Kontak

skripsi hubungan internasional


SKRIPSI HUBUNGAN INTERNASIONAL

[KODE A3] dalam bentuk HARDCOPY
NOMOR BUKU.,  JUDUL BUKU

HI. 1           PENGARUH DAN PROSPEK PERJANJIAN KEAMANAN AUSTRALIA TERHADAP STABILITAS POLITIK EKONOMI DI KAWASAN ASIA PASIFIK.. (Univ Pasundan, bandung,1996).
HI. 2           PROSPEK PELABUHAN SRI BINTAN PURA SEBAGAI PELABUHAN INTERNASIONAL TERHADP PENGEMBANGAN PARIWISATA DI PULAU BINTAN. ,’’(UMY,2003).
Hub.01.     STRATEGI PERJUANGAN HAMAS HINGGA MEMENANGKAN PEMILU LEGISLATIF DI WILAYAH ORORITAS  PALESTINA. ,’’(UGM,2006).
Hub.02.     KEANGGOTAAN PENUH SWISS DALAM PBB TAHUN 2002. ,’’(UGM,2006).
Hub.03      RUNTUHNYA PEMERINTAHANSIPIL HIGRIA (1960-1966). ,’’(UPN,2000).  
Hub.04      KUDETA MILITER HIGERIA TERHADAP PEMERINTAHAN SIPIL TAHUN 1983. ,’’(UPN,2002).
Hub.05      MONZENBARAI : STRATEGI PENOLAKAN JEPANG TERHADAP TEKANAN AMARIKA SERIKAT DALAM PERDAGANGAN OTOMOTIF. ,’’(UGM,2006).
Hub.06      PENGARUH PEMBERITAAN MEDIA MASSA ASING PASCA BOM BALI TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH THAILAND DALAM MENGHADAPI ISU TERORIS., ,’’(UGM,2005).
Hub.07      KEBIJAKAN REFORMASI EKONOMI -=-=-=-=-= PEMERINTAH DALAM PEMBENTUKKAN THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI. ,’’(UGM,2002).
Hub.08      POLITIK KEBIJAKAN INVESTASI ASING DI INDONESIA PERIODE 1999-2003 (Pasca Penerapan UU No.22/1999) Studi Kasus Prop DIY. ,’’(UGM. ).
Hub.09      PREFERENSI POLITIK KONSTITUEN DALAM KEMENANGAN GOERGE W. BUSH 2004., ,’’(UGM,2005).
Hub.10      KERJASAMA KOMUNITAS BERSAMA ASEAN PADA TH.2003 OLEH PARAS PEMIMPIN 10 NEGARA ANGGOTA ASEAN DALAM KTT ASENA KE-9 DI NUSA DUA BALI 7-8 Oktober 2003
Hub.11.     KEBIJAKAN LUAR NEGERI JEPANG TERHADAP STABILITAS KAWASAN ASIA TENGGARA (1998-19930. ,’’(UMT,1999).
HI. S           PENGARUH ASEAN TOURISM FORUM (ATF) 2002) TERHADAP TINGKAT KUNJUNGAN WISATAWAN MANCANEGARA KE INDONESIA (Studi Kasus Propinsi Bali).., ‘’(UNY,03)
HI.FR         KEBIJAKAN PEMERINTAHAN MALAYSIA MEMBERLAKUKAN UU KEIMIGRASIAN MALAYSIA A.1154 TH 2002. ‘’(UGM,1998)
HI SP.SS   SIKAP REZIM NETANYAHU TERHADAP PERUNDINGAN PRO-ISRAEL.’’(UGM,1998).
HI. U           PENERAPAN ISO 14001 DI PT.INDOCEMENT TUNGGAL PRAKASA CIREBON. ,’’(UMY,2003).
HI. G           PONDOK MODERN GONTOR SEBAGAI ACTOR TRANS NASIONAL DALAM HUBUNGAN DENGAN BEBERAPA NEGARA ISLAM. ,’’(UMY,2001).
HI. A           ALASAN-ALASAN EKONOMI KUDETA MILITER 1999 DI PAKISTAN. ,’’(UMY,2000).
HI. F           KEBIJAKAN EKONOMI LUAR NEGERI JEPANG TERHADAP ASEAN (1970-1990). ,’’(UMY,1996).  
HI.INTER   PERLINDUNGAN HAK-HAK PEKERJA RUMAH TANGGA ASAL INDONESIA DI MALAYSIA DITINJAU DARI KONVENSI MIGRAM 1990. ,’’(UGM,2002).
HI. N           PERJUANGAN MINORITAS MUSLIM MELAYU PATANI PATANI TAILAND SELATAN MENUJU OTONOMISASI (1970-1980). ,’’(UMY,1996).
HI. D           KEBIJAKAN INDONESIA TERHADAP MASALAH DI LAUT CINA SELATAN. ,’’(UMT,1996).
HI. I             SEGITIGA SINGAPURA-JOHOR-RIAU (SEJORI) SEBAGAI MODEL KERJASAMA EKONOMI ASEAN DALAM PERSPEKTIF KETAHANAN NASIONAL INDONESIA PADA DEKADE. 1990 an. ,’’(UMY,2001).
HI. T.          PROSES MASUKNYA CINA DALAM KEANGGOTAAN WORLD TRADE ORGANIZATION DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUBUNGAN PERDAGANGAN DENGAN AMERIKA SERIKAT. ,’’(PASUNDAN,2001).
HI. M          POLA HUBUNGAN SIPIL MILITER DALAM KESTABILAN POLITIK DI FILIPINA (Studi kasus th 1986-1991). RIAU PEKAN BARU ,’’(1992).
