN [STUDI KASUS ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN MEDAN] UGM,
MAP.299. STRATEGI
PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENUNJANG
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DATI I SUL-SEL [SUATU KAJIAN TENTANG DIKLAT APARATUR
PEMDA] UGM,
MAP.300. KINERJA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM [PDAM] DI KAB SLEMAN
MAP.301. STRATEGI
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PASCA REFORMASI PAJAK & RETRIBUSI DAERAH
[STUDI KASUS DI DINAS PENDAPATAN DAERAH, DINAS PARIWISATA & DINAS PASAR
KAB. LOMBOK TIMUR PROP NTB] UGM,
MAP.302. PERSEPSI
MASYARAKAT SUKU BATAK TOBA TENTANG PERAN GENDER & IMPLIKASINYA TERHADAP
KETAHANAN BUDAYA [STUDI PADA MASYARAKAT KOTA MEDAN] UGM,
MAP.303. FUNGSI
PENGAWASAN DPRD [STUDI TENTANG PENGELOLAAN DILEMA ANGARA KEPENTINGAN PARTAI
POLITIK & KEPENTINGAN PUBLIK PADA DPRD PROP MALUKU] UGM,
MAP.304. IDENTIFIKASI
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS GIZI ANAK UMUR DI BAWAH 3 TAHUN DI DIY,
NTB & LAMPUNG UGM,
MAP.305. ANALISIS
KEBIJAKAN PENINGKATAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MELAKSANAKAN OTONOMI
DAERAH UGM,
MAP.306. EFEKTIVITAS
DINAS KESEHATAN KAB.BANTUL UGM,
MAP.307. PENGARUH
PROFESI DAN STRATEGI BERTAHAN HIDUP GELANDANGAN TERHADAP KETAHANAN PADA ASPEK
KETAHANAN [STUDI KASUS PADA LOKASI GELANDANGAN DI WONOKROMO – JAGIR SURABAYA] UGM,
MAP.308. KONFLIK
JEPANG DAN KOREA SELATAN ATAS PULAU DOKDO TAKESIMA UGM,
MAP.309. NASIONALISME
MASYARAKAT PINGGIRAN [STUDI KASUS ATAS PEMAKNAAN NASIONALISME MASYARAKAT DESA
AJI KUNING PULAU SEBATIK KAL-TIM DI PERBATASAN INDONESIA – MALAYSIA] UGM,
MAP.310. BARACK
OBAMA AND 2008 PRESIDENTIAL ELECTION IN AMERICAN UGM,
MAP.311. POST
RACIAL POLITICS IN 2008 PRESIDENTIAL ELECTION IN AMERICAN UGM,
MAP.312. IMPLEMENTASI
REKRUTMENT KUALIFIKASI SARJANA [S-2] (STUDI KASUS KAB NABIRE) UGM,
MAP.313. KINERJA
BAPEDALDA KOTA JAYAPURA DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP UGM,
MAP.314. KINERJA
PELAYANAN PUBLIK BADAN PENGELOLAAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU [KAPETO
BIAK] UGM,
MAP.315. EFEKTIVITAS
ORGANISASI BALIT BANGDA PROP PAPUA UGM,
MAP.316. PENINGKATAN
KAPASITAS KELEMBAGAAN DINAS KEBUDAYAAN DALAM PEMBINAAN KEBUDAYAAN [STUDI KASUS KEBUDAYAAN
DI JAYAPURA] UGM,
MAP.317. ANALISIS
KEMUNGKINAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI KAB BARITO TIMUR
[STUDI PADA KEC. DUSUN TIMUR & DUSUN TENGAH ] IPDN
MAP.318. PELIMPAHAN
KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DALAM OTONOMI DAERAH [STUDI PELIMPAHAN SEBAGIAN
KEWENANGAN DELEGATIF BUPATI KEPADA CAMAT DI KAB. SOPPENG] UGM,
MAP.319. PROGRAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KEC. & KELURAHAN (P2MK) DI KOTA KENDARI UGM,
MAP.320. KINERJA
PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A) DI KEC. LIMBOTO KAB. GORONTALO UGM,
MAP.321. DISKRESI
DALAM MANAJEMEN KONFLIK [STUDI KASUS KONFLIK WILAYAH DI BLOK SEKIP UGAM, ANTARA
PEMERINTAH DESA CATUR TUNGGAL KEC. DEPOK, KAB. SLEMAN & PEMERINTAH DESA
SINDUADI KEC. MLATI KAB. SLEMAN DIY] UGM,
MAP.322. KEBIJAKAN
PERDAGANGAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MENGHADAPI PEMBERLAKUAN KESEPAKATAN
AFTA UGM,
MAP.323. RIGHTSIZING
ORGANISASI PUBLIK : PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KAB KONAWE UGM,
MAP.324. IMPLEMENTASI
COMMUNITY DEVELOPMENT DI PERTAMINA UP VI BALONGAN INDRAMAYU UGM,
MAP.325. KEBIJAKAN
PEMERINTAH AUSTRALIA MENGENAI IMIGRAN ILEGAL [ILLEGAL IMMIGRANT] PASCA INSIDEN
KAPAL TAMPA UI,
MAP.326. ANALISIS
EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN DI WILAYAH KOTAMADYA JAK-TIM UI,
MAP.327. PERENCANAAN
PENGEMBANGAN OBYEK WISATA PANTAI BASE G. UGM,
MAP.328. KONFLIK
DALAM PEMERINTAH NAGARI ”PENELITIAN DI NEGERI PADANG SI BUSUK KAB. SAWAH LUNTO
SIJUNJUNG SUM-BAR” UGM,
MAP.329. PENGELOLAAN
WILAYAH PESISIR DENGAN PENDEKATAN PEMBANGUNAN BERKELENJUTAN DI TELUK AMBON UGM,
MAP.330. KEMITRAAN
BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM) DENGAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI PROGRAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU (PAKET) P2KP DI KOTA GORONTALO UGM,
MAP.331. INDUSTRI
OBAT BIUS DI KOLOMBIA SEBAGAI ANCAMAN TERHADAP NEGARA UGM,
MAP.332. DRUG
TRAFFICKING DI KOLOMBIA SEBAGAI ANCAMAN TERHADAP STABILITAS NEGARA UGM,
MAP.333. EFEKTIVITAS
TUGAS TNI DALAM MEMBANTU MENANGGULANGI AKIBAT BENCANA ALAM & IMPLIKASINYA
TERHADAP KETAHANAN WILAYAH [STUDI BENCANA GEMPA BUMI 27 MEI 2006 DI KAB. BANTUL
PROP DIY] UGM,
MAP.334. KETERWAKILAN
PEREMPUAN DALMA REKRUTMEN POLITIK PEMILU 2009 [STUDI DI KAB TIMUR TENGAH
SELATAN PROP NTT] UGM,
MAP.335. SURVIVAL
GELANDANGAN & PENGEMIS PEREMPUAN DI KOTA BANJAR MASIN UGM,
MAP.336. PENGARUH
GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA STAF DI DIVISI NASIONAL REINSERSASI SOSIAL
TIMUR LESTE UGM,
MAP.337. STRATEGI
PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA DPRD PROPINSI GORONTALO UGM,
MAP.338. DINAMIKA
KONFLIK LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF DALAM PENGAWASAN PEMBANGUNAN DI PROPINSI
GORONTALO UGM,
MAP.339. DAMPAK
TRANSFORMASI STATUS & FUNGSI TANAH ADAT BAGI GERAKAN SOSIAL ”STUDI KASUS :
TUNTUTAN MASYARAKAT ADAT MELAMOI TENTANG TANAH EX-ERFPACHT VERPONDING DALAM
KOTA SORONG PROP. PAPAU BARAT” UGM,
MAP.340. ANALISIS
TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT [STUDI PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN DANA
PERIMBANGAN KEUANGAN DESA DI DESA
CEMPAKA KAB. LAMPUNG UTARA] UGM,
MAP.341. IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN PENGANGKATAN TENAGA KERJA HONORER MENJADI CPNS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KAB ACEH SELATAN UGM,
MAP.342. STATE
AUXILIARY INSTITUTION PADA ARAS LOKAL [STUDI TENTANG MOTIF PEMBENTUKKAN &
PERAN KOMISI TRANSPARANSI & PARTISIPASI KAB. BULUKUMBA] UGM,
MAP.343. ANALISIS
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN PADANG BAY-CITY DI KOTA PADANG UGM,
MAP.344. DAMPAK
PEMEKARAN DAERAH TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KAB INDUK [STUDI TENTANG
DAMPAK PEMBENTUKKAN KAB KUBU RAYA TERHADAP KEUANGAN DAERAH & PELAYANAN
PUBLIK DI KAB PONTIANAK DI BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN] UGM,
MAP.345. KINERJA
PELAYANAN PERIZINAN [PENELITIAN PELAYANAN PERIZINAN SURAT IZIN TEMPAT USAHA
(SITU) TINGKAT KECAMATAN DI KAB LAHAT]
MAP.346. ANALISIS
GERAKAN PROTES TERHADAP PEMBANGUNAN TEMPAT PENGELOLAAN SAMPAH TERPADAU (TPST) BOJONG UGM,
MAP.347. KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. YAPEN WAROPEN DI ERA OTONOMI DAERAH UGM,
MAP.348. PERANAN
PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN KAPASITAS NELAYAN MARGINAL DI KAB SORONG
SELATAN UGM,
MAP.349. PERSEPSI
DAN RESPON ORANG TUA TERHADAP PERGESERAN NILAI-NILAI PERKAWINAN SUKU BESAR
ARFAK DI KEL. MANOKWARI PAPUA BARAT UGM,
MAP.350. KAJIAN
POTENSI EKOWISATA BERBASIS MASYARAKAT DI CAGAR ALAM MUTIS TIMAU KAB. TIMUR
TENGAH SELATAN, NTT UGM,
MAP.351. RESISTENSI
MASYARAKAT NAFRI, ENGGROSS TOBATI
& MUARA TAMI TERHADAP PENGEMBANGAN OBYEK & DAYA TARIUK WISATA PANTAI
