SKRIPSI HUKUM PIDANA
[Kode A3] dalam bentuk hardcopy
NOMOR BUKU , JUDUL BUKU
1.
SR PERANAN ILMU KEDOKTERAN KEHAKIMAN
DALAM RANGKA PENYIDIKAN TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Studi Kasus Di RSUP DR Sarjito)., ‘’(UWM,2005).
2.
SR KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP
PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM POLTABES
YOGYAKARTA., ‘’(UWM,2006).
3.
SR ABORTUS PROVOCATUS DALAM ILMU KEDOKTERAN DITINJAU
DARI HUKUM PIDANA., ‘’(UWM,2006).
4.
SR SISTEM PERAWATAN TAHANAN DAN
PEMBINAAN NARAPIDANA PADA RUMAH TANAHAN
NEGARA KELAS II BANTUL., ‘’(UWM,2006).
5.
SR TINDAK PIDANA ABORTUS PROVOCATUS
CRIMINALIS DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANANYA., ‘’(UWM,2003).
6.
SR PERANAN KEPOLISIAN DALAM
MENANGGULANGI KEJAHATAN KESUSILAAN YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA DI WILAYAH HUKUM
POLRES BANTUL (Studi Kasus di Polsek Banguntapan)., ‘’(UWM,2006).
7.
SR HUBUNGAN KERJA ANTARA PENYIDIK
POLRI DENGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP TINDAK PIDANA DI BANTUL.,
‘’(UWM,2006).
8.
SR PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLTABEL YOGYAKARTA.,
‘’(UWM,2006).
9.
SR TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK
PIDANA MENGEDARKAN VCD PORNO., ‘’(UWM,2004).
10.SR PENGARUH MODERNISASI TERHADAP KEJAHATAN
ANAK-ANAK DAN REMAJA DI KAB BANTUL., ‘’(UWM,2002).
11.SR UPAYA DALAM PENEMUAN BARANG BUKTI
PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI POLTABES YOGYAKARTA.,
‘’(UWM,2006).
12.SR PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM
PROSES PERADILAN PIDANA KASUS KORUPSI KHUSUSNY7A SUAP MENYUAP., ‘’(UII,2006).
13.SR MAKNA DAN KONSEKWENSI PASAL 34 AYAT (1)
UUD 1945 TERHADAP ANAK-ANAK JALANAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN DI KOTA YOGYAKARTA.,
‘’(UAJY,2005).
14.SR SISTEM PEMERIKSAAN BERBAGAI JENIS PERKARA
PIDANA DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN., ‘’(UNPROK,2001).
15.SR PELAKSANAAN PIDANA PENJARA JANGKA PENDEK
DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN YANG INTEGRATIF., ‘’(UAJY,2002).
16.SR FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH DALAM
PROSES PEMBUATAN SURAT
DAKWAAN OLEH JAKSA., ‘’(UJB,1991).
17.SR PERANAN ILMU KEDOKTERAN KEHAKIMAN DALAM
PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA., ‘’(UJB,1989).
18.SR PROSES PENYELESAIAN PEMBAYARAN UANG
PENGGANTI DALAM PERKARA PIDANA KORUPSI., ‘’(UJB,1989).
19.SR TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TENTANG PELANGGARAN
HELMISASI., ‘’(UJB,1989).
20.SR OPTIMALISASI PERANAN PEYIDIK DALAM
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MOTOR DENGAN KEKERASAN DI POLRES BANTUL.,
‘’(UWM,2004).
21.SR KENDALA PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO.31
TAHUN 1999 DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA.,
‘’(UAJY,2006).
22.SR PENERAPAN KNOW YOUR COSTOMER PRINCIPLE
OLEH BANK DALAM UPAYA MENCEGAH TINDAK PIDANA MONEY LAUDERING., ‘’(UGM,20006).
23.SR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA
KORBAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA., ‘’(UCY,2007).
24.SR PERDAGANGAN ANAK (CHILD TRAFFICKING) DALAM
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM., ‘’(UII,2007).
25.SR PERANAN KETERANGAN AHLI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA.,
‘’(UAD,2007).
26.SR PELAKSANAAN CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA BAGI
NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG., ‘’(UAJY,1999).
27.SR EKSEKUSI
PUTUSAN HAKIM TENTANG PEMBAYARAN
GANTI RUGI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI., ‘’(UCY,2003).
I. TATA CARA PEMERIKSAAN PERKARA
PIDANA KONEKSITAS., ‘’(UJB,1996).
II. PERBANDINGAN KEJAHATAN KESUSILAAN DI
KOTA DAN DI
DESA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA., ‘’(UJB,1995).
III. HAK DAN KEDUDUKAN TERSANGKA DITINJAUI
DARI UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1981., ‘’(UJB,1995).
IV. PENEGAKAN HUKUM BAGI ORANG BELUM
CUKUP UMUR DALAM PROSES PERKARA PIDANA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.,
‘’(UJB,1995).
V. PERBANDINGAN ANCAMAN PIDANA DENDA
DALAM UNDANG-UNDANG NO 9 TAHUN 1976 DENGAN ANCAMAN PIDANA DENDA DALAM KUHP.,
‘’(UJB,1995).
VI. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KANDUNG KORBAN KEKERASAN DALAM
KELUARGA., ‘’(UJB,2005).
VII. TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK
DIBAWAH UMUR TINJAU DARI KRIMINOLOGI., ‘’(UJB,2006).
02.FH PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT SEBAGAI
SALAH SATU HAK ANAK NEGARA., ‘’(UGM,1999).
FH.106 MEKANISME PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA KELAS I A SEMARANG., ‘’(2000).
FH.109 PENJATUHAN PIDANA PENCABUTAN KEMERDEKAAN
JANGKA PENDEK BAGI PELAKU PENCURIAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)., ‘’(2001)
FH.111 TINJAUAN YURIDIS ADANYA DISPARITAS PIDANA
BAGI PELAKU TINDAK PIDANA YANG MELANGGAR PASAL 340 KUHP MENGENAI KEJAHATAN
PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)., ‘’(1998).
FH.113 TINDAK PIDANA KOMPUTER TINJAU DARI SEGI
HUKUM PIDANA., ‘’(1994).
FH.137 PENGARUH LINGKUNGAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA., ‘’(UNPROK,2004).
FH.138 PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI
KEJAHATAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA (Suatu Pendekatan Sosiologis dan
Kriminologis di Kepolisian Kota Besar Semarang)., ‘’(UMM,1996).
FH.139 UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN
PSIKOTROPIKA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA.,
‘’(UCY,2008).
FH.140 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EUTHANASIA DALAM
HUKUM PIDANA INDONESIA.,
‘’(UMY,2006).
HAS
4 PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN
TERHADAP BARANG BUKTI YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP DI KEJAKSAAN
NEGERI WONOSARI., ‘’(UAD,2002).
HAS
5 EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS HAKIM
PENGAWAS DAN PENAMAT DALAM UPAYA PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
YOGYAKARTA., ‘’(UAD,2002).
HAS
8 TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PENGGUGURAN KANDUNGAN / ABOSRI DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN YOGYAKARTA.,
‘’(UAD,2003).
HAS
12 PELANGGARAN HAK CIPTA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DI POLTABES YOGYAKARTA., ‘’(UAD,2003).
HAS
18 PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTA DI
KOTA MAKASAR.,
‘’(UAD,2003).
H.
17 TINDAK PIDANA DESERSI YANG
DILAKUKAN OLEH ANGGOTA ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDOENSIA (ABRI) DAN UPAYA
PANANGGULANGANNYA (Suatu Studi di Wilayah Datasemen Polisi Militer V/3
Malang)., ‘’(UMM,1997).
H.124 STRICT LIABILITY “DAN” VICARIOUS LIABILITY
DALAM HUKUM PIDANA., ‘’(UII,1997).
[KODE A4] dalam bentuk hardcopy
PDN.1. PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1971 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PERMASALAHANNYA (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI SITUBONDO. UMM.1996
PDN.2. PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1979 TERHADAP PEMERINTAHAN DESA YANG STATUSNYA BERUBAH MENJADI KELURAHAN (STUDI KASUS DI KELURAHAN BANDULAN MALANG).UMM.1997
PDN.3. PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO) .UMM.1989
PDN.4. KEGUNAAN SIDIK JARI DALAM PROSES PENYIDIKAN (STUDI KASUS DI POLRESTA MALANG) .UMM.1997
PDN.5. PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP KHUSUSNYA TERHADAP BARANG BUKTI (SUATU STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI MALANG).UMM.1997
PDN.6. PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS PADA PENGADILAN NEGERI MALANG) ( 1995) .UMM.1995
PDN.7. TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBUNUHAN (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JOMBANG) .UMM.1996
PDN.8. SOSIAL EKONOMI KELUARGA DAMPAKNYA TERHADAP KENAKALAN ANAK-ANAK (STUDI DI LEMBAGA PRAYUANA DI KEDUNG KONDANG MALANG) .UMM.1996
PDN.9. TINDAK PIDANA PENCURIAN KAYU HASIL HUTAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DIWILAYAH HUKUM BOJONEGORO) .UMM.1996
PDN.10. TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM KASUS PINJAM MEMINJAM UANG (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KODYA MALANG) .UMM
PDN.11. PERANAN UNIT IDENTIFIKASI DALAM PROSES PENYIDIKAN UNTUK MENGUNGKAPKAN SUATU TINDAK PIDANA (STUDI KASUS DI POLRESTA MALANG)
PDN.12. PEMECAHAN PERKARA PIDANA (SPITSING) SEBAGAI UPAYA UNTUK MEMPERCEPAT PROSES PEMBUKTIAN (SUATU STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI MALANG)
PDN.13. PERANAN KETERANGAN AHLI KEDOKTERAN JIWA DALAM PERADILAN PIDANA (SUATU STUDI DI PENGADILAN NEGERI MALANG DAN RSJ PUSAT LAWANG MALANG)
PDN.14. PELAKSANAAN AZAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA (SUATU STUDI DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM MALANG)
PDN.15. PERANAN KORBAN KEJAHATAN DALAM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN
PDN.16. TINJAUAN TENTANG PERANAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT TERHADAP PEMBINAAN NARAPIDANA
PDN.17. PELAKSANAAN PIDANA MATI DALAM NEGARA PANCASILA (STUDI DI MAHKAMAH MILITER III 12 SURABAYA)
PDN.18. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT (STUDI DI PENGADILAN NEGERI MALANG)
PDN.19. PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI DI POLRES PROBOLINGGO)
PDN.20. PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM MEMBANTU ARAH TUNTUTAN PIDANA TERHADAP KASUS PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI MOJOKERTO)
PDN.21. TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI ASURANSI JIWA DAN PENANGGULANGANNYA (STUDI DI PENGADILAN NEGERI SIDOARJO)
PDN.22. PENCURIAN ALIRAN LISTRIK DAN UPAYA PENYELESAIANNYA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KAB SAMPANG DAN PLN KAB SAMPANG)
PDN.23. TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP PRESIDEN SUATU TINJAUAN SOSIO KRIMINOLOGI
PDN.24. PEMBEBASAN BERSYARAT SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PEMBINAAN NARAPIDANA (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG)
PDN.25. PENANGGULANGAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA OLEH PENYIDIK (STUDI DI POLRES PROBOLINGGO)
PDN.26. PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA (STUDI PENDEKATAN SOSIOLOGI DAN KRIMINOLOGIS DI KEPOLISIAN KOTA BESAR SEMARANG)
PDN.27. RETRIBUSI TEMPAT WISATA SEBAGAI SALAH SATU SUMBER UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KAB DAERAH TINGKAT II MALANG)
PDN.28. TINJAUAN ATAS PASAL 534 KUHP DALAM KAITANNYA DENGAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA DEWASA INI (STUDI DI KOTAMADYA MALANG
PDN.29. MASALAH GELANDANGAN DAN PENGEMIS SERTA UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI WILAYAH KAB DAERAH TINGKAT II JEMBER)
PDN.30. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KEDIRI)