HI. R.          PERLINDUNGAN TERHADAP WARGA SIPIL PADA DAERAH OPERASI MILITER DI IRIAN JAYA BERDASARKAN KONVENSI JENEWA TH.1949 ,’’(UGM,2000).
HI. FA        PERANAN MILITER DALAM SISTEM POLITIK MYANMAR (1950-1997)., ,’’(UMY,1999).
HI. L           CAMPUR TANGAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP KRISIS POLITIK DOMESTIK (Studi Perbandingan Indonesia (1998) dan Haiti.
HI. O           POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DALAM RANGKA MENCIPTAKAN STABILITAS DI KAWASAN ASIA TENGGARA (1979-1989)., ,’’(UMY,1997).
HI. B           LATAR BELAKANG YANG MEMPENGARUHI SIKAP INDONESIA MENERIMA AFTA. ,’’(UMY,2003).
HI. H           POSISI POLITIK DAN EKONOMI ETNIS CINA DI SEMENANJUNG MALAYSIA. ,’’(  ).
HI. Po.        DAMPAK PERDAGANGAN BEBAS ASIA PASIFIK TERHADAP PENGAMBANGAN PARIWISATA INDONESIA. ,’’(PASUNDAN,1999).
HI. P           PENANAMAN MODAL ASING DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI VIETNAM PADA 1991-1995. ,’’(PARAHYANGAN,1998).
HI. C           POSISI STRATEGIS WILAYAH TIMOR-TIMUR SEBAGAI BAGIAN DARI REPUBLIK INDONESIA. ,’’(UMY,1997).
HI. W          MANFAAT PROTOKOK KYOTO 1997 BAGI INDONESIA. ,’’(UMY,2004).
Hub.ia S2  PROSES TERBENTUKNYA PEMERINTAHAN IRAK PASCA INVASI. ,’’(UGM,2005).
Hub.1B      KEBIJAKAN STRUCTURAL ADJUSTMENT  PROGRAM DALAM UPAYA PEMUILIHAN EKONOMI DI ARGENTINA (1997-2002. ,’’(UPN,2003).
Hub.1C      PERAN MILITER DALAM POLITIK PADA MASA KEPEMIMPINAN TERHADAP DEMOKRATISASI DI KOREA SELATAN. ,’’(UPN,2001).
Hub.1D      PENGARUH PEMBANGUNAN EKONOMI TERHADAP DEMOKRATISASI DI KOREA SELATAN., ,’’(UGM,2003).
Hub.1E      KEPENTINGAN BANTUAN EKONOMI JEPANG BAGI INDONESIA PADA SAAT KRISIS MINYAK 1. ,’’(UMY,2002).
Hub.1F      KUDETA MILITER 12 OKTOBER 1999 DI  PAKISTAN SEBAGAI PUNCAK PERTENTANGAN ELIT POLITIK., ,’’(UGM,2002).
Hub.1G      POSISI INDONESIA SEBAGAI KONVENSI OTTAWA MENGENAI PENGHAPUSAN RANJAU DARAT., ,’’(UGM,2002).
Hub.1H      KEMENANGAN KEMBALI GONZALO SANCHEZ DALAM PEMILU TAHUN 2002 DI BOLIVIA. ,’’(UPN,2003).
Hub.1K      SIKAP PEMERINTAH JEPANG DALAM ISU JUGUN IANFU (Studi Kasus Respon  Masyarakat Korea 1991-2000)., ,’’(UGM,2003).
Hub.1L      KETIDAKKONSISTENAN SIKAP PRESIDEN FILIPINA GLORIA MACAPAGAL ARROYO MENGENAI KEBIJAKAN PENARIKAN PASUKAN FILIPINA DARI IRAK. ,’’(UMY ,).
Hub.1J       INTERNASIONALISASI PERGERAKAN JAMA’AH TABLIK (Analisis Terhadap Metode dan Prinsip Gerakan). ,’’(UMY,2002).
Hub.1M     STRATEGI REZIM MUSHARRAF DALAM MEMBANGUN LEGITIMASI POLITIK DI PAKISTAN PASCA KUDETA MILITER 12 OKTOBER 1999. ,’’(UGM,)2002.
Hub.1N      KEBIJAKAN RUSIA DIBAWA PEMERINTAHAN PRESIDEN VLADIMIR PUTIN TERHADAP NATO (Studi Kasus Pembentukkan The Nato-Russia Caucil). ,’’(UGM,2003).
Hub.1.O     SIKAP JEPANG TERHADAP RENCANA REUNIVIKASI KOREA. ,’’(UMY,2004).    
Hub.1P      KEBIJAKAN PERTAHANAN JEPANG DAN CINA PASCA PERANG DINGIN. ,’’(UMY,2001).
Hub.1.VI    PENINGKATAN INTENSITAS SERANGAN BOM BUNUH DIRI PALESTINA PASCA KEDATANGAN ARIEL SHARON DI MASJID AL-AQSO 28 SEPTEMBER 2000., ,’’(UGM,2003).
Hub.1R      KEBERADAAN AUSTRALIAN  QUARANTINE AND INSPECTOR SERVICE (AQIS) DAN DAMPAKNYA TERHADAP SIKAP INDONESIA KE AUSTRALIA. ,’’(UMY,2004).
Hub.Mon   KEGAGALAN PROSES PEMBANGUNAN POLITIK (Studi Kasus Konflik Politik Di Siera Leone Th (1961-1992). ,’’(   ).