HOLTEKAN DI KOTA JAYAKARTA UGM,
MAP.352. EVALUASI
PROGRAM PENGIRIMAN PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK TUGAS BELAJAR DI KAB TIMUR TENGAH
UTARA, NTT UGM,
MAP.353. GERAKAN
BURUH PASCA ORDE BARU [STUDI GERAKAN BURUH PASCA ORDE BARU 1998 – 2009 DI MEDAN
SUMATERA UTARA] UGM,
MAP.354. PERANAN
SMK KELAUTAN & PERIKANAN DALAM MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA KAITANNYA
DENGAN KETAHANAN KELUARGA UI,
MAP.355. ANALISIS
POSKOLONIAL TERHADAP TOKOH MINKE DALAM ROMAN TETRALOGI BURUH KARYA PRAMUDYA
ANANTA TOER UGM,
MAP.356. PERSEPSI
DAN SIKAP ORANG TUA TERHADAP PERGESERAN NILAI-NILAI PERKAWINAN SUKU BESAR ARFAK
DI KEL. MANOKWARI BARAT KAB MANOKWARI PROP PAPUA BARAT UGM,
MAP.357. PENGARUH
KOMUNIKASI INTERPERSONAL SUAMI – ISTRI TERHADAP MOTIVASI PETANI DALAM PENERAPAN
TEKNOLOGI PADI SISTEM JAJAR LEGOWO [KASUS DI DESA JAGUL KEC. NGANCAR KAB
KEDIRI] UGM,
MAP.358. PROFIL
KEMISKINAN DI DESA RITABDU KEC. MALIANA KAB BOBONARO TIMUR LESTE UGM,
MAP.359. PROFIL
KEMISKINAN RUMAH TANGGA & PENANGGUNGAN KEMISKINAN DI KEC. PARIGI KAB MUNA
PROP SULAWESI TENGGARA UGM,
MAP.360. HUBUNGAN
KERJA SAMA BILATERAL PEMERINTAH INDONESIA & PEMERINTAH TIMOR LESTE DALAM
PENANGANAN PERDAGANGAN ILEGAL PADA LINTAS BATAS DARAT KEDUA NEGARA UGM,
[KODE A1] dalam bentuk
softcopy PDF
1 PINJAMAN
LUAR NEGERI SEBAGAI SALAH SATU SUMBER PENDANAAN BAGI PEMBANGUNAN DAERAH (KAJIAN
TERHADAP BERBAGAI KETENTUAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN KAPASITAS KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH LEWAT DANA PINJAMAN),01
2 PENGARUH
RUMAH SUSUN SEDERHANA TERHADAP PENINGKATAN KEHIDUPAN SOSIAL DAN EKONOMI
PENGHUNINYA (sTUDI KASUS RUMAH SUSUN DI KELURAHAN PENJARINGAN KOTAMADYA JAKARTA
UTARA PROPINSI DKI JAKARTA),01
3 ANALISIS
DAYA SAING BUAH-BUAHAN INDONESIA DI PASAR INTERNASIONAL, 00
4 PENINGKATAN
PRODUKTIVITAS KERJA MELALUI MOTIVASI PEGAWAI SEBAGAI UPAYA UNTUK MENCIPTAKAN
PELAYANAN YANG BERKUALITAS PADA KANTOR WALIKOTAMADYA JAKARTA BARAT, 00
5 PEMETAAN
DAYA SAING PUSAT PENGUJIAN MUTU BARANG (PPMB) DEPPERINDAG RI. (STUDI
PERBANDINGAN KEPUSTAKAAN TERHADAP SUCOFINDO), 00
6 PENGARUH
MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN
POLRI DI DITERTORAT RESERSE POLDA JAYA, 01
7 STRATEGI
PEMBERDAYAAN SDM APARATUR MELALUI PENDEKATAN LEARNING ORGANIZATION (STUDI KASUS
PADA BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI PASAR REBO JAKARTA), 02
8 STRATEGI
PENINGKATAN KEUNGGULAN DAYA SAING MINYAK ATSIRI INDONESIA, 00
9 PENINGKATAN
DAYA SAING KOMODITI KAYU LAPIS INDONESIA DI PASAR GLOBAL, 00
10 ANALISIS
DAYA SAING KAKAO DAN KAKAO OLAHAN INDONESIA, 00
11 PENGARUH
IKLIM ORGANISASI DAN KOMPENSASI TERHADAP KEPUASAN KERJA PERAWAT RSUD PASAR
REBO, 03
12 STRATEGI
PENINGKATAN DAYA SAING KACA LEMBARAN INDONESIA DI PASAR INTERNASIONAL, 03
13 UPAYA
PENINGKATAN MUTU PELAYANAN DI INSTALASI GAWAT DARURAT RS SUMBER WARAS MELALUI
SURVEI TINGKAT KEPUASAN PASIEN/KELUARGANYA, 03
14 PENERAPAN
ELEMEN-ELEMEN LEARNING ORGANIZATION PADA DIVISI SDM BANK BNI JAKARTA, 00
15 PENGARUH
SUMBERDAYA MANUSIA, ALOKASI DANA, DAN INFRASTRUKTUR TERHADAP KINERJA
UNIVERSITAS MERCU BUANA, 02
16 ANALISIS
HUBUNGAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAH, PERILAKU PERUSAHAAN DAN KINERJA EKSPOR,
02
17 ANALISIS
HUBUNGAN ANTARA IKLIM ORGANISASI DAN KOMPENSASI TERHADAP KEPUASAN KERJA
KARYAWAN PT. PRO-INTERCONTENENTAL TERMINALS INDONESIA, 03
18 STRATEGI
PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI UBIN KERAMIK INDONESIA, 03
19 STATEGI