PDN.31. PERANAN KETERANGAN SAKSI SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI DALAM PROSES PIDANA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI MALANG)
PDN.32. TINDAK PIDANA PERJUDIAN DAN USAHA PENANGGULANGANNYA (STUDI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI MALANG)
PDN.33. PERANAN RESERSE DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI KASUS DI POLRESTA MALANG)
PDN.34. PERANAN DOKTER AHLI ILMU KEDOKTERAN KEHAKIMAN DALAM PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDUNG)
PDN.35. TINDAK PIDANA PENCURIAN SAPI DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI POLRES SUMENEP)
PDN.36. PERANAN PEJABAT BEA DAN CUKAI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN (STUDI DI KANTOR INSPEKTORAT BEA DAN CUKAI TANJUNG PERAK)
PDN.37. PERANAN ILMU KEDOKTERAN KEHAKIMAN DALAM MEMBANTU MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BAYI (STUDI RSUD DR. SYAIFUL ANWAR KOTA MADYA MALANG)
PDN.38. PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN TERSANGKA OLEH PENYIDIK DITINJAU DARI KUHAP (SUATU STUDI PADA POLRESTA BLITAR)
PDN.39. PEMBINAAN NARAPIDANA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA MALANG)
PDN.40. PERANAN KORBAN DALAM TINDAK PIDANA KASUS PENIPUAN (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI DENPASAR)
PDN.41. PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP EKS NARAPIDANA (STUDI KASUS DI KEC. KEDUNG KONDANG KOTAMADYA MALANG)
PDN.42. PROSEDUR PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KONEKSITAS DAN MAHKAMAH MILITER (STUDI DI MAHKAMAH MILITER 11 – 08 JAKARTA)
PDN.43. PENANGANAN KEJAHATAN KORUPSI YANG MENGGUNAKAN SARANA KOMPUTER (STUDI KASUS KORUPSI DI PN YOGYAKARTA)
PDN.44. PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI PN MALANG)
PDN.45. TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DIRENCANAKAN LEBIH DAHULU DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI WILAYAH PN JOMBANG)
PDN.46. TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA ABRI DAN PROSES PENYELESAIANNYA (STUDI KASUS DI POM DAM IX UDAYANA)
PDN.47. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN BESAR KECILNYA BENDA DALAM PERKARA SUMMIER LALU LINTAS (STUDI KASUS DI PENGADILAN DAN KEJAKSAAN NEGERI MALANG)
PDN.48. PERANAN DOKTER ILMU PENYAKIT JIWA DALAM PROSES PERADILAN UNTUK MENENTUKAN KETIDAKMAMPUAN BERTANGGUNG JAWAB (STUDI KASUS DI RSJ MALANG)
PDN.49. MASALAH KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN (SUATU TINJAUAN SECARA VIKTI MOLOGIS)
PDN.50. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN (STUDI KASUS DI KOTAMADYA DATI II MOJOKERTO)
PDN.51. PENCURIAN BENDA-BENDA PURBAKALA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI POLWIL YOGYAKARTA)
PDN.52. PENERAPAN UNDANG-UNDANG SUBVERSI TERHADAP JUDI KUPON PUTIH (STUDI KASUS WILAYAH PN LAMONGAN)
PDN.53. TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DIRENCANAKAN DAN USAHA-USAHA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KAB MALANG)
PDN.54. PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN PERAMPASAN BARANG DALAM TINDAK PIDANA PERSEORANGAN (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM SURABAYA)
PDN.55. KEWENANGAN JAKSA SEBAGAI PENYIDIK PADA TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK SUERABAYA)
PDN.56. ASPEK-ASPEK YANG DIPERHATIKAN DALAM PEMBUATAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN WILAYAH MALANG)
PDN.57. TINJAUAN ATAS PELANGGARAN PEMBUNUHAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI MALANG)
PDN.58. PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN REMAJA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KODYA MALANG)
PDN.59. TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI DI WILAYAH HUKUM PN SURABAYA) ( 1996)
PDN.60. PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP TINDAK PIDANA KESUSILAAN YANG BERKAITAN DENGAN GAMBAR PORNO (STUDI KASUS DI WILAYAH PN KODYA KEDIRI)
PDN.61. PERANAN SIDIK JARI DALAM PENGUNGKAPAN SUATU TINDAK PIDANA (STUDI KASUS DI POLRES JEMBER)
PDN.62. TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI PN MALANG)
PDN.63. PEMBAJAKAN KASET, VIDEO DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DIKOTAMADYA MALANG (STUDI KASUS DI POLRESTA MALANG)
PDN.64. PEMALSUAN UANG DAN UPAYA PENYELESAIANNYA (STUDI KASUS DI PN MALANG)
PDN.65. PERANAN REKONSTRUKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN GUNA MENGUNGKAP KEJAHATAN (STUDI KASUS DI POLRESTA MALANG)
PDN.66. JANGKAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN PERKAWINAN POLIGAMI DALAM MASYARAKAT INDONESIA
PDN.67. PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PERKOSAAN DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI SLEMAN (SUATU STUDI KASUS)
PDN.68. PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS MEREK DITINJAU DARI SUDUT HUKUM PIDANA
PDN.69. ARTI DAN LUAS TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
PDN.70. PENGKAJIAN ABORTUS PROVOKATUS DALAM ILMU PENGETAHUAN KEDOKTERAN DITINJAU DARI HUKUM PIDANA
PDN.71. CARA PEMBUATAN SURAT DAKWAAN DAN BENTUK PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PERANAN JAKSA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN MADURA)
PDN.72. PERANAN FAKTOR NON YURIDIS DAN DIPERHATIKAN DALAM PENUNTUTAN KEJAHATAN PERIZINAN
PDN.73. TENTANG DAN SEKITAR HUKUMAN MATI DI INDONESIA DITINJAU DARI SEGI PELAKSANAANNYA
PDN.74. PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PERKOSAAN DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI SLEMAN
PDN.75. FUNGSI POLISI DALAM PEMBINAAN ANAK YANG MELAKUKAN KENAKALAN ( 1997)
PDN.76. DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA BERSYARAT UAJY
PDN.77. KEDUDUKAN DAN PERANAN HAKIM SERTA PELAKSANAANNYA DI DALAM PRAKTEK DI PENGADILAN NEGERI KLATEN UGM
PDN.78. KAUSALITAS, SEBAB MENYEBAB, DALAM HUKUM PIDANA UGM,
PDN.79. SUATU TINJAUAN MENGENAI ACARA PEMERIKSAAN DAN PEMINDAHAN TERHADAP DELIK ADAT LOGIKA SANGGRAHA
PDN.80. RELATIVITAS PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH PARA REMAJA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA UAJY
PDN.81. PERANAN PEMBELA PADA TINGKAT PENYIDIKAN EKSEPSI DAN PLEDDI DALAM PERADILAN PIDANA
PDN.82. PENYALAHGUNAAN KEUANGAN NEGARA OLEH SEKTOR SWASTA YANG POTENSIAL MENUMBUHKAN DELIK KORUPSI
PDN.83. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB ATAS BENDA SITAAN DALAM PERKARA PIDANA
PDN.84. KEDUDUKAN DAN PERANAN HAKIM WASMAT SERTA PELAKSANAANNYA DI DALAM PRAKTEK DI PENGADILAN NEGERI KLATEN UGM,
PDN.85. HUKUMAN BAGI PERCOBAAN DITINJAU DARI KUHP DI INDONESIA
PDN.86. PERKEMBANGAN ILMU HUKUM DAN SIKAP HAKIM DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA JANABADRA
PDN.87. KOSONG
PDN.88. KEPUTUSAN HAKIM YANG BERUPA BEBAN DARI TUDUHAN DAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM
PDN.89. PELEPASAN BERSYARAT (VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING) UGM,
PDN.90. DEELNEMING DITINJAU DARI SUDUT UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
PDN.91. PELACURAN DI IBUKOTA JAKARTA DITINJAU DARI SUDUT HUKUM PIDANA
PDN.92. DISPORITAS PIDANA KAITANNYA DENGAN KEPASTIAN HUKUM DAN RASA KEADILAN (STUDI KASUS TENTANG PENCURIAN DI PENGADILAN NEGERI PAMEKASAN)
PDN.93. KEDUDUKAN DAN PERANAN HAKIM WASMAT SERTA PELAKSANAANNYA DI DALAM PRAKTEK DI PN KLATEN
PDN.94. TINJAUAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG YANG DILAKUKAN OLEH PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS DI WILAYAH KODYA MALANG)
PDN.95. PERANAN KORBAN TERHADAP PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PN MALANG)
PDN.96. PELAKSANAAN PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA (STUDI DI PTUN JAKARTA)
PDN.97. DELIK KESUSILAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KOTAMADYA MOJOKERTO)
PDN.98. PERANAN HAKIM DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERKOTAAN (STUDI KASUS DI PN MALANG)
PDN.99. KAJIAN YURIDIS TERHADAP SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DEPARTEMEN KEHAKIMAN NOMOR : JHA/1/1/2/1978 TENTANG PROSEDUR PENGANGKATAN ANAK WARGA NEGARA INDONESIA OLEH ORANG ASING
PDN.100. PRAPERADILAN ATAS PENGHENTIAN PENYIDIKAN DALAM PROSES PERKARA PIDANA (STUDI KASUS DI PN MALANG)
PDN.101. PENGARUH KORBAN DALAM TERJADINYA KEJAHATAN PERKOSAAN (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI MADIUN)
PDN.102. PEMBERATAN PIDANA DAN PENGARUHNYA TERHADAP RESIDIVIS (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PERADILAN NEGERI SUMENEP)
PDN.103. EFEKTIVITAS PEMINDAHAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS DI PN SURABAYA DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK BLITAR)
PDN.104. HAKEKAT KEYAKINAN HAKIM DI DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA (STUDI KASUS DI PERADILAN NEGERI MOJOKERTO)
PDN.105. TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN TANAMAN TEBU (STUDI KASUS DI PN MALANG)
PDN.106. PERANAN ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA (STUDI KASUS DI PN TRENGGALEK)
PDN.107. PERANAN PENUNTUT UMUM DALAM MELAKSANAKAN HAK PRA PENUNTUTAN PADA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA
PDN.108. PENCURIAN KAYU JATI SERTA USAHA-USAHA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PERADILAN NEGERI BOJONEGORO)
PDN.109. PENYERTAAN DALAM KAITANNYA DENGAN TINDAK PIDANA PAJAK DI INDONESIA (STUDI KASUS DI PN JAKARTA SELATAN)
PDN.110. FUNGSI SURAT DAKWAAN DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA (STUDI KASUS PADA KEJAKSAAN NEGERI NGANJUK)
PDN.111. POLA PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG)
PDN.112. PERANAN PROVOST DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DI KALANGAN MILITER
PDN.113. EFEKTIFITAS PELEPASAN BERSYARAT DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG)
PDN.114. MASALAH PENAHANAN OLEH JAKSA (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI SAMPANG)
PDN.115. KORBAN PERKOSAAN ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (STUDI KASUS DI PN SITUBONDO)
PDN.116. UPAYA PENYIDIK DALAM MEMPEROLEH BARANG BUKTI DI TEMPAT KEJADIAN PERKARA (STUDI KASUS DI POLRESTA MALANG)
PDN.117. LATAR BELAKANG WANITA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA MALANG)
PDN.118. PERANAN PENYIDIK DI DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESORT KOTA MALANG)
PDN.119. PERANAN DAN UPAYA SATUAN RESERSE DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRESTA MOJOKERTO)
PDN.120. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERJUDIAN DAN UPAYA-UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI KAB SIDOARJO)
PDN.121. PERANAN JAKSA SEBAGAI PENYIDIK DALAM TINDAK PIDANA SUBVERSI (STUDI KASUS DI PN MALANG)
PDN.122. PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK YATIM MELAKUKAN TINDAK PIDANA (STUDI KASUS DI PN MALANG)
PDN.123. KENAKALAN REMAJA DALAM MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA DAN CARA-CARA PENANGGULANGANNYA