[KODE A4] dalam bentuk hardcopy


1.              PERANAN INTERNASIONAL MENETARY DALAM REFORMASI EKONOMI POLITIK INDONESIA PERIODE JULI 1997- JULI 2001 (2002)
2.              KOMPETISI ETNIK DAN PEMBERSIHAN ETNIK STUDI KASUS : KONFLIK ANTAR ETNIK DI NEGARA BEKAS FEDERASI YUGOSLAVIA (1999)
3.              PERAN ASEAN REGIONAL FORUM DALAM PENYELESAIAN MASALAH LAUT CINA SELATAN (2001)
4.              PERAN ELIT BISNIS DALAM DEMOKRATISASI DI THAILAND (2001)
5.              DUKUNGAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP APEC – ERA CLINTON (1997)
6.              EKSISTENSI ISRAEL DI LEBARAN SELATAN (THE ISRAEL EXISTENCCBM SOUTH LEBANON) (2000)
7.              POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MEMPEROLEH HUTAN LUAR NEGERI MASA ORDE BARU (1997)
8.              PENYESUAIAN TERHADAP HEGEMONI : INDONESIA DALAM SISTEM KAPITALIS DUNIA ERA 1990-AN
9.              KONFLIK HUBUNGAN PEMERINTAH INDONESIA DAN IMF PADA MASA PEMERINTAHAN ABDURAHMAN WAHIR (2002)
10.           DINAMIKA KEPEMIMPINAN MILITER DI ARGENTINA (1980-1983) (1998)
11.           KEBIJAKAN PEMERINTAH GUSDUR TERHADAP KONFLIK ARAB ISRAEL (GUSDUR POLICY TO KIORG ARAB ISRAEL CONFLICT) (2002)
12.           PERANAN UNITED NATIONS ASSINTANCE MISSION IN TIMOR (UNAMET) DALAM PENYELESAIAN KONFLIK D TIMOR-TIMOR (2000)
13.           POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DAN KEBIJAKSANAAN DI BIDANG …
14.           POST PROGRAM MONITORING (PPM) SEBAGAI OPSI TERBAIK BAGI INDONESIA (EXIT STRATEGI IMF) (2005)
15.           THE INLUENCE OF ISLAMIC REVOLUTION OF IRAK TO INDONESIA – IRAN RELATION (1999)
16.           DAMPAK EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI ANTARTIKA TERHADAP HUBUNGAN INTERNASIONAL (1991)
17.           BANK DUNIA, IMF DAN EKONOMI INDONESIA (1967 – 1990) (1997)
18.           POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP TIMUR TENGAH PASKA BOOMING MINYAK DEKADE 70 AN (1999)
19.           FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN INDONESIA KELUAR DARI PBB DI TAHUN 1965 (1988)
20.           STATEGI AKOMODASIONIS MENERA DALAM PELAKSANAAN PEMILITERISASI STUDI KASUS ARGENTINA 1983-1993
21.           KEBIJAKAN LUAR NEGERI PAKISTAN ATAS INFASI AMERIKA KE AFGANISTAN PASKA TRAGEDI WTC II SEPTEMBER 2001 (2003)
22.           KAMPANYE PEMBERHENTIAN SEMENTARA PENGIRIMAN TKW KE ARAB SAUDI (STUDI KASUS YAYASAN TJOET NYAK DIEN) (2001)
23.           HUB. AS-RI MASA PRESIDEN GEORGE BUSH TAHUN 2001-2005 (2005)
24.           KERJASAMA MILITER ANTARA PEMERINTAH FEDERASI RUSIA TAHUN 1996-2003 (2005)
25.           KONSOLIDASI DEMOKRASI ARGENTIAN DI BAWAH PEMERINTAHAN CARLOS SAUL MENEM (2005)
