SKRIPSI
HUBUNGAN INTERNASIONAL
[KODE
A3] dalam bentuk HARDCOPY
NOMOR
BUKU., JUDUL BUKU
HI. 1 PENGARUH
DAN PROSPEK PERJANJIAN KEAMANAN AUSTRALIA
TERHADAP STABILITAS POLITIK EKONOMI DI KAWASAN ASIA
PASIFIK.. (Univ Pasundan, bandung,1996).
HI. 2 PROSPEK
PELABUHAN SRI BINTAN PURA SEBAGAI PELABUHAN INTERNASIONAL TERHADP PENGEMBANGAN
PARIWISATA DI PULAU BINTAN. ,’’(UMY,2003).
Hub.01. STRATEGI PERJUANGAN HAMAS HINGGA MEMENANGKAN PEMILU LEGISLATIF
DI WILAYAH ORORITAS PALESTINA.
,’’(UGM,2006).
Hub.02. KEANGGOTAAN PENUH SWISS DALAM PBB TAHUN 2002. ,’’(UGM,2006).
Hub.03 RUNTUHNYA
PEMERINTAHANSIPIL HIGRIA (1960-1966). ,’’(UPN,2000).
Hub.04 KUDETA
MILITER HIGERIA TERHADAP PEMERINTAHAN SIPIL TAHUN 1983. ,’’(UPN,2002).
Hub.05 MONZENBARAI
: STRATEGI PENOLAKAN JEPANG TERHADAP TEKANAN AMARIKA SERIKAT DALAM PERDAGANGAN
OTOMOTIF. ,’’(UGM,2006).
Hub.06 PENGARUH
PEMBERITAAN MEDIA MASSA ASING PASCA BOM BALI TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH
THAILAND DALAM MENGHADAPI ISU TERORIS., ,’’(UGM,2005).
Hub.07 KEBIJAKAN
REFORMASI EKONOMI -=-=-=-=-= PEMERINTAH DALAM PEMBENTUKKAN THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI.
,’’(UGM,2002).
Hub.08 POLITIK
KEBIJAKAN INVESTASI ASING DI INDONESIA
PERIODE 1999-2003 (Pasca Penerapan UU No.22/1999) Studi Kasus Prop DIY.
,’’(UGM. ).
Hub.09 PREFERENSI
POLITIK KONSTITUEN DALAM KEMENANGAN GOERGE W. BUSH 2004., ,’’(UGM,2005).
Hub.10 KERJASAMA
KOMUNITAS BERSAMA ASEAN PADA TH.2003 OLEH PARAS PEMIMPIN 10 NEGARA ANGGOTA
ASEAN DALAM KTT ASENA KE-9 DI NUSA DUA BALI 7-8 Oktober 2003
Hub.11. KEBIJAKAN LUAR NEGERI JEPANG TERHADAP STABILITAS KAWASAN ASIA TENGGARA (1998-19930. ,’’(UMT,1999).
HI. S PENGARUH
ASEAN TOURISM FORUM (ATF) 2002) TERHADAP TINGKAT KUNJUNGAN WISATAWAN
MANCANEGARA KE INDONESIA
(Studi Kasus Propinsi Bali).., ‘’(UNY,03)
HI.FR KEBIJAKAN
PEMERINTAHAN MALAYSIA MEMBERLAKUKAN
UU KEIMIGRASIAN MALAYSIA
A.1154 TH 2002. ‘’(UGM,1998)
HI SP.SS SIKAP REZIM NETANYAHU TERHADAP PERUNDINGAN
PRO-ISRAEL.’’(UGM,1998).
HI. U PENERAPAN
ISO 14001 DI PT.INDOCEMENT TUNGGAL PRAKASA CIREBON. ,’’(UMY,2003).
HI. G PONDOK
MODERN GONTOR SEBAGAI ACTOR TRANS NASIONAL DALAM HUBUNGAN DENGAN BEBERAPA
NEGARA ISLAM. ,’’(UMY,2001).
HI. A ALASAN-ALASAN
EKONOMI KUDETA MILITER 1999 DI PAKISTAN.