PDN.124. PERANAN JAKSA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN MADURA)
PDN.125. DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP ANAK (STUDI KASUS DI PN BLITAR)
0PDN.126. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR 16 TAHUN (STUDI KASUS DI PN BLITAR)
PDN.127. PENYITAAN BARANG BUKTI DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA (STUDI KASUS DIPOLRESTA MALANG)
PDN.128. PENGARUH GELANDANGAN DAN PENGEMIS TERHADAP TIMBULNYA KRIMINALITAS (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM SURABAYA SELATAN)
PDN.129. PENGAKUAN TERDAKWA MERUPAKAN ALAT BUKTI UNTUK MENCARI KEBENARAN MATERIL DALAM PERKARA PIDANA (STUDI KASUS DI PN PAMEKASAN)
PDN.130. TINDAK PIDANA PERKOSAAN DAN UPAYA PENYELESAIANNYA (STUDI KASUS DI PN MALANG)
PDN.131. KOSONG
PDN.132. TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP BAYI YANG DILAKUKAN OLEH IBU KANDUNGNYA SENDIRI (STUDI KASUS DI PN MOJOKERTO)
PDN.133. PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA BESERTA HAMBATAN-HAMBATANNYA (STUDI KASUS DI POLRESTA MALANG)
PDN.134. TINDAK PIDANA SUBVERSI TENTANG PELEDAKAN CANDI BOROBUDUR (PERKARA PIDANA SUBVERSI DI PN MALANG) UNBRAW
PDN.135. PERANAN PENASEHAT HUKUM DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PN MALANG)
PDN.136. TINJAUAN TENTANG FAKTOR-FAKTOR YANG MELATAR BELAKANGI TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR HASIL PENCURIAN DAN UPAYA PENANGGULANGAN-NYA
PDN.137. USAHA POLRI DI DALAM MENCEGAH KUANTITAS ALKOHOL DAN MENGURANGI DAMPAK NEGATIF YANG TIMBUL (STUDI KASUS DI POLRESTA DAN PN MALANG)
PDN.138. PELANGGARAN LALU LINTAS DAN UPAYA-UPAYA PENANGGULANGANNYA PADA TAHUN 1990, 1991, 1992 (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KAB PASURUAN)
PDN.139. PERANAN PENUNTUT UMUM DALAM PENANGANAN PERKARA PIDANA PADA TAHAP PRA PENUNTUTAN (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI MALANG)
PDN.140. LATAR BELAKANG ORANG LAKI-LAKI MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DAN USAHA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI KAB DATI II NGANJUK)
PDN.141. TINDAK PIDANA PERJUDIAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI POLRES PROBOLINGGO)
PDN.142. KENAKALAN REMAJA SECARA BERKELOMPOK DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI POLRESTA DAN PN SURAKARTA)
PDN.143. PERANAN KORBAN DALAM TERJADINYA KEJAHATAN PENGANIAYAAN (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESORT KOTA MALANG)
PDN.144. MASALAH KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN (SUATU TINJAUAN SECARA VIKTI MOLOGIS)
PDN.145. PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK BLITAR)
PDN.146. DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA DALAM TINDAK PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM SISTEM PERADILAN AGAMA
PDN.147. DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA DALAM TINDAK PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM SISTEM PERADILAN AGAMA
PDN.148. BEBERAPA ASPEK YANG MEMPENGARUHI ADANYA DISPARITAS PIDANA (STUDI KASUS DI PN JOMBANG)
PDN.149. PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS DI POLRES PASURUAN)
PDN.150. PEMALSUAN SURAT DALAM KLAIM ASURANSI JIWA (STUDI KASUS DI ASURANSI JIWA BERSAMA BUMI PUTERA 1912 CAB JAWA TIMUR)
PDN.151. AKIBAT HUKUM ATAS PERKAWINAN YANG HANYA MENGGUNAKAN KETENTUAN PASAL 2 UU NO 1 TAHUN 1974 (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA MALANG)
PDN.152. PERANAN JAKSA SEBAGAI PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI
PDN.153. PELAKSANAAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM SIDANG PENGADILAN NEGERI MALANG
PDN.154. PENYELESAIAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA KHUSUSNYA KELEBIHAN MUATAN ORANG (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PONOROGO)
PDN.155. DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN BERAT RINGANNYA SUATU PIDANA (STUDI KASUS PN PONOROGO)
PDN.156. PERTIMBANGAN PENUNTUT UMUM DALAM MEMBUAT SURAT DAKWAAN (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI MALANG)
PDN.157. REALISASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA DALAM PERKARA PIDANA BAGI TERSANGKA ATAU TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU (STUDI KASUS DI WILAYAH YURIDIKSI PN GRESIK)
PDN.158. KENAKALAN REMAJA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (TINJAUAN DARI SEGI SOSIAL KRIMINOLOGIS)
PDN.159. PENGAWASAN TERHADAP TERPIDANA BERSYARAT (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PN MALANG)
PDN.160. DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA DALAM TINDAK PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM SISTEM PERADILAN AGAMA
PDN.161. PELAKSANAAN PENAHANAN TERDAKWA DALAM PEMERIKSAAN TINGKAT PENGADILAN (STUDI KASUS DI PN SURABAYA)
PDN.162. TINDAK PIDANA PERJUDIAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI WILAYAH PN PROBOLINGGO)
PDN.163. PERANAN TOXICOLOGI DALAM PROSES PENYIDIKAN (STUDI KASUS POLRESTA MALANG)
PDN.164. PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT KEPADA NARAPIDANA MENJALANI PIDANA PENJARA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II WIROGUNAN YOGYAKARTA
PDN.165. POLA PEMBELAAN DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN ANAK DALAM PROSES PEMERIKSAAN DI PENGADILAN NEGERI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PDN.166. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEYAKINAN HAK SEBAGAI DASAR PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PIDANA
PDN.167. DASAR PERTIMBANGAN JAKSA UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN PRA PENUNTUTAN DALAM PERKARA PIDANA DI KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA
PDN.168. PERANAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PENCERAIAN MENURUT UU NO 1 TAHUN 1974 DI PENGADILAN AGAMA KAB BANTUL
PDN.169. METODE PEMBINAAN NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN HULU SEMARANG
PDN.170. PERANAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA UGM,
PDN.171. TINJAUAN HUKUM MILITER TERHADAP TINDAK PIDANA DAN ANGGOTA TNI DI KOREM 061/SURYAKARTA BOGOR
PDN.172. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEJAHATAN PERKOSAAN UII
PDN.173. PENERAPAN ATAS SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM BERACARA DI PENGADILAN AGAMA MUNGKID MALANG UII
PDN.174. STUDI DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DI PN TEGAL
PDN.175. PENERAPAN SANKSI PIDANA KUMULATIF TERHADAP PERBUATAN PIDANA PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA BERDASARKAN UU NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA
PDN.176. PENEGAKAN HUKUM BAGI IKLAN YANG MENYESATKAN UII
PDN.177. PERTANGGUNG JAWABAN DELIK ABORSI DI TINJAU DARI UU NO 23 TAHUN 1992 DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT WIDYA
PDN.178. FUNGSI KEJAKSAAN DALAM MENYELESAIKAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI WIDYA MATARAM
PDN.179. EUTHANASIA DI TINJAU DARI ASPEK HUKUM DAN MORAL JANABADRA
PDN.180. PENYELESAIAN GANTI RUGI TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM CILACAP
PDN.181. PENERAPAN SANKSI PIDANA KUMULATIF TERHADAP PERBUATAN PIDANA PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA BERDASARKAN UU NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA
PDN.182. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEJAHATAN PERKOSAAN UII
PDN.183. PERANAN BADAS DALAM PELAKSANAAN SISTEM PEMASYARAKATAN TERHADAP PEMBINAAN NARAPIDANA DI WILAYAH YOGYAKARTA
PDN.184. ARTI PENTING ALAT BUKTI SUMPAH DALAM PERSIDANGAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI
PDN.185. PENERAPAN SANKSI PIDANA KUMULATIF TERHADAP PERBUATAN PIDANA PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA BERDASARKAN UU NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA
PDN.186. UPAYA POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA KHUSUSNYA DIKALANGAN GENERASI MUDA
PDN.187. PENGARUH SANKSI PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI KEJAHTAN PERKOSAAN DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI SLEMAN
PDN.188. TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN DI KOTA YOGYAKARTA UNPROK
PDN.189. PENERAPAN PIDANA BERSYARAT MENURUT SISTEM PEMIDANAAN INDONESIA UCY
PDN.190. SISTEMPERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA DPRD PROP. DIY)
PDN.191. TUGAS DAN WEWENANG DOKTER FORENSIK SEBAGAI SAKSI DI TEMPAT KEJADIAN PERKARA (TKP) DALAM HAL TERJADI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN UNIV
PDN.192. TINDAK PIDANA INTERNASIONAL PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI BEKAS TIMOR-TIMUR DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANANYA UNIV
PDN.193. TINJAUAN HAK IMUNISASI HAKIM DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM UII
PDN.194. PENYELESAIAN PELANGGARAN LALU LINTAS & ANGKUTAN JALAN RAYA KHUSUSNYA KELEBIHAN MUATAN ORANG (SUATU STUDI DI WILAYAH HUKUM PONOROGO)
PDN.195. PERANAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA
PDN.196. FUNGSI HUKUM PIDANA DALAM MELINDUNGI BENDA CAGAR BUDAYA DARI TINDAK PIDANA PENCURIAN UNIV
PDN.197. TINJAUAN MENGENAI PELAKSANAAN PROSES PENYELIDIKAN DENGAN TERSANGKA ANAK DI POLRES KLATEN UNIV
PDN.198. PERANAN HAKIM PENGAWAS & PENGAMAT TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN YOGYAKARTA UNIV
PDN.199. PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN OBAT2 TERLARANG DI KALANGAN ANAK SERTA UPAYA PENANGGULANGANNYA OLEH KEPOLISIAN DI KAB JEPARA
PDN.200. KAJIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAH KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI KEBIASAAN SERTA UPAYA PENANGGULANGANNYA OLEH KEPOLISIAN (STUDI KASUS DI KAB. BANTUL)
PDN.201. KAJIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAH KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI KEBIASAAN SERTA UPAYA PENANGGULANGANNYA OLEH KEPOLISIAN (STUDI KASUS DI KAB. BANTUL)
PDN.202. PERANAN POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI KASUS DI POLRES SLEMAN)
PDN.203. PERAN POLISI LALU LINTAS DALAM MENANGGULANGI TINDAK PELANGGARAN LALU LINTAS DI KAB. TEMANGGUNG PROP JAWA TENGAH U.WIDYA MATARAM
PDN.204. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UU NO.23 TH 2004 (STUDI KASUS PADA PENGADILAN NEGERI SLEMAN) U.WIDYA MATARAM
PDN.205. DASAR PERTIMBANGAN PENGHENTIAN PENYHIDIKAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR SLEMAN U.WIDYA MATARAM
PDN.206. PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGU-LANGI KEJAHATAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA U.WIDYA MATARAM
PDN.207. PENIPUAN TERHADAP CALON TENAGA KERJA “TINJAUAN HUKUM PIDANA & KRONOLOGI KASUS DI SLEMAN YOGYAKARTA” U.WIDYA MATARAM2005
PDN.208. PELAKSANAAN TUGAS KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH DAN MENANGGULANGI KENAKALAN ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES SALATIGA U.WIDYA MATARAM