26.           POLITIK PUAK MELAYU MAHATHIN MOHAMMED (2005)
27.           KONFLIK ANTARA KELOMPOK MUSLIM DAN KELOMPOK PRO RUSIA PASCA KEMERDEKAAN TAJIKISTAN (2005)
28.           DESTABILITAS IRAK PASCA INVASI AS (2005)
29.           KEBIJAKAN LUAR NEGERI AS TERHADAP IRAQ PASCA TUMBANGNYA REZIM SADDAM HUSSEIN (2005)
30.           PENGGUNAAN TEKNOLOGI E VOTING DALAM PEMILU PARLEMAN ACI (AUSTRALIAN CAPITAL TERITORY, TAHUN 2001 – TAHUN 2004) (2006)
31.           KEBIJAKAN SINGAPURA MENGGAGAS ASEAN ECONOMIC COMMUNITY [AEC] SEBAGAI CERMINAN PENTINGNYA NEGARA-NEGARA TETANGGA BAGI SINGAPURA (2000)
32.           HUB. KERJASAMA EKONOMI INDONESIA-SINGAPURA (STUDI KASUS PENERAPAN KONSEP FREE ZONE DI PULAU BATAM TH. 2005 (2006)
33.           DAMPAK GERAKAN PEOPLE POWER DI BOLIVIA (2006)
34.           UPAYA-UPAYA RAKYAT KANAK DALAM MEMPERJUANGKAN KEMERDEKAAN BAGI KALEDONIA BARU (2005)
35.           KEBIJAKAN PEMERINTAH AUSTRALIA MENARIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG IMIGRASI (POLICY OF AUSTRALIA GOVERMENT TO WITH DRAWING MIGRATION AMENTMENT BILL) (2007)
36.           PERAN SAMURAI DALAM PEMERINTAHAN MEIJI 1986-1912 (2007)
37.           KONFLIK ETNIS DI BOSNIA HERZEGOVINA (1999)
38.           STRATEGI PEMDA KAB. LOMBOK TENGAH DALAM MENJADIKAN PANTAI KUTA SEBAGAI SALAH SATU DAERAH TUJUAN WISATA INTERNASIONAL (2007)
39.           DAMPAK PROGRAM PENGEMBANGAN NUKLIR IRAN TERHADAP HUBUNGAN BILATERAL DENGAN AMERIKA SERIKAT (2007)
40.           KAJIAN UALANG PERAN DAN SIGNIFIKANSI OPEC BAGI EKONOMI DAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA - 07
41.           PENGARUH PENOLAKAN RATIFIKASI PROTOLOL KYOTO 1997 OLEH AMERIKA SERIKAT TERHADAP HAM LINGKUNGAN HIDUP MENURUT PERSPEKTIF UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS 1984 DAN STOCKHOLM DECLARATION 1972 (2006)
42.           ISU TRANSPARASI DAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM KEBIJAKAN ODA JEPANG (STUDI KASUS PROYEK PLTA KOTO PANJANG RIAU, INDONESIA) 2005
43.           EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL DAN RELEVANSI INTERNAL SECURITY ACT PADA MEDIA MASSA TERHADAP PROSES PEMBANGUNAN SINGAPURA (2007)
44.           POLITIK LUAR NEGERI GUSDUR DALAM UPAYA MENYELESAIKAN KASUS GERAKAN ACEH MERDEKA (2005)
45.           EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PARTAI KADIMA DALAM PENGGUNAAN KEKUATAN MILITER TERHADAP PALESTINA (2007)
46.           PENGARUH GREEN PEACE SEBAGAI TRANSNATIONAL ENVIROMENTAL ACTIVIST GROVES (TEAGS) TERHADAP PEMBENTUKAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN DI AS (2007)