,’’(UMY,2000).
HI. F KEBIJAKAN
EKONOMI LUAR NEGERI JEPANG TERHADAP ASEAN (1970-1990). ,’’(UMY,1996).
HI.INTER PERLINDUNGAN HAK-HAK PEKERJA RUMAH TANGGA ASAL INDONESIA DI
MALAYSIA DITINJAU DARI KONVENSI MIGRAM 1990. ,’’(UGM,2002).
HI. N PERJUANGAN
MINORITAS MUSLIM MELAYU PATANI PATANI TAILAND SELATAN MENUJU OTONOMISASI
(1970-1980). ,’’(UMY,1996).
HI. D KEBIJAKAN
INDONESIA
TERHADAP MASALAH DI LAUT CINA SELATAN. ,’’(UMT,1996).
HI. I SEGITIGA
SINGAPURA-JOHOR-RIAU (SEJORI) SEBAGAI MODEL KERJASAMA EKONOMI ASEAN DALAM
PERSPEKTIF KETAHANAN NASIONAL INDONESIA
PADA DEKADE. 1990 an. ,’’(UMY,2001).
HI. T. PROSES
MASUKNYA CINA DALAM KEANGGOTAAN WORLD TRADE ORGANIZATION DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP HUBUNGAN PERDAGANGAN DENGAN AMERIKA SERIKAT. ,’’(PASUNDAN,2001).
HI. M POLA
HUBUNGAN SIPIL MILITER DALAM KESTABILAN POLITIK DI FILIPINA (Studi kasus th
1986-1991). RIAU PEKAN BARU ,’’(1992).
HI. R. PERLINDUNGAN
TERHADAP WARGA SIPIL PADA DAERAH OPERASI MILITER DI IRIAN JAYA BERDASARKAN
KONVENSI JENEWA TH.1949 ,’’(UGM,2000).
HI. FA PERANAN
MILITER DALAM SISTEM POLITIK MYANMAR
(1950-1997)., ,’’(UMY,1999).
HI. L CAMPUR
TANGAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP KRISIS POLITIK DOMESTIK (Studi Perbandingan Indonesia (1998) dan Haiti.
HI. O POLITIK
LUAR NEGERI INDONESIA DALAM
RANGKA MENCIPTAKAN STABILITAS DI KAWASAN ASIA
TENGGARA (1979-1989)., ,’’(UMY,1997).
HI. B LATAR
BELAKANG YANG MEMPENGARUHI SIKAP INDONESIA MENERIMA AFTA.
,’’(UMY,2003).
HI. H POSISI
POLITIK DAN EKONOMI ETNIS CINA DI SEMENANJUNG MALAYSIA. ,’’( ).
HI. Po. DAMPAK PERDAGANGAN BEBAS ASIA PASIFIK
TERHADAP PENGAMBANGAN PARIWISATA INDONESIA. ,’’(PASUNDAN,1999).
HI. P PENANAMAN
MODAL ASING DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI VIETNAM PADA 1991-1995.
,’’(PARAHYANGAN,1998).
HI. C POSISI
STRATEGIS WILAYAH TIMOR-TIMUR SEBAGAI BAGIAN DARI REPUBLIK INDONESIA.
,’’(UMY,1997).
HI. W MANFAAT
PROTOKOK KYOTO 1997 BAGI INDONESIA.
,’’(UMY,2004).
Hub.ia S2 PROSES TERBENTUKNYA PEMERINTAHAN IRAK PASCA INVASI. ,’’(UGM,2005).
Hub.1B KEBIJAKAN
STRUCTURAL ADJUSTMENT PROGRAM DALAM
UPAYA PEMUILIHAN EKONOMI DI ARGENTINA
(1997-2002. ,’’(UPN,2003).
Hub.1C PERAN
MILITER DALAM POLITIK PADA MASA KEPEMIMPINAN TERHADAP DEMOKRATISASI DI KOREA SELATAN.
,’’(UPN,2001).
Hub.1D PENGARUH
PEMBANGUNAN EKONOMI TERHADAP DEMOKRATISASI DI KOREA SELATAN., ,’’(UGM,2003).