PDN.209. TINDAK PIDANA PENCURIAN KAYU HASIL HUTAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KAB REMBANG U.WIDYA MATARAM
PDN.210. PERAN PENYIDIK POLRI DALAM MENGUNGKAP KASUS PERJUDIAN TOGEL DI KAB PACITAN JAWA TIMUR (HUKUM ACARA PERADILAN) U.WIDYA MATARAM
PDN.211. TINJAUAN HUKUM TERHADAP PROSES PENYIDIKAN PERKARA PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA YANG PELAKUNYA ANAK-ANAK DIBAWA UMUR (STUDI KASUS DI POLTEBES YOGYAKARTA)
PDN.212. FUNGSI IDENTIFIKASI SIDIK JARI DALAM PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA DI BREBES
PDN.213. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN OBAT
PDN.214. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA KASUS KORUPSI KHUSUSNYA SUAP MENYUAP
PDN.215. PENYITAAN BARANG BUKTI DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA (SUATU STUDI DI POLRESTA MALANG)
PDN.216. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL TERHADAP ANAK (ESKA) DI YOGYAKARTA
PDN.217. TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG DAN UPAYA MENANGGULANGI (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI MALANG)
PDN.218. PERANAN HAKIM DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERKOSAAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI MALANG)
PDN.219. PROSES PEMBUKTIAN DI DALAM PERKARA PIDANA KORUPSI UNIV
PDN.220. PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II 2 YOGYAKARTA DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA U.WIDYA MATARAM
PDN.221. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL TERHADAP ANAK (ESKA) DI YOGYAKARTA
PDN.222. PEMASYARAKATAN NARAPIDANA RESIVIDIS DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA UNIV
PDN.223. KEWENANGAN HAKIM MENGADILI PIDANA KORUPSI DI WILAYAH DATI II BANTUL YOGYAKARTA. KASUS NO.26/PID SUS/1990/ PN.BANTUL
PDN.224. TZURHANASIA DITINJAU DARI ASPEK HUKUM DAN MORAL
PDN.225. TINJAUAN TENTANG PERANAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT TERHADAP PEMBINAAN NARAPIDANA DI YOGYAKARTA
PDN.226. PENCURIAN BENDA CAGAR BUDAYA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA JANABADRA
PDN.227. PENERAPAN TEKNIK INTEROGASI PEMERIKSAAN TERSANGKA PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI POLTABES YOGYAKARTA
PDN.228. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERAMPASAN BARANG BERHARGA DENGAN DISERTAI KEKERASAN
PDN.229. PENANGANAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA DAN RAHABILITASNYA OLEH KEPOLISIAN WILAYAH KOTA BESAR SEMARANG
PDN.230. TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PASAL 56 KUHAP TERHADAP PEMBERIAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA DALAM PROSES PERKARA PIDANA (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI WONOSARI NO.22/PID.B/2002/PN.WONOSARI
PDN.231. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT (TNI AD) DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER YOGYAKARTA
PDN.232. UPAYA LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN BANTUAN HUKUM BAGI TERDAKWA YANG KURANG MAMPU DALAM PERADILAN PIDANA
PDN.233. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT (TNI AD) DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER YOGYAKARTA
PDN.234. PROSES PENERAPAN HAK-HAK SEORANG TAHANAN PADA SETIAP TINGKAT PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA UNIV
PDN.235. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR TINDAK PIDANA KORUPSI UGM
PDN.236. PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANTAR SESAMA NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WIROGUNAN YOGYAKARTA (KAJIAN POLITIK KRIMINAL)
PDN.237. PERANAN PENGACARA DALAM MEMBERIKAN PEMBELAAN TERHADAP TERDAKWA DALAM PERKARA PIDANA UNIV
PDN.238. PERANAN ADVOKAT DALAM PROSES PEMBERIAN PEMBELAAN TERHADAP TERDAKWA DALAM PERKARA PIDANA
PDN.239. PERANAN ALAT BUKTI DALAM PERADILAN PIDANA TERHADAP KEYAKINAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA DI DIY
PDN.240. FAKTOR KRIMNOGEN TERHADAP TIMBUHNYA TINDAK PIDANA PENCURIAN DI WILAYAH HUKUM POLRES GUNUNG KIDUL UNIV
PDN.241. PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PEMILU
PDN.242. EFEKTIVITAS PEMBINAAN DENGAN SISTEM PEMASYARAKATAN TERHADAP NARAPIDANA YANG DIJATUHI PIDANA PENJARA DI BAWAH SATU TAHUN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B SLEMAN
PDN.243. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PERKOSAAN DAN KEKERASAN PSIKIS DALAM MASYARAKAT DI KOTA YOGYAKARTA
PDN.244. DAMPAK KENAIKAN HARGA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PENCURIAN DI WILAYAH HUKUM YOGYAKARTA
PDN.245. KEDUDUKAN ANCAMAN PIDANA MATI DALAM PERBUATAN PIDANA KORUPSI DI TINJAU DARI SISTEM PENGANCAMAN PIDANA
PDN.246. HUKUMAN KEPADA PEMERKOSA & PERLINDUNGAN PADA KORBAN (PERSPEKTIF KOMUNITAS HUKUM DI JAWA TIMUR)
PDN.247. MANFAAT PELEPASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA DAN MASYARAKAT U.WIDYA
PDN.248. TINDAK PIDANA PENCURIAN KAYU & UPAYA PENANGGULANGANNYA DI DIY.
PDN.249. PERAN KEJAKSAAN DALAM PENANG-GULANGAN TINDAKPIDANA PENODAAN TERHADAP AGAMA
PDN.250. PERANAN BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DALAM MENANGGULANGI PENCURIAN PENYU DI KALIMANTAN TIMUR
PDN.251. PERANAN PENGADILAN DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE UAD
PDN.252. KEMANDIRIAN DAN KEBEBASAN HAKIM DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN DI MUKA SIDANG PENGADILAN NEGERI UNIV
PDN.253. TINJAUAN YURIDIS EUTHANASIA & UNSUR-UNSUR PERBUATAN PIDANA YANG TERKANDUNG DI DALAMNYA & KAITANNYA DENGAN HAK-HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA
PDN.254. FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN REMAJA & UPAYA PEMBINAAN TERPIDANA NARKOTIKA DI LP WIROGUNAN
PDN.255. PERAN ASEAN DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN TRANSNASIONAL (BIDANG TERORISME) DI ASIA TENGGARA
PDN.256. PERANAN PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI POLRES TEGAL UNIV
PDN.257. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) UNIV
PDN.258. PERANAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA ANAK UNIV
PDN.259. SUMBANGAN HUKUM PIDANA ADAT DALAM PEMBARUAN HUUM PIDANA NASIONAL UNIV
PDN.260. PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK-ANAK UNIV
PDN.261. TUGAS PENYIDIK POLISI & PENYIDIK PNS DALAM PROSES PERKARA TINDAK PIDANA KEJAHATAN DI POLRES GROBOGAN UNIV
PDN.262. TINDAKAN POLRI DALAM MENANGGULANGI PELANGGARAN LALU LINTAS & JALAN RAYA DI WILAYAH HUKUM POLDA JAWA TENGAH UNIV
PDN.263. PENYIDIKAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIYAAN DI WILAYAH HUKUM POLRES JEPARA
PDN.264. PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA PERKOSAAN BERDASARKAN KUHAP UNIV
PDN.265. TINDAKAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN MINUMAN KERAS DI WILAYAH HUKUM POLRES TEMANGGUNG UNIV
PDN.266. STUDI TENTANG PERANAN DOKTER AHLI PSIKIATRI FORENSIK DALAM PROSES PERADILAN PIDANA UNIV
PDN.267. PENANGANAN POLRI TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PENGURUSAN KLAIM ASURANSI
PDN.268. UPAYA UNIT P3D DALAM MENEGAKAN PERATURAN DISIPLIN BAGI ANGGOTA POLRI DI LINGKUNGAN POLRES PATI UNIV
PDN.269. FUNGSI KETERANGAN SAKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN & PERSIDANGAN PERKARA PIDANA UNIV
PDN.270. PENANGGUHAN PENAHANAN SEBAGAI HAK TERSANGKA & TERDAKWA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG ((HUKUM ACARA PIDANA)
PDN.271. TUGAS POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG LALU LINTAS JALAN RAYA DI WILAYAH HUKUM POLRES TEMANGGUNG
PDN.272. PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT UUU NO.25 TAHUN 2003
PDN.273. PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT UNIV
PDN.274. ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PROSES PEMERIKSAAN TERDAKWA DI PENGADILAN NEGERI UNIV
PDN.275. PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU ABORSI (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SEMARANG) UNIV
PDN.276. PRAKTEK PELAKSANAAN PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH POLRI UNIV
PDN.277. PENERAPAN PASAL 61 AYAT (2) & (3) UU NO.14 TAHUN 1992 TENTANG PERATURAN LALU LINTAS JALAN RAYA (STUDI DI POLRES SEMARANG JAWA TENGAH)
PDN.278. PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ANAK DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG UNIV
PDN.279. PERAN POLRI RESERSE DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN DI KEPOLISIAN RESERT JEPARA
PDN.280. PERANAN KEPOLISIAN NEGARA RI DALAM UPAYA MENCIPTAKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT PATI UNIV
PDN.281. PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA PADA TINGKAT PENYIDIKAN OLEH POLRI UNIV
PDN.282. TINJAUAN HUKUM ACARA PIDANA TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA UNIV
PDN.283. PERANAN POLRI DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI POLRES GROBOGAN
PDN.284. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSISTENSI GRASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA UNIV
PDN.285. PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN DAN PENYELIDIKAN DI POLRES JEPARA
PDN.286. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP DELIK ADUAN DALAM UU NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
PDN.287. PROSES PEMERIKSAAN TERDAKWA BERDASARKAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH UNIV
PDN.288. PENGHENTIAN PENYIDIKAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR BLORA
PDN.289. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN RAYA DI WILAYAH HUKUM POLRES BLORA
PDN.290. KEKUATAN ALAT BUKTI DALAM PERADILAN PIDANA UNIV
PDN.291. PERAN POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM BAGI PENYALAHGUNAAN MINUMAN KERAS DI WILAYAH HUKUM POLRES TEMANGGUNG UNIV
PDN.292. PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA DENGAN SARANA KOMPUTER UNIV
PDN.293. PERANAN SIDIK JARI DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI POLRES SEMARANG BARAT UNIV
PDN.294. PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES REMBANG
PDN.295. PERANAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) MENURUT UU NO.23 THN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
PDN.296. TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI POLRES SEMARANG BARAT UNIV
PDN.297. UPAYA HUKUM PENUNTUT UMUM DAN TERDAKWA TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM UNIV
PDN.298. TUGAS DAN FUNGSI SATUAN RESERSE KRIMINAL DALAM UPAYA MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN SERTA PENEGAKAN HUKUM DI KEPOLISIAN
PDN.299. PEMERIKSAAN PELAKU TINDAK PIDANA SUAP BERDASARKAN UU NO. 31 THN 1991 jo UU NO. NO.31 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
PDN.300. PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM OLEH JAKSA MENURUT KUHAP DALAM PERKARA PIDANA UNIV
PDN.301. PROSES PENUNTUTAN SAKSI PALSU TERHADAP SAKSI DALAM PERKARA PIDANA UNIV
PDN.302. PROSES PERADILAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA FOLM PASCA BERLAKUNYA UU NO.2 TAHUN 2002 DI DAERAH JAWA TENGAH UNIV