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA PT TELKOM KANDATEL JAKARTA PUSAT, 03
20 PENGARUH
KEBIJAKAN ALOKASI ANGGARAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR TERHADAP
PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI (STUDI TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN PUBLIK
DAN KORELASINYA DENGAN KEGIATAN BISNIS DI KOTA DEPOK), 03
21 STRATEGI
PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI KARUNG PLASTIK NASIONAL DI PASAR GLOBAL, 03
22 STRATEGI
PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI PURIFIED TEREPHTHALIC ACID (PTA) INDONESIA, 03
23 ANALISIS
KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA DALAM MENDUKUNG KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
ACEH SELATAN, 99
24 PENGARUH
DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN
DISPARITAS PENDAPATAN REGIONAL RIAU, 03
25 FAKTOR-FAKTOR
YANG MEMPENGARUHI KINERJA SUMBERDAYA MANUSIA PADA INSPEKTORAT WILAYAH PROPINSI
DKI JAKARTA, 98
26 PENGARUH
PENERAPAN SISTEM MANAJEM MUTU ISO 9002 TERHADAP KEUNGGULAN DAYA SAING (STUDI
KASUS DI AMP PT. JAYA KONSTRUKSI MP),98
27 REVITALISASI
SUMBERDAYA MANUSIA DI LINGKUNGAN BADAN MILIK DAERAH (BUMD) DKI JAKARTA DALAM
MENGHADAPI ERA PERDAGANGAN BEBAS, 98
28 KINERJA
SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PELAKSANA PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM
OPRASIONALISASI KEPRES NO: 16 TAHUN 1994 (KASUS DIREKTORAT JENDRAL CIPTA KARYA
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM),98
29 EVALUASI
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI SEKTOR PARIWISATA (STUDI KASUS
PADA SUBSEKTOR PERHOTELAN), 98
30 PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENINGKATAN KUALITAS PRODUK (sTUDI KASUS PT.X), 97
31 UPAYA MENINGKATKAN
DAYA SAING PD PEMBANGUNAN SARANA JAYA MELALUI PENYESUAIAN ORGANISASI, 97
32 PENGEMBANGAN
PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN SEBAGI LEMBAGA PEMBENTUKAN SUMBER DAYA MANUSIA
POLRI, 97
33 STRATEGI
PEMASARAN TABUNGAN DALAM SEBAGAI SALAH SATU UPAYA DALAM MENINGKATKAN SUMBER
DAYA (sTUDI KASUS PT. BANK RAHASTAMA),97
34 STUDI
PERBANDINGAN ATAS DAYA SAING 6 (ENAM) PENERBITAN SURAT KABAR DI JAKARTA
(ANALISA UMUM DAYA SAING ORGANISASI PENERBITAN), 97
35 KEBIJAKAN
PUBLIK PENEDIAAN SUMBER DAYA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI PROPINSI DKI JAKARTA,
04
36 HUBUNGAN
ANTARA KOMPENTENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBINAAN NARAPIDANA DENGAN KINERJA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 SEMARANG, 04
37 PERAN
PEMIMPIN DALAM PEMBENTUKAN BUDAYA PERUSAHAAN (HASIL STUDI PADA SUATU BANK UMUM
SWASTA NASIONAL), 96
38 PENGARUH
KOMPENSASI, KEPUASAN KERJA DAN PENGEMBANGAN KARIR TERHADAP KINERJA PEGAWAI BIRO
KEUANGAN SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAM REPUBLIK INDONESIA,
04
39 HUBUNGAN
ANTARA PELATIHAN DAN PENGALAMAN KERJA DENGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA DITJEN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN,03
40 OPTIMASI
PENGELOLAAN SUMBER DAYA DALAM UPAYA PENINGKATAN KINERJA BANK DKI JAKARTA,96
41 FAKTOR-FAKTOR
YANG MEMPENGARUHI KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA POLRI DALAM RANGKA EFEKTIVITAS
PELAKSANAAN TUGAS POKOK POLRI,96
42 IMPLEMENTASI
KEBIJAKSANAAN PUBLIK DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGAMBILAN AIR BAWAH
TANAH DALAM RANGKA PELESTARIAN SUMBER DAYA AIR DI WILAYAH BANDUNG,95
43 ANALISIS
HUBUNGAN KEPUASAN PELANGGAN, NILAI PELAYANAN DAN KEPUASAN KERJA PEGAWAI DI PT.