Hub.1E KEPENTINGAN
BANTUAN EKONOMI JEPANG BAGI INDONESIA
PADA SAAT KRISIS MINYAK 1. ,’’(UMY,2002).
Hub.1F KUDETA
MILITER 12 OKTOBER 1999 DI PAKISTAN
SEBAGAI PUNCAK PERTENTANGAN ELIT POLITIK., ,’’(UGM,2002).
Hub.1G POSISI
INDONESIA SEBAGAI KONVENSI OTTAWA MENGENAI
PENGHAPUSAN RANJAU DARAT., ,’’(UGM,2002).
Hub.1H KEMENANGAN
KEMBALI GONZALO SANCHEZ DALAM PEMILU TAHUN 2002 DI BOLIVIA. ,’’(UPN,2003).
Hub.1K SIKAP
PEMERINTAH JEPANG DALAM ISU JUGUN IANFU (Studi Kasus Respon Masyarakat Korea 1991-2000)., ,’’(UGM,2003).
Hub.1L KETIDAKKONSISTENAN
SIKAP PRESIDEN FILIPINA GLORIA MACAPAGAL ARROYO MENGENAI KEBIJAKAN PENARIKAN
PASUKAN FILIPINA DARI IRAK. ,’’(UMY ,).
Hub.1J INTERNASIONALISASI
PERGERAKAN JAMA’AH TABLIK (Analisis Terhadap Metode dan Prinsip Gerakan).
,’’(UMY,2002).
Hub.1M STRATEGI
REZIM MUSHARRAF DALAM MEMBANGUN LEGITIMASI POLITIK DI PAKISTAN PASCA
KUDETA MILITER 12 OKTOBER 1999. ,’’(UGM,)2002.
Hub.1N KEBIJAKAN
RUSIA DIBAWA PEMERINTAHAN PRESIDEN VLADIMIR PUTIN TERHADAP NATO (Studi Kasus
Pembentukkan The Nato-Russia Caucil). ,’’(UGM,2003).
Hub.1.O SIKAP JEPANG TERHADAP RENCANA REUNIVIKASI KOREA.
,’’(UMY,2004).
Hub.1P KEBIJAKAN
PERTAHANAN JEPANG DAN CINA PASCA PERANG DINGIN. ,’’(UMY,2001).
Hub.1.VI PENINGKATAN INTENSITAS SERANGAN BOM BUNUH DIRI PALESTINA PASCA
KEDATANGAN ARIEL SHARON DI MASJID AL-AQSO 28 SEPTEMBER 2000., ,’’(UGM,2003).
Hub.1R KEBERADAAN
AUSTRALIAN QUARANTINE AND INSPECTOR
SERVICE (AQIS) DAN DAMPAKNYA TERHADAP SIKAP INDONESIA
KE AUSTRALIA.
,’’(UMY,2004).
Hub.Mon KEGAGALAN PROSES PEMBANGUNAN POLITIK (Studi Kasus Konflik Politik
Di Siera Leone Th (1961-1992). ,’’( ).
[KODE A4] dalam bentuk hardcopy
1.
PERANAN
INTERNASIONAL MENETARY DALAM REFORMASI EKONOMI POLITIK INDONESIA PERIODE JULI 1997- JULI
2001 (2002)
2.
KOMPETISI ETNIK DAN PEMBERSIHAN ETNIK
STUDI KASUS : KONFLIK ANTAR ETNIK DI NEGARA BEKAS FEDERASI YUGOSLAVIA (1999)
3.
PERAN ASEAN REGIONAL FORUM DALAM
PENYELESAIAN MASALAH LAUT CINA SELATAN (2001)
4.
PERAN ELIT BISNIS DALAM DEMOKRATISASI DI
THAILAND (2001)
5.
DUKUNGAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP APEC –
ERA CLINTON (1997)
6.
EKSISTENSI ISRAEL DI LEBARAN SELATAN
(THE ISRAEL EXISTENCCBM SOUTH LEBANON) (2000)
7.
POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DALAM
MEMPEROLEH HUTAN LUAR NEGERI MASA ORDE BARU (1997)
8.