PDN.303. PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN YANG BERKEADILAN GENDER DI WILAYAH KAB KENDAL
PDN.304. TUGAS DAN FUNGSI SATUAN LALU LINTAS DALAM MELAKSANAKAN PENDIDIKAN MASYARAKAT BIDANG LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT BANYUMAS
PDN.305. PERAN POLRI DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOBA DI POLRES BLORA
PDN.306. PENUNTUTAN GANTI RUGI TERHADAP PENANGKAPAN DAN PENAHANAN YANG TIDAK SAH MENURUT KITAB UU HUKUM ACARA PIDANA
PDN.307. MASALAH PENYITAAN BARANG DAN PENGGELEDAHAN RUMAH MENURUT UU HUKUM ACARA PIDANA UNIV
PDN.308. TINJAUAN TERHADAP KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTIK DALAM PROSES PERADILAN PIDANA
PDN.309. PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN UNIV
PDN.310. TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN UNIV
PDN.311. PERANAN PENYIDIK DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA TERORISME DI DAERAH JAWA TENGAH
PDN.312. PERANAN LABORATORIUM FORENSIK UNTUK MEMBANTU PENYIDIK POLRI DALAM MENGUNGKAP KEJAHATAN PELEDAKAN BOM UNIV
PDN.313. PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PROSES PENAHANAN DI TINGKAT PENYIDIKAN MENURUT KUHAP UNIV
PDN.314. JAMINAN UU TERHADAP PERLINDUNGAN HAK UNTUK TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN DAN HAMBATANNYA DALAM PRAKTIK FI POLWILTABES SEMARANG
PDN.315. WEWENANG PENYIDIK POLISI DAN PENYIDIK PNS DALAM PENANGANAN PROSES PERKARAS TINDAK PIDANA KEJAHATAN UNIV
PDN.316. PENEGAKAN HUKUMJ TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG DI WILAYAH HUKUM POLRES SLEMAN
PDN.317. PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF PEMIDANAAN UNIV
PDN.318. SANKSI KEPADA LEMBAGA PENYIARAN TERHADAP PEMBERITAAN ANAK SEBAGAI PELAKU DAN KORBAN TINDAK PIDANA UAD
[Kode A4] dalam bentuk hardcopy
[KODE A4] dalam bentuk hardcopy
PDN.1. PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1971 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PERMASALAHANNYA (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI SITUBONDO. UMM.1996
PDN.2. PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1979 TERHADAP PEMERINTAHAN DESA YANG STATUSNYA BERUBAH MENJADI KELURAHAN (STUDI KASUS DI KELURAHAN BANDULAN MALANG).UMM.1997
PDN.3. PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO) .UMM.1989
PDN.4. KEGUNAAN SIDIK JARI DALAM PROSES PENYIDIKAN (STUDI KASUS DI POLRESTA MALANG) .UMM.1997
PDN.5. PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP KHUSUSNYA TERHADAP BARANG BUKTI (SUATU STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI MALANG).UMM.1997
PDN.6. PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS PADA PENGADILAN NEGERI MALANG) ( 1995) .UMM.1995
PDN.7. TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBUNUHAN (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JOMBANG) .UMM.1996
PDN.8. SOSIAL EKONOMI KELUARGA DAMPAKNYA TERHADAP KENAKALAN ANAK-ANAK (STUDI DI LEMBAGA PRAYUANA DI KEDUNG KONDANG MALANG) .UMM.1996
PDN.9. TINDAK PIDANA PENCURIAN KAYU HASIL HUTAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DIWILAYAH HUKUM BOJONEGORO) .UMM.1996
PDN.10. TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM KASUS PINJAM MEMINJAM UANG (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KODYA MALANG) .UMM
PDN.11. PERANAN UNIT IDENTIFIKASI DALAM PROSES PENYIDIKAN UNTUK MENGUNGKAPKAN SUATU TINDAK PIDANA (STUDI KASUS DI POLRESTA MALANG)
PDN.12. PEMECAHAN PERKARA PIDANA (SPITSING) SEBAGAI UPAYA UNTUK MEMPERCEPAT PROSES PEMBUKTIAN (SUATU STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI MALANG)
PDN.13. PERANAN KETERANGAN AHLI KEDOKTERAN JIWA DALAM PERADILAN PIDANA (SUATU STUDI DI PENGADILAN NEGERI MALANG DAN RSJ PUSAT LAWANG MALANG)
PDN.14. PELAKSANAAN AZAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA (SUATU STUDI DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM MALANG)
PDN.15. PERANAN KORBAN KEJAHATAN DALAM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN
PDN.16. TINJAUAN TENTANG PERANAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT TERHADAP PEMBINAAN NARAPIDANA
PDN.17. PELAKSANAAN PIDANA MATI DALAM NEGARA PANCASILA (STUDI DI MAHKAMAH MILITER III 12 SURABAYA)
PDN.18. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT (STUDI DI PENGADILAN NEGERI MALANG)
PDN.19. PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI DI POLRES PROBOLINGGO)
PDN.20. PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM MEMBANTU ARAH TUNTUTAN PIDANA TERHADAP KASUS PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI MOJOKERTO)
PDN.21. TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI ASURANSI JIWA DAN PENANGGULANGANNYA (STUDI DI PENGADILAN NEGERI SIDOARJO)
PDN.22. PENCURIAN ALIRAN LISTRIK DAN UPAYA PENYELESAIANNYA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KAB SAMPANG DAN PLN KAB SAMPANG)
PDN.23. TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP PRESIDEN SUATU TINJAUAN SOSIO KRIMINOLOGI
PDN.24. PEMBEBASAN BERSYARAT SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PEMBINAAN NARAPIDANA (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG)
PDN.25. PENANGGULANGAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA OLEH PENYIDIK (STUDI DI POLRES PROBOLINGGO)
PDN.26. PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA (STUDI PENDEKATAN SOSIOLOGI DAN KRIMINOLOGIS DI KEPOLISIAN KOTA BESAR SEMARANG)
PDN.27. RETRIBUSI TEMPAT WISATA SEBAGAI SALAH SATU SUMBER UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KAB DAERAH TINGKAT II MALANG)
PDN.28. TINJAUAN ATAS PASAL 534 KUHP DALAM KAITANNYA DENGAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA DEWASA INI (STUDI DI KOTAMADYA MALANG
PDN.29. MASALAH GELANDANGAN DAN PENGEMIS SERTA UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI WILAYAH KAB DAERAH TINGKAT II JEMBER)
PDN.30. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KEDIRI)
PDN.31. PERANAN KETERANGAN SAKSI SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI DALAM PROSES PIDANA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI MALANG)
PDN.32. TINDAK PIDANA PERJUDIAN DAN USAHA PENANGGULANGANNYA (STUDI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI MALANG)
PDN.33. PERANAN RESERSE DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI KASUS DI POLRESTA MALANG)
PDN.34. PERANAN DOKTER AHLI ILMU KEDOKTERAN KEHAKIMAN DALAM PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDUNG)
PDN.35. TINDAK PIDANA PENCURIAN SAPI DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI POLRES SUMENEP)
PDN.36. PERANAN PEJABAT BEA DAN CUKAI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN (STUDI DI KANTOR INSPEKTORAT BEA DAN CUKAI TANJUNG PERAK)
PDN.37. PERANAN ILMU KEDOKTERAN KEHAKIMAN DALAM MEMBANTU MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BAYI (STUDI RSUD DR. SYAIFUL ANWAR KOTA MADYA MALANG)
PDN.38. PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN TERSANGKA OLEH PENYIDIK DITINJAU DARI KUHAP (SUATU STUDI PADA POLRESTA BLITAR)
PDN.39. PEMBINAAN NARAPIDANA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA MALANG)
PDN.40. PERANAN KORBAN DALAM TINDAK PIDANA KASUS PENIPUAN (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI DENPASAR)
PDN.41. PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP EKS NARAPIDANA (STUDI KASUS DI KEC. KEDUNG KONDANG KOTAMADYA MALANG)
PDN.42. PROSEDUR PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KONEKSITAS DAN MAHKAMAH MILITER (STUDI DI MAHKAMAH MILITER 11 – 08 JAKARTA)
PDN.43. PENANGANAN KEJAHATAN KORUPSI YANG MENGGUNAKAN SARANA KOMPUTER (STUDI KASUS KORUPSI DI PN YOGYAKARTA)
PDN.44. PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI PN MALANG)
PDN.45. TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DIRENCANAKAN LEBIH DAHULU DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI WILAYAH PN JOMBANG)
PDN.46. TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA ABRI DAN PROSES PENYELESAIANNYA (STUDI KASUS DI POM DAM IX UDAYANA)
PDN.47. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN BESAR KECILNYA BENDA DALAM PERKARA SUMMIER LALU LINTAS (STUDI KASUS DI PENGADILAN DAN KEJAKSAAN NEGERI MALANG)
PDN.48. PERANAN DOKTER ILMU PENYAKIT JIWA DALAM PROSES PERADILAN UNTUK MENENTUKAN KETIDAKMAMPUAN BERTANGGUNG JAWAB (STUDI KASUS DI RSJ MALANG)
PDN.49. MASALAH KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN (SUATU TINJAUAN SECARA VIKTI MOLOGIS)
PDN.50. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN (STUDI KASUS DI KOTAMADYA DATI II MOJOKERTO)
PDN.51. PENCURIAN BENDA-BENDA PURBAKALA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI POLWIL YOGYAKARTA)
PDN.52. PENERAPAN UNDANG-UNDANG SUBVERSI TERHADAP JUDI KUPON PUTIH (STUDI KASUS WILAYAH PN LAMONGAN)
PDN.53. TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DIRENCANAKAN DAN USAHA-USAHA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KAB MALANG)
PDN.54. PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN PERAMPASAN BARANG DALAM TINDAK PIDANA PERSEORANGAN (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM SURABAYA)
PDN.55. KEWENANGAN JAKSA SEBAGAI PENYIDIK PADA TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK SUERABAYA)
PDN.56. ASPEK-ASPEK YANG DIPERHATIKAN DALAM PEMBUATAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN WILAYAH MALANG)
PDN.57. TINJAUAN ATAS PELANGGARAN PEMBUNUHAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI MALANG)
PDN.58. PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN REMAJA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KODYA MALANG)
PDN.59. TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI DI WILAYAH HUKUM PN SURABAYA) ( 1996)
PDN.60. PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP TINDAK PIDANA KESUSILAAN YANG BERKAITAN DENGAN GAMBAR PORNO (STUDI KASUS DI WILAYAH PN KODYA KEDIRI)
PDN.61. PERANAN SIDIK JARI DALAM PENGUNGKAPAN SUATU TINDAK PIDANA (STUDI KASUS DI POLRES JEMBER)
PDN.62. TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI PN MALANG)
PDN.63. PEMBAJAKAN KASET, VIDEO DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DIKOTAMADYA MALANG (STUDI KASUS DI POLRESTA MALANG)
PDN.64. PEMALSUAN UANG DAN UPAYA PENYELESAIANNYA (STUDI KASUS DI PN MALANG)
PDN.65. PERANAN REKONSTRUKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN GUNA MENGUNGKAP KEJAHATAN (STUDI KASUS DI POLRESTA MALANG)
PDN.66. JANGKAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN PERKAWINAN POLIGAMI DALAM MASYARAKAT INDONESIA
PDN.67. PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PERKOSAAN DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI SLEMAN (SUATU STUDI KASUS)
PDN.68. PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS MEREK DITINJAU DARI SUDUT HUKUM PIDANA
PDN.69. ARTI DAN LUAS TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