GARUDA INDONESIA,04
44 ANALISIS
KEPUASAN KERJA PEGWAI BERDASARKAN TEORI DUA FAKTOR HERBERG DI SEKRETARIAT
NEGARA,04
45 ANALISIS PELAKSANAAN
PEMERIKSAAN PAJAK KRITERIA SELEKSI,04
46 ANALISIS
KRITERIA BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT KEPADA DAERAH OTONOM DI INDONESIA
(STUDI KASUS DI DAERAH TK.I JAWA BARAN DAN LAMPUNG),95
47 PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA (TENAGA PENGAJAR/DOSEN) STMIK BUDI LUHUR,95
48 PENINGKATAN
KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR-RI DALAM
RANGKA UPAYA OPTIMALISASI DUKUNGAN TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG
DEWAN (sTUDI IMPLEMENTASI),95
49 SUMBER
DAYA MANUSIA PADA PONDOK PESANTREN DARUNNAJAH, DARUSSALAM GONTOR DAN NURUL
HUDA,95
50 PENGEMBANGAN
KEMAMPUAN SUMBER DAYA APARATUR DALAM MANAJEMEN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II
(SUATU STUDI DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SUKABUMI),95
51 ANALISIS
KINERJA EKSPOR DAN DAYA SAING INDUSTRI ELEKTRONIKA INDONESIA,05
52 FAKTOR-FAKTOR
YANG MEMPENGARUHI KUALITAS PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA DI LINGKUNGAN
SEKETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN DALAM NEGERI,07
53 STRATEGI
PENINGKATAN KEUNGGULAN DAYA SAING AGROINDUSTRI PENGALENGAN IKAN INDONESIA,99
54 ANALISIS
SENGKETA KEWENANGAN PENGELOLAAN KEPELABUHANAN DI KOTA CILEGON DALAM PERSPEKTIF
GOOD GOVERNANCE: STUDI KASUS SENGKETA KEWENANGAN ANTARA PEMRERINTAHAN PUSAT CQ
PT PELINDO II (PERSERO) DENGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CILEGON,06
55 PENGARUH
BUDAYA ORGANISASI, KOMPENSASI, DAN PERENCANAAN KARIER TERHADAP KEPUASAN KERJA
PEGAWAI DI SEKRETARIAT NEGARA,01
56 HUBUNGAN
KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA DAN SISTEM INFORMASI DENGAN PROSES PENYUSUNAN
ANGGARAN BERBASIS KINERJA PADA DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA,04
57 KAJIAN
PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM UPAYA PENGEMBANGAN KARIR (STUDI KASUS
PADA SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA),04
58 PENGARUH
KEPUASAN KERJA PEGAWAI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN MUSEUM SENI RUPA DAN KERAMIK,04
59 ANALISIS
TINGKAT PEMBELAJARAN DAN PERAN MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA (HRD) DI PT. BANK
BUKOPIN,04
60 ANALISIS
SUMBER PERUBAHAN OUTPUT SEKTORAL PEREKONOMIAN INDONESIA 1975-2003 (SUATU
PENDEKATAN DEKOMPOSISI OUTPUT),06
61 ANALISIS
KUALITAS PELAYANAN IJIN MASUK BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT PADA KANTOR IMIGRASI
SOEKARNO-HATTA,03
62 DAYA SAING
MANUFAKTUR INDONESIA DI UNI EROPA,99
63 STRATEGI
PENINGKATAN DAYA SAING UDANG INDONESIA DI PASAR JEPANG,00
64 HUBUNGAN
ANTARA KECERDASAN EMOSIONAL DAN KOMPENSASI DENGAN KOMITMEN ORGANISASI PEGAWAI
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK JAKARTA GROGOL PETAMBURAN,06
65 PERUBAHAN
PERANAN PEMERINTAH DAN KEUNGGULAN DAYA SAING SEKTOR TELEKOMUNIKASI DI
INDONESIA: STUDI KASUS PT.INDOSAT,06
66 STRATEGI
PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) APARATUR MELALUI PENDEKATAN LEARNING
ORGANIZATION PADA SEKRETARIS BADAN NARKOTIKA NASIONAL,05
67 KAJIAN
KOMPETENSI PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN
KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA,03
68 PENGARUH
KRITERIA SELEKSI PENJALURAN DAN AUDIT KEPABEANAN TERHADAP KEPATUHAN PEMENUHAN
KEWAJIBAN PABEAN (STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYAAN BEA DAN CUKAI TANJUNG PRIOK
I,II,DAN III),06
69 HUBUNGAN