PENYESUAIAN TERHADAP HEGEMONI :
INDONESIA DALAM SISTEM KAPITALIS DUNIA ERA 1990-AN
9.
KONFLIK HUBUNGAN PEMERINTAH
INDONESIA DAN IMF PADA MASA PEMERINTAHAN ABDURAHMAN WAHIR (2002)
10.
DINAMIKA KEPEMIMPINAN MILITER DI
ARGENTINA (1980-1983) (1998)
11.
KEBIJAKAN PEMERINTAH GUSDUR
TERHADAP KONFLIK ARAB ISRAEL (GUSDUR POLICY TO KIORG ARAB ISRAEL CONFLICT)
(2002)
12.
PERANAN UNITED NATIONS ASSINTANCE
MISSION IN TIMOR (UNAMET) DALAM PENYELESAIAN KONFLIK D TIMOR-TIMOR (2000)
13.
POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DAN
KEBIJAKSANAAN DI BIDANG …
14.
POST PROGRAM MONITORING (PPM)
SEBAGAI OPSI TERBAIK BAGI INDONESIA (EXIT STRATEGI IMF) (2005)
15.
THE
INLUENCE OF ISLAMIC REVOLUTION OF IRAK TO INDONESIA
– IRAN
RELATION (1999)
16.
DAMPAK
EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI ANTARTIKA TERHADAP HUBUNGAN INTERNASIONAL (1991)
17.
BANK
DUNIA, IMF DAN EKONOMI INDONESIA
(1967 – 1990) (1997)
18.
POLITIK
LUAR NEGERI INDONESIA
TERHADAP TIMUR TENGAH PASKA BOOMING MINYAK DEKADE 70 AN (1999)
19.
FAKTOR-FAKTOR
YANG MENYEBABKAN INDONESIA
KELUAR DARI PBB DI TAHUN 1965 (1988)
20.
STATEGI AKOMODASIONIS MENERA DALAM
PELAKSANAAN PEMILITERISASI STUDI KASUS ARGENTINA 1983-1993
21.
KEBIJAKAN LUAR NEGERI PAKISTAN ATAS
INFASI AMERIKA KE AFGANISTAN PASKA TRAGEDI WTC II SEPTEMBER 2001 (2003)
22.
KAMPANYE PEMBERHENTIAN SEMENTARA
PENGIRIMAN TKW KE ARAB SAUDI (STUDI KASUS YAYASAN TJOET NYAK DIEN) (2001)
23.
HUB.
AS-RI MASA PRESIDEN GEORGE BUSH TAHUN 2001-2005 (2005)
24.
KERJASAMA MILITER ANTARA PEMERINTAH
FEDERASI RUSIA TAHUN 1996-2003 (2005)
25.
KONSOLIDASI DEMOKRASI ARGENTIAN DI
BAWAH PEMERINTAHAN CARLOS SAUL MENEM (2005)
26.
POLITIK PUAK MELAYU MAHATHIN MOHAMMED
(2005)
27.
KONFLIK ANTARA KELOMPOK MUSLIM DAN
KELOMPOK PRO RUSIA PASCA KEMERDEKAAN TAJIKISTAN (2005)
28.
DESTABILITAS IRAK PASCA INVASI AS
(2005)
29.
KEBIJAKAN LUAR NEGERI AS TERHADAP
IRAQ PASCA TUMBANGNYA REZIM SADDAM HUSSEIN (2005)
30.
PENGGUNAAN TEKNOLOGI E VOTING DALAM
PEMILU PARLEMAN ACI (AUSTRALIAN CAPITAL TERITORY, TAHUN 2001 – TAHUN 2004)
(2006)
31.
KEBIJAKAN SINGAPURA MENGGAGAS ASEAN
ECONOMIC COMMUNITY [AEC] SEBAGAI CERMINAN PENTINGNYA NEGARA-NEGARA TETANGGA
BAGI SINGAPURA (2000)
32.
HUB. KERJASAMA EKONOMI
INDONESIA-SINGAPURA (STUDI KASUS PENERAPAN KONSEP FREE ZONE DI PULAU BATAM TH.