PDN.70. PENGKAJIAN ABORTUS PROVOKATUS DALAM ILMU PENGETAHUAN KEDOKTERAN DITINJAU DARI HUKUM PIDANA
PDN.71. CARA PEMBUATAN SURAT DAKWAAN DAN BENTUK PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PERANAN JAKSA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN MADURA)
PDN.72. PERANAN FAKTOR NON YURIDIS DAN DIPERHATIKAN DALAM PENUNTUTAN KEJAHATAN PERIZINAN
PDN.73. TENTANG DAN SEKITAR HUKUMAN MATI DI INDONESIA DITINJAU DARI SEGI PELAKSANAANNYA
PDN.74. PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PERKOSAAN DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI SLEMAN
PDN.75. FUNGSI POLISI DALAM PEMBINAAN ANAK YANG MELAKUKAN KENAKALAN ( 1997)
PDN.76. DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA BERSYARAT UAJY
PDN.77. KEDUDUKAN DAN PERANAN HAKIM SERTA PELAKSANAANNYA DI DALAM PRAKTEK DI PENGADILAN NEGERI KLATEN UGM
PDN.78. KAUSALITAS, SEBAB MENYEBAB, DALAM HUKUM PIDANA UGM,
PDN.79. SUATU TINJAUAN MENGENAI ACARA PEMERIKSAAN DAN PEMINDAHAN TERHADAP DELIK ADAT LOGIKA SANGGRAHA
PDN.80. RELATIVITAS PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH PARA REMAJA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA UAJY
PDN.81. PERANAN PEMBELA PADA TINGKAT PENYIDIKAN EKSEPSI DAN PLEDDI DALAM PERADILAN PIDANA
PDN.82. PENYALAHGUNAAN KEUANGAN NEGARA OLEH SEKTOR SWASTA YANG POTENSIAL MENUMBUHKAN DELIK KORUPSI
PDN.83. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB ATAS BENDA SITAAN DALAM PERKARA PIDANA
PDN.84. KEDUDUKAN DAN PERANAN HAKIM WASMAT SERTA PELAKSANAANNYA DI DALAM PRAKTEK DI PENGADILAN NEGERI KLATEN UGM,
PDN.85. HUKUMAN BAGI PERCOBAAN DITINJAU DARI KUHP DI INDONESIA
PDN.86. PERKEMBANGAN ILMU HUKUM DAN SIKAP HAKIM DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA JANABADRA
PDN.87. KOSONG
PDN.88. KEPUTUSAN HAKIM YANG BERUPA BEBAN DARI TUDUHAN DAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM
PDN.89. PELEPASAN BERSYARAT (VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING) UGM,
PDN.90. DEELNEMING DITINJAU DARI SUDUT UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
PDN.91. PELACURAN DI IBUKOTA JAKARTA DITINJAU DARI SUDUT HUKUM PIDANA
PDN.92. DISPORITAS PIDANA KAITANNYA DENGAN KEPASTIAN HUKUM DAN RASA KEADILAN (STUDI KASUS TENTANG PENCURIAN DI PENGADILAN NEGERI PAMEKASAN)
PDN.93. KEDUDUKAN DAN PERANAN HAKIM WASMAT SERTA PELAKSANAANNYA DI DALAM PRAKTEK DI PN KLATEN
PDN.94. TINJAUAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG YANG DILAKUKAN OLEH PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS DI WILAYAH KODYA MALANG)
PDN.95. PERANAN KORBAN TERHADAP PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PN MALANG)
PDN.96. PELAKSANAAN PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA (STUDI DI PTUN JAKARTA)
PDN.97. DELIK KESUSILAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KOTAMADYA MOJOKERTO)
PDN.98. PERANAN HAKIM DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERKOTAAN (STUDI KASUS DI PN MALANG)
PDN.99. KAJIAN YURIDIS TERHADAP SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DEPARTEMEN KEHAKIMAN NOMOR : JHA/1/1/2/1978 TENTANG PROSEDUR PENGANGKATAN ANAK WARGA NEGARA INDONESIA OLEH ORANG ASING
PDN.100. PRAPERADILAN ATAS PENGHENTIAN PENYIDIKAN DALAM PROSES PERKARA PIDANA (STUDI KASUS DI PN MALANG)
PDN.101. PENGARUH KORBAN DALAM TERJADINYA KEJAHATAN PERKOSAAN (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI MADIUN)
PDN.102. PEMBERATAN PIDANA DAN PENGARUHNYA TERHADAP RESIDIVIS (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PERADILAN NEGERI SUMENEP)
PDN.103. EFEKTIVITAS PEMINDAHAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS DI PN SURABAYA DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK BLITAR)
PDN.104. HAKEKAT KEYAKINAN HAKIM DI DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA (STUDI KASUS DI PERADILAN NEGERI MOJOKERTO)
PDN.105. TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN TANAMAN TEBU (STUDI KASUS DI PN MALANG)
PDN.106. PERANAN ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA (STUDI KASUS DI PN TRENGGALEK)
PDN.107. PERANAN PENUNTUT UMUM DALAM MELAKSANAKAN HAK PRA PENUNTUTAN PADA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA
PDN.108. PENCURIAN KAYU JATI SERTA USAHA-USAHA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PERADILAN NEGERI BOJONEGORO)
PDN.109. PENYERTAAN DALAM KAITANNYA DENGAN TINDAK PIDANA PAJAK DI INDONESIA (STUDI KASUS DI PN JAKARTA SELATAN)
PDN.110. FUNGSI SURAT DAKWAAN DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA (STUDI KASUS PADA KEJAKSAAN NEGERI NGANJUK)
PDN.111. POLA PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG)
PDN.112. PERANAN PROVOST DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DI KALANGAN MILITER
PDN.113. EFEKTIFITAS PELEPASAN BERSYARAT DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG)
PDN.114. MASALAH PENAHANAN OLEH JAKSA (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI SAMPANG)
PDN.115. KORBAN PERKOSAAN ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (STUDI KASUS DI PN SITUBONDO)
PDN.116. UPAYA PENYIDIK DALAM MEMPEROLEH BARANG BUKTI DI TEMPAT KEJADIAN PERKARA (STUDI KASUS DI POLRESTA MALANG)
PDN.117. LATAR BELAKANG WANITA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA MALANG)
PDN.118. PERANAN PENYIDIK DI DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESORT KOTA MALANG)
PDN.119. PERANAN DAN UPAYA SATUAN RESERSE DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRESTA MOJOKERTO)
PDN.120. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERJUDIAN DAN UPAYA-UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI KAB SIDOARJO)
PDN.121. PERANAN JAKSA SEBAGAI PENYIDIK DALAM TINDAK PIDANA SUBVERSI (STUDI KASUS DI PN MALANG)
PDN.122. PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK YATIM MELAKUKAN TINDAK PIDANA (STUDI KASUS DI PN MALANG)
PDN.123. KENAKALAN REMAJA DALAM MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA DAN CARA-CARA PENANGGULANGANNYA
PDN.124. PERANAN JAKSA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN MADURA)
PDN.125. DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP ANAK (STUDI KASUS DI PN BLITAR)
0PDN.126. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR 16 TAHUN (STUDI KASUS DI PN BLITAR)
PDN.127. PENYITAAN BARANG BUKTI DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA (STUDI KASUS DIPOLRESTA MALANG)
PDN.128. PENGARUH GELANDANGAN DAN PENGEMIS TERHADAP TIMBULNYA KRIMINALITAS (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM SURABAYA SELATAN)
PDN.129. PENGAKUAN TERDAKWA MERUPAKAN ALAT BUKTI UNTUK MENCARI KEBENARAN MATERIL DALAM PERKARA PIDANA (STUDI KASUS DI PN PAMEKASAN)
PDN.130. TINDAK PIDANA PERKOSAAN DAN UPAYA PENYELESAIANNYA (STUDI KASUS DI PN MALANG)
PDN.131. KOSONG
PDN.132. TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP BAYI YANG DILAKUKAN OLEH IBU KANDUNGNYA SENDIRI (STUDI KASUS DI PN MOJOKERTO)
PDN.133. PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA BESERTA HAMBATAN-HAMBATANNYA (STUDI KASUS DI POLRESTA MALANG)
PDN.134. TINDAK PIDANA SUBVERSI TENTANG PELEDAKAN CANDI BOROBUDUR (PERKARA PIDANA SUBVERSI DI PN MALANG) UNBRAW
PDN.135. PERANAN PENASEHAT HUKUM DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PN MALANG)
PDN.136. TINJAUAN TENTANG FAKTOR-FAKTOR YANG MELATAR BELAKANGI TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR HASIL PENCURIAN DAN UPAYA PENANGGULANGAN-NYA
PDN.137. USAHA POLRI DI DALAM MENCEGAH KUANTITAS ALKOHOL DAN MENGURANGI DAMPAK NEGATIF YANG TIMBUL (STUDI KASUS DI POLRESTA DAN PN MALANG)
PDN.138. PELANGGARAN LALU LINTAS DAN UPAYA-UPAYA PENANGGULANGANNYA PADA TAHUN 1990, 1991, 1992 (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KAB PASURUAN)
PDN.139. PERANAN PENUNTUT UMUM DALAM PENANGANAN PERKARA PIDANA PADA TAHAP PRA PENUNTUTAN (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI MALANG)
PDN.140. LATAR BELAKANG ORANG LAKI-LAKI MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DAN USAHA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI KAB DATI II NGANJUK)
PDN.141. TINDAK PIDANA PERJUDIAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI POLRES PROBOLINGGO)
PDN.142. KENAKALAN REMAJA SECARA BERKELOMPOK DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI POLRESTA DAN PN SURAKARTA)
PDN.143. PERANAN KORBAN DALAM TERJADINYA KEJAHATAN PENGANIAYAAN (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESORT KOTA MALANG)
PDN.144. MASALAH KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN (SUATU TINJAUAN SECARA VIKTI MOLOGIS)
PDN.145. PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK BLITAR)
PDN.146. DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA DALAM TINDAK PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM SISTEM PERADILAN AGAMA
PDN.147. DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA DALAM TINDAK PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM SISTEM PERADILAN AGAMA
PDN.148. BEBERAPA ASPEK YANG MEMPENGARUHI ADANYA DISPARITAS PIDANA (STUDI KASUS DI PN JOMBANG)
PDN.149. PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS DI POLRES PASURUAN)
PDN.150. PEMALSUAN SURAT DALAM KLAIM ASURANSI JIWA (STUDI KASUS DI ASURANSI JIWA BERSAMA BUMI PUTERA 1912 CAB JAWA TIMUR)
PDN.151. AKIBAT HUKUM ATAS PERKAWINAN YANG HANYA MENGGUNAKAN KETENTUAN PASAL 2 UU NO 1 TAHUN 1974 (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA MALANG)
PDN.152. PERANAN JAKSA SEBAGAI PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI
PDN.153. PELAKSANAAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM SIDANG PENGADILAN NEGERI MALANG
PDN.154. PENYELESAIAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA KHUSUSNYA KELEBIHAN MUATAN ORANG (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PONOROGO)
PDN.155. DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN BERAT RINGANNYA SUATU PIDANA (STUDI KASUS PN PONOROGO)
PDN.156. PERTIMBANGAN PENUNTUT UMUM DALAM MEMBUAT SURAT DAKWAAN (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI MALANG)
PDN.157. REALISASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA DALAM PERKARA PIDANA BAGI TERSANGKA ATAU TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU (STUDI KASUS DI WILAYAH YURIDIKSI PN GRESIK)
PDN.158. KENAKALAN REMAJA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (TINJAUAN DARI SEGI SOSIAL KRIMINOLOGIS)
PDN.159. PENGAWASAN TERHADAP TERPIDANA BERSYARAT (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PN MALANG)
PDN.160. DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA DALAM TINDAK PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM SISTEM PERADILAN AGAMA
PDN.161. PELAKSANAAN PENAHANAN TERDAKWA DALAM PEMERIKSAAN TINGKAT PENGADILAN (STUDI KASUS DI PN SURABAYA)
PDN.162. TINDAK PIDANA PERJUDIAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI WILAYAH PN PROBOLINGGO)