ANTARA BUDAYA ORGANISASI DAN KEPUTUSAN KERJA DENGAN KEMITMEN ORGANISASI APARAT
PAJAK DI KANTOR PELAYAN PAJAK JAKARTA TAMANSARI DUA,06
70 PETA
KOMPETENSI PEGAWAI DAN KEBUTUHAN PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN SDM BERDASARKAN
PERSEPSI PEGAWAI (STUDI PADA SEKRETARIS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN),05
71 HUBUNGAN
KOMUNIKASI, SUMBER DAYA, SIKAP, DAN STRUKTUR BIROKRASI DENGAN IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA MENURUT PERSEPSI CIVITAS
AKADEMIKA UNIVERSITAS TRISAKTI,05
72 PENGARUH
MODEL KEPEMIMPINAN DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR
IMIGRASI JAKARTA SELATAN,06
73 ANALISIS
TINGKAT PENERAPAN MODEL LEARNING ORGANIZATION PADA AKADEMI PIMPINAN
PERUSAHAAN,05
74 ANALISIS
HUBUNGAN ANTARA FAKTOR MOTIVASI DAN KEMAMPUAN KERJA DENGAN KINERJA PEGAWAI DI
BAGIAN VERIFIKASI DAN AKUNTANSI BIRO KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN DEPARTEMEN
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN,05
75 PENGARUH
SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN TERHADAP KINERJA DIREKTORAT JENDERAL
PAJAK MENUJU ORGANISASI MODERN (STUDI KASUS PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS),06
76 GAMBARAN
KUALITAS PELAYANAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB
PAJAK BESAR DUA,06
77 PRINSIP
KEADILAN DALAM PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
PENGUSAHA TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK JAKARTA KELAPA GADING (TINJAUAN
TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORNG PRIBADI
PENGUSAHA TERTENTU),06
78 UPAYA
PENINGKATAN PRODUKTIFITAS KERJA SUMBER DAYA MANUSIA DI BIRU KEPEGAWAIAN
PROPINSI DKI JAKARTA,01
79 ZAKAT ATAS
PENGHASILAN SEBAGAI PENGURANGAN PENGHASILAN KENA PAJAK,02
80 PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SERTA
IMPLIKASINYA TERHADAP PELAYANAN PUBLIK (STUDI KASUS DI PT. POS INDONESIA
PERSERO WILAYAH IV KANTOR POS JAKARTA PUSAT),01
81 FAKTOR-FOKTOR
YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEPUASAN PENGGUNA JASA, STUDI KASUS PADA UNIT
PELAYANAN INFORMASI WILAYAH PERTIMBANGAN DIREKTORAT JENDERAL GEOLOGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL,01
82 ANALISIS
KEBUTUHAN INVESTASI DAN ALOKASI SUMBER PEMBIAYAAN KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUAN
2002-2005,02
83 KOMPETENSI
SUMBER DAYA APARATUR PEMERINTAH DAERAH: PERSEPSI PEJABAT ESELON II PEMERINTAH
DAERAH TENTANG KOMPETENSI KEPEMIMPINAN PEJABAT ESELON II PEMERINTAH DAERAH DAN
KETERKAITANNYA DENGAN MATERI DIKLATPIM TINGKAT II,03
84 ANALISIS
DAYA SAING PRODUK ALAS KAKI INDONESIA DI PASAR AMERIKA SERIKAT,00
85 STRATEGI
PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI ALAT DAN MESIN PERTANIAN INDONESIA,00
86 PERSEPSI
PEGAWAI KONTRAK DAN PEGAWAI TETAP TERHADAP PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA
(STUDI KASUS TENTANG KEBIJAKAN KONTRAK KERJA),01
87 ANALISIS
STATEGI TEKNOLOGI UNTUK MENENTUKAN DAYA SAING SATELIT INDONESIA DI PASAR
ASIA,01
88 PENGARUH
PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP HARGA HASIL PERTANIAN DAN DAYA SAING
DI PASARAN EKSPOR,02
89 STRATEGI
PENINGKATAN KEUNGGULAN DAYA SAING INDUSTRI PENGOLAHAN ROTAN INDONESIA,00
90 HUBUNGAN
KOMUNIKASI DAN KARAKTERISTIK INDIVIDU TERHADAP KEPUASAN KERJA (STUDI TERHADAP
KARYAWAN BAGIAN MEKANIK PT HEXINDO ADIPERKASA Tbk.),01
91 STRATEGI
PENGEMBANGAN KUALITAS SDM PADA PERUSAHAN DAERAH "X",00
92 ANALISIS
PENGARUH PELATIHAN DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KARYAWAN P.Y.