[KODE A1] dalam bentuk file MS.WORD

1          DAMPAK PROGRAM PENGEMBANGAN NUKLIR IRAN TERHADAP HUBUNGAN BILATERAL DENGAN AMERIKA SERIKAT
2          PENGARUH GREENPEACE SEBAGAI TRANSNATIONAL ENVIRONMENTAL ACTIVISTS GROUPS (TEAGS) TERHADAP PEMBENTUKKAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN DI AMERIKA SERIKAT


[KODE A1] dalam bentuk file PDF

1       FAKTOR-FAKTOR PENDORONG TERJADINYA GERAKAN SEPARATIS OLEH KELOMPOK WAHHABI DI REPUBLIK OTONOMI DAGESTAN (RUSIA) TAHUN 1998-1999, 01
2          IMPLEMENTASI AGREEMENT ON CIVILIAN IMPLEMENTATION DARI DAYTON PEACE AGREEMENT OLEH OFFICE OF THE HIGH REPRESENTATIVE (OHR) DI BOSNIA DAN HERZEGOVINA, 01
3          IMPILIKASI MODERNISASI MILITER CINA BAGI KEBIJAKAN KEAMANAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP CINA PERIODE 1992-2000, 01
4          IMPLIKASI MODERNISASI MILITER CINA BAGI KEBIJAKAN KEAMANAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP CINA PERIODE 1992-2000