PDN.163. PERANAN TOXICOLOGI DALAM PROSES PENYIDIKAN (STUDI KASUS POLRESTA MALANG)
PDN.164. PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT KEPADA NARAPIDANA MENJALANI PIDANA PENJARA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II WIROGUNAN YOGYAKARTA
PDN.165. POLA PEMBELAAN DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN ANAK DALAM PROSES PEMERIKSAAN DI PENGADILAN NEGERI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PDN.166. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEYAKINAN HAK SEBAGAI DASAR PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PIDANA
PDN.167. DASAR PERTIMBANGAN JAKSA UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN PRA PENUNTUTAN DALAM PERKARA PIDANA DI KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA
PDN.168. PERANAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PENCERAIAN MENURUT UU NO 1 TAHUN 1974 DI PENGADILAN AGAMA KAB BANTUL
PDN.169. METODE PEMBINAAN NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN HULU SEMARANG
PDN.170. PERANAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA UGM,
PDN.171. TINJAUAN HUKUM MILITER TERHADAP TINDAK PIDANA DAN ANGGOTA TNI DI KOREM 061/SURYAKARTA BOGOR
PDN.172. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEJAHATAN PERKOSAAN UII
PDN.173. PENERAPAN ATAS SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM BERACARA DI PENGADILAN AGAMA MUNGKID MALANG UII
PDN.174. STUDI DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DI PN TEGAL
PDN.175. PENERAPAN SANKSI PIDANA KUMULATIF TERHADAP PERBUATAN PIDANA PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA BERDASARKAN UU NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA
PDN.176. PENEGAKAN HUKUM BAGI IKLAN YANG MENYESATKAN UII
PDN.177. PERTANGGUNG JAWABAN DELIK ABORSI DI TINJAU DARI UU NO 23 TAHUN 1992 DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT WIDYA
PDN.178. FUNGSI KEJAKSAAN DALAM MENYELESAIKAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI WIDYA MATARAM
PDN.179. EUTHANASIA DI TINJAU DARI ASPEK HUKUM DAN MORAL JANABADRA
PDN.180. PENYELESAIAN GANTI RUGI TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM CILACAP
PDN.181. PENERAPAN SANKSI PIDANA KUMULATIF TERHADAP PERBUATAN PIDANA PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA BERDASARKAN UU NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA
PDN.182. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEJAHATAN PERKOSAAN UII
PDN.183. PERANAN BADAS DALAM PELAKSANAAN SISTEM PEMASYARAKATAN TERHADAP PEMBINAAN NARAPIDANA DI WILAYAH YOGYAKARTA
PDN.184. ARTI PENTING ALAT BUKTI SUMPAH DALAM PERSIDANGAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI
PDN.185. PENERAPAN SANKSI PIDANA KUMULATIF TERHADAP PERBUATAN PIDANA PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA BERDASARKAN UU NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA
PDN.186. UPAYA POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA KHUSUSNYA DIKALANGAN GENERASI MUDA
PDN.187. PENGARUH SANKSI PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI KEJAHTAN PERKOSAAN DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI SLEMAN
PDN.188. TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN DI KOTA YOGYAKARTA UNPROK
PDN.189. PENERAPAN PIDANA BERSYARAT MENURUT SISTEM PEMIDANAAN INDONESIA UCY
PDN.190. SISTEMPERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA DPRD PROP. DIY)
PDN.191. TUGAS DAN WEWENANG DOKTER FORENSIK SEBAGAI SAKSI DI TEMPAT KEJADIAN PERKARA (TKP) DALAM HAL TERJADI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN UNIV
PDN.192. TINDAK PIDANA INTERNASIONAL PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI BEKAS TIMOR-TIMUR DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANANYA UNIV
PDN.193. TINJAUAN HAK IMUNISASI HAKIM DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM UII
PDN.194. PENYELESAIAN PELANGGARAN LALU LINTAS & ANGKUTAN JALAN RAYA KHUSUSNYA KELEBIHAN MUATAN ORANG (SUATU STUDI DI WILAYAH HUKUM PONOROGO)
PDN.195. PERANAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA
PDN.196. FUNGSI HUKUM PIDANA DALAM MELINDUNGI BENDA CAGAR BUDAYA DARI TINDAK PIDANA PENCURIAN UNIV
PDN.197. TINJAUAN MENGENAI PELAKSANAAN PROSES PENYELIDIKAN DENGAN TERSANGKA ANAK DI POLRES KLATEN UNIV
PDN.198. PERANAN HAKIM PENGAWAS & PENGAMAT TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN YOGYAKARTA UNIV
PDN.199. PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN OBAT2 TERLARANG DI KALANGAN ANAK SERTA UPAYA PENANGGULANGANNYA OLEH KEPOLISIAN DI KAB JEPARA
PDN.200. KAJIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAH KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI KEBIASAAN SERTA UPAYA PENANGGULANGANNYA OLEH KEPOLISIAN (STUDI KASUS DI KAB. BANTUL)
PDN.201. KAJIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAH KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI KEBIASAAN SERTA UPAYA PENANGGULANGANNYA OLEH KEPOLISIAN (STUDI KASUS DI KAB. BANTUL)
PDN.202. PERANAN POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI KASUS DI POLRES SLEMAN)
PDN.203. PERAN POLISI LALU LINTAS DALAM MENANGGULANGI TINDAK PELANGGARAN LALU LINTAS DI KAB. TEMANGGUNG PROP JAWA TENGAH U.WIDYA MATARAM
PDN.204. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UU NO.23 TH 2004 (STUDI KASUS PADA PENGADILAN NEGERI SLEMAN) U.WIDYA MATARAM
PDN.205. DASAR PERTIMBANGAN PENGHENTIAN PENYHIDIKAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR SLEMAN U.WIDYA MATARAM
PDN.206. PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGU-LANGI KEJAHATAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA U.WIDYA MATARAM
PDN.207. PENIPUAN TERHADAP CALON TENAGA KERJA “TINJAUAN HUKUM PIDANA & KRONOLOGI KASUS DI SLEMAN YOGYAKARTA” U.WIDYA MATARAM2005
PDN.208. PELAKSANAAN TUGAS KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH DAN MENANGGULANGI KENAKALAN ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES SALATIGA U.WIDYA MATARAM
PDN.209. TINDAK PIDANA PENCURIAN KAYU HASIL HUTAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KAB REMBANG U.WIDYA MATARAM
PDN.210. PERAN PENYIDIK POLRI DALAM MENGUNGKAP KASUS PERJUDIAN TOGEL DI KAB PACITAN JAWA TIMUR (HUKUM ACARA PERADILAN) U.WIDYA MATARAM
PDN.211. TINJAUAN HUKUM TERHADAP PROSES PENYIDIKAN PERKARA PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA YANG PELAKUNYA ANAK-ANAK DIBAWA UMUR (STUDI KASUS DI POLTEBES YOGYAKARTA)
PDN.212. FUNGSI IDENTIFIKASI SIDIK JARI DALAM PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA DI BREBES
PDN.213. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN OBAT
PDN.214. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA KASUS KORUPSI KHUSUSNYA SUAP MENYUAP
PDN.215. PENYITAAN BARANG BUKTI DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA (SUATU STUDI DI POLRESTA MALANG)
PDN.216. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL TERHADAP ANAK (ESKA) DI YOGYAKARTA
PDN.217. TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG DAN UPAYA MENANGGULANGI (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI MALANG)
PDN.218. PERANAN HAKIM DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERKOSAAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI MALANG)
PDN.219. PROSES PEMBUKTIAN DI DALAM PERKARA PIDANA KORUPSI UNIV
PDN.220. PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II 2 YOGYAKARTA DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA U.WIDYA MATARAM
PDN.221. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL TERHADAP ANAK (ESKA) DI YOGYAKARTA
PDN.222. PEMASYARAKATAN NARAPIDANA RESIVIDIS DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA UNIV
PDN.223. KEWENANGAN HAKIM MENGADILI PIDANA KORUPSI DI WILAYAH DATI II BANTUL YOGYAKARTA. KASUS NO.26/PID SUS/1990/ PN.BANTUL
PDN.224. TZURHANASIA DITINJAU DARI ASPEK HUKUM DAN MORAL
PDN.225. TINJAUAN TENTANG PERANAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT TERHADAP PEMBINAAN NARAPIDANA DI YOGYAKARTA
PDN.226. PENCURIAN BENDA CAGAR BUDAYA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA JANABADRA
PDN.227. PENERAPAN TEKNIK INTEROGASI PEMERIKSAAN TERSANGKA PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI POLTABES YOGYAKARTA
PDN.228. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERAMPASAN BARANG BERHARGA DENGAN DISERTAI KEKERASAN
PDN.229. PENANGANAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA DAN RAHABILITASNYA OLEH KEPOLISIAN WILAYAH KOTA BESAR SEMARANG
PDN.230. TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PASAL 56 KUHAP TERHADAP PEMBERIAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA DALAM PROSES PERKARA PIDANA (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI WONOSARI NO.22/PID.B/2002/PN.WONOSARI
PDN.231. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT (TNI AD) DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER YOGYAKARTA
PDN.232. UPAYA LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN BANTUAN HUKUM BAGI TERDAKWA YANG KURANG MAMPU DALAM PERADILAN PIDANA
PDN.233. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT (TNI AD) DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER YOGYAKARTA
PDN.234. PROSES PENERAPAN HAK-HAK SEORANG TAHANAN PADA SETIAP TINGKAT PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA UNIV
PDN.235. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR TINDAK PIDANA KORUPSI UGM
PDN.236. PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANTAR SESAMA NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WIROGUNAN YOGYAKARTA (KAJIAN POLITIK KRIMINAL)
PDN.237. PERANAN PENGACARA DALAM MEMBERIKAN PEMBELAAN TERHADAP TERDAKWA DALAM PERKARA PIDANA UNIV
PDN.238. PERANAN ADVOKAT DALAM PROSES PEMBERIAN PEMBELAAN TERHADAP TERDAKWA DALAM PERKARA PIDANA
PDN.239. PERANAN ALAT BUKTI DALAM PERADILAN PIDANA TERHADAP KEYAKINAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA DI DIY
PDN.240. FAKTOR KRIMNOGEN TERHADAP TIMBUHNYA TINDAK PIDANA PENCURIAN DI WILAYAH HUKUM POLRES GUNUNG KIDUL UNIV
PDN.241. PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PEMILU
PDN.242. EFEKTIVITAS PEMBINAAN DENGAN SISTEM PEMASYARAKATAN TERHADAP NARAPIDANA YANG DIJATUHI PIDANA PENJARA DI BAWAH SATU TAHUN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B SLEMAN
PDN.243. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PERKOSAAN DAN KEKERASAN PSIKIS DALAM MASYARAKAT DI KOTA YOGYAKARTA
PDN.244. DAMPAK KENAIKAN HARGA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PENCURIAN DI WILAYAH HUKUM YOGYAKARTA
PDN.245. KEDUDUKAN ANCAMAN PIDANA MATI DALAM PERBUATAN PIDANA KORUPSI DI TINJAU DARI SISTEM PENGANCAMAN PIDANA
PDN.246. HUKUMAN KEPADA PEMERKOSA & PERLINDUNGAN PADA KORBAN (PERSPEKTIF KOMUNITAS HUKUM DI JAWA TIMUR)
PDN.247. MANFAAT PELEPASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA DAN MASYARAKAT U.WIDYA
PDN.248. TINDAK PIDANA PENCURIAN KAYU & UPAYA PENANGGULANGANNYA DI DIY.
PDN.249. PERAN KEJAKSAAN DALAM PENANG-GULANGAN TINDAKPIDANA PENODAAN TERHADAP AGAMA
PDN.250. PERANAN BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DALAM MENANGGULANGI PENCURIAN PENYU DI KALIMANTAN TIMUR
PDN.251. PERANAN PENGADILAN DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE UAD
PDN.252. KEMANDIRIAN DAN KEBEBASAN HAKIM DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN DI MUKA SIDANG PENGADILAN NEGERI UNIV
PDN.253. TINJAUAN YURIDIS EUTHANASIA & UNSUR-UNSUR PERBUATAN PIDANA YANG TERKANDUNG DI DALAMNYA & KAITANNYA DENGAN HAK-HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA
PDN.254. FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN REMAJA & UPAYA PEMBINAAN TERPIDANA NARKOTIKA DI LP WIROGUNAN
PDN.255. PERAN ASEAN DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN TRANSNASIONAL (BIDANG TERORISME) DI ASIA TENGGARA
PDN.256. PERANAN PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI POLRES TEGAL UNIV
PDN.257. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) UNIV
PDN.258. PERANAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA ANAK UNIV
PDN.259. SUMBANGAN HUKUM PIDANA ADAT DALAM PEMBARUAN HUUM PIDANA NASIONAL UNIV
PDN.260. PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK-ANAK UNIV
PDN.261. TUGAS PENYIDIK POLISI & PENYIDIK PNS DALAM PROSES PERKARA TINDAK PIDANA KEJAHATAN DI POLRES GROBOGAN UNIV
PDN.262. TINDAKAN POLRI DALAM MENANGGULANGI PELANGGARAN LALU LINTAS & JALAN RAYA DI WILAYAH HUKUM POLDA JAWA TENGAH UNIV
PDN.263. PENYIDIKAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIYAAN DI WILAYAH HUKUM POLRES JEPARA
PDN.264. PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA PERKOSAAN BERDASARKAN KUHAP UNIV
PDN.265. TINDAKAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN MINUMAN KERAS DI WILAYAH HUKUM POLRES TEMANGGUNG UNIV
PDN.266. STUDI TENTANG PERANAN DOKTER AHLI PSIKIATRI FORENSIK DALAM PROSES PERADILAN PIDANA UNIV
PDN.267. PENANGANAN POLRI TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PENGURUSAN KLAIM ASURANSI
PDN.268. UPAYA UNIT P3D DALAM MENEGAKAN PERATURAN DISIPLIN BAGI ANGGOTA POLRI DI LINGKUNGAN POLRES PATI UNIV
PDN.269. FUNGSI KETERANGAN SAKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN & PERSIDANGAN PERKARA PIDANA UNIV
PDN.270. PENANGGUHAN PENAHANAN SEBAGAI HAK TERSANGKA & TERDAKWA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG ((HUKUM ACARA PIDANA)
PDN.271. TUGAS POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG LALU LINTAS JALAN RAYA DI WILAYAH HUKUM POLRES TEMANGGUNG
PDN.272. PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT UUU NO.25 TAHUN 2003
PDN.273. PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT UNIV
PDN.274. ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PROSES PEMERIKSAAN TERDAKWA DI PENGADILAN NEGERI UNIV
PDN.275. PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU ABORSI (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SEMARANG) UNIV
PDN.276. PRAKTEK PELAKSANAAN PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH POLRI UNIV
PDN.277. PENERAPAN PASAL 61 AYAT (2) & (3) UU NO.14 TAHUN 1992 TENTANG PERATURAN LALU LINTAS JALAN RAYA (STUDI DI POLRES SEMARANG JAWA TENGAH)
PDN.278. PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ANAK DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG UNIV
PDN.279. PERAN POLRI RESERSE DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN DI KEPOLISIAN RESERT JEPARA
PDN.280. PERANAN KEPOLISIAN NEGARA RI DALAM UPAYA MENCIPTAKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT PATI UNIV
PDN.281. PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA PADA TINGKAT PENYIDIKAN OLEH POLRI UNIV
PDN.282. TINJAUAN HUKUM ACARA PIDANA TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA UNIV
PDN.283. PERANAN POLRI DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI POLRES GROBOGAN
PDN.284. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSISTENSI GRASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA UNIV
PDN.285. PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN DAN PENYELIDIKAN DI POLRES JEPARA
PDN.286. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP DELIK ADUAN DALAM UU NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
PDN.287. PROSES PEMERIKSAAN TERDAKWA BERDASARKAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH UNIV
PDN.288. PENGHENTIAN PENYIDIKAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR BLORA
PDN.289. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN RAYA DI WILAYAH HUKUM POLRES BLORA
PDN.290. KEKUATAN ALAT BUKTI DALAM PERADILAN PIDANA UNIV
PDN.291. PERAN POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM BAGI PENYALAHGUNAAN MINUMAN KERAS DI WILAYAH HUKUM POLRES TEMANGGUNG UNIV
PDN.292. PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA DENGAN SARANA KOMPUTER UNIV
PDN.293. PERANAN SIDIK JARI DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI POLRES SEMARANG BARAT UNIV
PDN.294. PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES REMBANG
PDN.295. PERANAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) MENURUT UU NO.23 THN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
PDN.296. TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI POLRES SEMARANG BARAT UNIV
PDN.297. UPAYA HUKUM PENUNTUT UMUM DAN TERDAKWA TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM UNIV
PDN.298. TUGAS DAN FUNGSI SATUAN RESERSE KRIMINAL DALAM UPAYA MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN SERTA PENEGAKAN HUKUM DI KEPOLISIAN
PDN.299. PEMERIKSAAN PELAKU TINDAK PIDANA SUAP BERDASARKAN UU NO. 31 THN 1991 jo UU NO. NO.31 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
PDN.300. PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM OLEH JAKSA MENURUT KUHAP DALAM PERKARA PIDANA UNIV
PDN.301. PROSES PENUNTUTAN SAKSI PALSU TERHADAP SAKSI DALAM PERKARA PIDANA UNIV
PDN.302. PROSES PERADILAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA FOLM PASCA BERLAKUNYA UU NO.2 TAHUN 2002 DI DAERAH JAWA TENGAH UNIV
PDN.303. PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN YANG BERKEADILAN GENDER DI WILAYAH KAB KENDAL
PDN.304. TUGAS DAN FUNGSI SATUAN LALU LINTAS DALAM MELAKSANAKAN PENDIDIKAN MASYARAKAT BIDANG LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT BANYUMAS
PDN.305. PERAN POLRI DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOBA DI POLRES BLORA
PDN.306. PENUNTUTAN GANTI RUGI TERHADAP PENANGKAPAN DAN PENAHANAN YANG TIDAK SAH MENURUT KITAB UU HUKUM ACARA PIDANA
PDN.307. MASALAH PENYITAAN BARANG DAN PENGGELEDAHAN RUMAH MENURUT UU HUKUM ACARA PIDANA UNIV
PDN.308. TINJAUAN TERHADAP KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTIK DALAM PROSES PERADILAN PIDANA
PDN.309. PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN UNIV
PDN.310. TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN UNIV
PDN.311. PERANAN PENYIDIK DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA TERORISME DI DAERAH JAWA TENGAH
PDN.312. PERANAN LABORATORIUM FORENSIK UNTUK MEMBANTU PENYIDIK POLRI DALAM MENGUNGKAP KEJAHATAN PELEDAKAN BOM UNIV
PDN.313. PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PROSES PENAHANAN DI TINGKAT PENYIDIKAN MENURUT KUHAP UNIV
PDN.314. JAMINAN UU TERHADAP PERLINDUNGAN HAK UNTUK TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN DAN HAMBATANNYA DALAM PRAKTIK FI POLWILTABES SEMARANG
PDN.315. WEWENANG PENYIDIK POLISI DAN PENYIDIK PNS DALAM PENANGANAN PROSES PERKARAS TINDAK PIDANA KEJAHATAN UNIV
PDN.316. PENEGAKAN HUKUMJ TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG DI WILAYAH HUKUM POLRES SLEMAN
PDN.317. PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF PEMIDANAAN UNIV
PDN.318. SANKSI KEPADA LEMBAGA PENYIARAN TERHADAP PEMBERITAAN ANAK SEBAGAI PELAKU DAN KORBAN TINDAK PIDANA UAD