SEPATU BATA TBK.(STUDI KASUS DI PARKIR SEPATU KULIT JAKARTA),00
93 ANALISIS
KETERKAITAN ANTARA MOTIF INVESTASI, BUDAYA PERUSAHAAN DAN PROFIL KARYAWAN
DENGAN PENURUNAN TEGANA KERJA ASING,02
94 PELAYANAN
JASA TEKNOLOGI SEBAGAI SUMBER PERDANAAN RISET (STUDI KASUS PADA BADAN
PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI),02
95 PERSEPSI
TERHADAP ORGANISASI YANG ADAPTIF DITINJAU DARI FAKTOR ORGANISASI,SUMBER DAYA
MANUSIA, KEPEMIMPINAN (STUDI KASUS DI ORGANISASI PENDIDIKAN AKADEMI
SEKRETARI/LEMBAGA PENDIDIKAN KEJURUAN TARAKANITA JAKARTA),99
96 PERUBAHAN
STRUKTUR DAN SUMBER-SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN
1988-2000: ANALISIS INPUT-OUTPUT,03
97 PENGARUH
IKLIM ORGANISASI DAN KOMPENSASI TERHADAP KEPUASAN KERJA PERAWAT RSUD PASAR
REBO, 03
98 ANALISIS
HUBUNGAN ANTARA IKLIM ORGANISASI DAN KOMPENSASI TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN
PT. PRO-INTERCONTINENTAL TERMINALS INDONESIA,03
99 PENGARUH
KOMPENSASI, KEPUASAN KERJA DAN PENGEMBANGAN KARIR TERHADAP KINERJA PEGAWAI BIRO
KEUANGAN SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAM REPUBLIK INDONESIA,04
100 ANALISIS
KEPUASAN KERJA PEGAWAI BERDASARKAN TEORI DUA FAKTOR HERZBERG DI SEKRETARIAT
NEGARA, 04
101 ANALISIS
HUBUNGAN KEPUASAN PELANGGAN, NILAI PELAYANAN DAN KEPUASAN KERJA PEGAWAI DI
PT.GARUDA INDONESIA, 04
102 PENGARUH
BUDAYA ORGANISASI, KOMPENSASI, DAN PERENCANAAN KARIER TERHADAP KEPUASAN KERJA
PEGAWAI DI SEKRETARIAT NEGARA, 01
103 PENGARUH
KEPUASAN KERJA PEGAWAI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN MUSEUM SENI RUPA DAN
KERAMIK, 04
104 HUBUNGAN
ANTARA BUDAYA ORGANISASI DAN KEPUASAN KERJA DENGAN KOMITMEN ORGANISASI APARAT
PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK JAKARTA TAMANSARI DUA, 06
105 ANALISIS
HUBUNGAN ANTARA FAKTOR MOTIVASI DAN KEMAMPUAN KERJA DENGAN KINERJA PEGAWAI DI
BAGIAN VERIFIKASI DAN AKUNTANSI BIRO KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN DEPARTEMEN
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANAGAN, 05
106 PENGARUH
SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN TERHADAP KINERJA DIREKTORAT JENDERAL
PAJAK MENUJU ORGANISASI MODERN (STUDI KASUS PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDRERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS), 06
107 GAMBARAN
KUALITAS PELAYANAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB
PAJAK BESAR DUA, 06
108 PRINSIP
KEADILAN DALAM PENGENANAAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
PENGUSAHA TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK JAKARTA KELAPA GADING (TINJAUAN
TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
PENGUSAHA TERTENTU), 06
109 ZAKAT ATAS
PENGHASILAN SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK,02
110 ANALISIS
TINGKAT PENERAPAN MODEL LEARNING ORGANIZATION PADA AKADEMI PIMPINAN PERUSAHAAN
, 05
111 ANALISIS
PENGARUH PELATIHAN DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KARYAWAN P.T.