2005 (2006)
33.
DAMPAK GERAKAN PEOPLE POWER DI
BOLIVIA (2006)
34.
UPAYA-UPAYA RAKYAT KANAK DALAM
MEMPERJUANGKAN KEMERDEKAAN BAGI KALEDONIA BARU (2005)
35.
KEBIJAKAN
PEMERINTAH AUSTRALIA MENARIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG IMIGRASI (POLICY OF AUSTRALIA GOVERMENT TO WITH DRAWING
MIGRATION AMENTMENT BILL) (2007)
36.
PERAN SAMURAI DALAM PEMERINTAHAN MEIJI
1986-1912 (2007)
37.
KONFLIK ETNIS DI BOSNIA HERZEGOVINA
(1999)
38.
STRATEGI PEMDA KAB. LOMBOK TENGAH DALAM
MENJADIKAN PANTAI KUTA SEBAGAI SALAH SATU DAERAH TUJUAN WISATA INTERNASIONAL
(2007)
39.
DAMPAK PROGRAM PENGEMBANGAN NUKLIR IRAN
TERHADAP HUBUNGAN BILATERAL DENGAN AMERIKA SERIKAT (2007)
40.
KAJIAN UALANG PERAN DAN SIGNIFIKANSI
OPEC BAGI EKONOMI DAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA - 07
41.
PENGARUH PENOLAKAN RATIFIKASI PROTOLOL
KYOTO 1997 OLEH AMERIKA SERIKAT TERHADAP HAM LINGKUNGAN HIDUP MENURUT
PERSPEKTIF UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS 1984 DAN STOCKHOLM DECLARATION
1972 (2006)
42.
ISU TRANSPARASI DAN PARTISIPASI PUBLIK
DALAM KEBIJAKAN ODA JEPANG (STUDI KASUS PROYEK PLTA KOTO PANJANG RIAU, INDONESIA)
2005
43.
EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL DAN
RELEVANSI INTERNAL SECURITY ACT PADA MEDIA MASSA TERHADAP PROSES PEMBANGUNAN
SINGAPURA (2007)
44.
POLITIK LUAR NEGERI GUSDUR DALAM UPAYA
MENYELESAIKAN KASUS GERAKAN ACEH MERDEKA (2005)
45.
EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PARTAI KADIMA
DALAM PENGGUNAAN KEKUATAN MILITER TERHADAP PALESTINA (2007)
46.
PENGARUH GREEN PEACE SEBAGAI
TRANSNATIONAL ENVIROMENTAL ACTIVIST GROVES (TEAGS) TERHADAP PEMBENTUKAN
KEBIJAKAN LINGKUNGAN DI AS (2007)
[KODE A1] dalam bentuk file MS.WORD
1 DAMPAK
PROGRAM PENGEMBANGAN NUKLIR IRAN TERHADAP HUBUNGAN BILATERAL DENGAN AMERIKA
SERIKAT
2 PENGARUH
GREENPEACE SEBAGAI TRANSNATIONAL ENVIRONMENTAL ACTIVISTS GROUPS (TEAGS)
TERHADAP PEMBENTUKKAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN DI AMERIKA SERIKAT
[KODE A1] dalam bentuk file PDF
1 FAKTOR-FAKTOR PENDORONG TERJADINYA GERAKAN
SEPARATIS OLEH KELOMPOK WAHHABI DI REPUBLIK OTONOMI DAGESTAN (RUSIA) TAHUN
1998-1999, 01
2 IMPLEMENTASI
AGREEMENT ON CIVILIAN IMPLEMENTATION DARI DAYTON PEACE AGREEMENT OLEH OFFICE OF
THE HIGH REPRESENTATIVE (OHR) DI BOSNIA DAN HERZEGOVINA, 01
3 IMPILIKASI
MODERNISASI MILITER CINA BAGI KEBIJAKAN KEAMANAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP CINA
PERIODE 1992-2000, 01
4 IMPLIKASI
MODERNISASI MILITER CINA BAGI KEBIJAKAN KEAMANAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP CINA
PERIODE 1992-2000