SEPATU BATA TBK. (STUDI KASUS DI PABRIK SEPATU KULIT JAKARTA) , 00
112 KEMAMPUAN
KOPERASI DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA (STUDI KASUS KOPERASI DI DAERAH
KOTAMADYA DAN KABUPATEN MALANG), 91
113 ANALISIS
PEMETAAN HUBUNGAN KEPUASAN KERJA KARYAWAN CALL CENTER 24 JAM BANK "X"
TERHADAP KOMPENSASI DAN IKLIM ORGANISASI, 04
114 KEBIJAKAN
PEMUNGUTAN PPN ATAS PRODUK REKAMAN SUARA, 04
115 ANALISIS
PEMETAAN HUBUNGAN KEPUASAN KERJA KARYAWAN CALL CENTER 24 JAM BANK "X"
TERHADAP KOMPENSASI DAN IKLIM ORGANISASI, 04
116 BUDAYA
ORGANISASI PERUSAHAAN KELUARGA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA DI PT. AIR MANCUR WONOGIRI JAWA TENGAH, 95
117 FAKTOR-FAKTOR
YANG MEMPENGARUHI KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA PEMERIKSA WILAYAH VI INSPEKTORAT
JENDERAL DEPARTEMEN DALAM NEGERI (UNTUK PEMERIKSAAN REGULER BIDANG SOSIAL
POLITIK),96
118 STRATEGI
PENGEMBANGAN DAYA SAING ALAM/LNG INDONESIA DALAM PASAR INTERNASIONAL, 04
119 KEBIJAKAN
PEMAJAKAN ATAS PENGHASILAN DARI BENTUK USAHA TETAP PENGUSAHAAN SUMBER DAYA
PANAS BUMI PADA KONTRAKTOR KONTRAK OPERASI BERSAMA: SUATU TINJAUAN ASPEK
KEADILAN DAN PENINGKATAN PENRIMAAN NEGARA, 98
120 MANAJEMEN
STRATEGIS DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA: HUBUNGAN ORIENTASI STRAEGIK
PERUSAHAAN DENGAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (STUDI KASUS HADJI KALLA
GROUP),96
121 PERANAN
GURU MATA PELAJARAN SEKOLAH MENENGAH UMUM DALAM PENERAPAN LINK & MATCH
(KAJIAN STRATEGIS PENDIDIKAN SEKOLAH SEBAGAI UPAYA PEMBANGUNAN SUMBER DAYA
MANUSIA INDONESIA YANG BERKUALITAS), 97
122 ANALISIS
KEBUTUHAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEIMAIGRASIAN TERHADAP EFEKTIVITAS
PENGAWASAN ORANG ASING DI INDONESIA (KASUS DI WILAYAH HUKUM KANTOR IMIGRASI
BANDUNG), 98
123 STRATEGI
PENINGKATAN KEUNGGULAN DAYA SAING SEKTOR PARIWISATA INDONESIA (PENDEKATAN MODEL
"DIAMOND" MICHAEL E. POTTER),97
124 KAJIAN ATAS
STRATEGI PEMBIAYAAN DALAM INVESTASI DAN PENGEMBANGAN SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN
DAYA SAING PERUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA INDONESIA, 97
125 PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SERTA
IMPLIKASINYA TERHADAP PELAYANAN PUBLIK
126 DAMPAK
KEBIJAKAN PENDIDIKAN TERHADAP AKSESIBILITAS MASYARAKAT DALAM MEMPEROLEH
KESEMPATAN PEMERATAAN PENDIDIKAN TINGGI
[KODE A1] dalam bentuk softcopy MS.WORD
1 AKSES
PUBLIK UMKM TERHADAP FASILITAS KREDIT DARI PERBANKAN (STUDI KASUS BRI UNIT)
2 PENGARUH
DAN BAGAIMANA PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP SEMANGAT
KERJA PEGAWAI DI SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA
3 PENGARUH
DIMENSI-DIMENSI KUALITAS TERHADAP KINERJA ORGANISASIONAL
4 PERAN
DEWAN SEKOLAH SMP NEGERI 1 PIYUNGAN DI KABUPATEN BANTUL
5 POTENSI
KONFLIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM
PAPUA (Studi tentang Pengoperasian
PT. BP LNG TANGGUH di Daerah Kepala Burung Propinsi Papua)
6 PROFESIONALISME
APARATUR PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA (Suatu Tinjauan Analisis
mengenai Profesionalisme Aparatur Pemerintah Kabubaten Kutai Kartanegara)
7 UPAYA
PENINGKATAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM KONTEKS PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
8 IMPLEMENTASI
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (RIPPDA) PROVINSI PAPUA
9 ANALISIS
PERAN PEMDA KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ANTAR DESA
NAIOLA DAN OETALUS DI PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
10 EFEKTIVITAS
PERJANJIAN MALINO II TERHADAP PERDAMAIAN DI MALUKU
11 EFEKTIVITAS
PENGAWASAN BADAN PENGAWAS DAERAH KABUPATEN FAKFAK
12 ANALISIS
PENGADAAN BARANGJASA BERDASARKAN KEPRES NOMOR 18 TAHUN 2000 DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN SIAK
13 FUNGSI
PENGAWASAN DPRD TERHADAP PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN APARATUR PEMERINTAH
DAERAH YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KKN DI KABUPATEN BANYUMAS
14 UPAYA
PENINGKATAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM KONTEKS PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA