TESIS HUKUM [DALAM BENTUK MS.WORD]
1 PELAKSANAAN
PERJANJIAN PARIPASU TERHADAP EKSEKUSI JAMINAN KEBENDAAN PADA INDIRECT
SYINDICATOIN PERUSAHAAN MODAL VENTURA DAERAH
2 PERANAN
PPAT DALAM INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN BPHPB DI KABUPATEN PATI
TESIS HUKUM [DALAM BENTUK MS.WORD]
1 ASPEK
YURIDIS PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA DI UNIVERSITAS INDONESIA PASCA
DITETAPKANNYA UI SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA, 04
2 KEDUDUKAN
HUKUM ISLAM DALAM TATA HUKUM INDONESIA (STUDI MENGENAI KEDUDUKAN HUKUM PERDATA
ISLAM DALAM TATA HUKUM INDONESIA),
04
3 PERLINDUNGAN
TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF GENDER, 99
4 PEMBERDAYAAN
BERKELANJUTAN SUMBER DAYA HAYATI DI ZEE-INDOESIA: IMPLEMENTASI KONVENSI HUKUM
LAUT 1982, 98
5 ZAKAT
DAN USAHAWAN KECIL STUDI KASUS PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK MODAL USAHA PRODUKTIF
USAHAWAN KECIL DI KOTAMADYA BOGOR, 98
6 HAK
ASASI MANUSIA DALAM ISLAM, 98
7 UPAYA
PENINGKATAN EKSPOR NONMIGAS MELALUI FASILITAS PEMBEBASAN DAN PENGEMBALIAN BEA
MASUK MEMERLUKAN PRANATA HUKUM YANG BERKUALITAS, 97
8 PIDANA
PENJARA JANGKA PENDEK DALAM KONTEKS HAK ASASI MANUSIA,05
9 PENGGELEDAHAN
MENURUT HUKUM ACARA PIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA,05
10 HUKUM
PIDANA ADAT SEBAGAI SALAH SATU SUMBER HUKUM PIDANA DAN BEBERAPA MASALAH DALAM
PENERAPANNYA DI LOMBOK ,85
11 GANTI KERUGIAN
BAGI KORBAN PERKOSAAN,06
12 EUTHANASIA
DITINJAU DARI HUKUM PIDANA DAN HAK ASASI MANUSIA,05
13 PENAHANAN
DALAM PROSES PENANGANAN PERKARA DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HAK ASASI
MANUSIA,06
14 PERLINDUNGAN
HAK ASASI MANUSIA TERSANGKA/TERDAKWA,06
15 IMPLEMENTASI
RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DI DAERAH (STUDI KASUS DI PROPINSI
BANTEN),06
16 BIOPROSPEKSI
SEBAGAI SARANA PENINGKATAN KUALITAS HIDUP POTENSI PEMANFAATAN SUMBER DAYA
HAYATI,03
17 PERDAGANGAN
MANUSIA TERSELUBUNG DALAM PENGIRIMAN TENAGA KERJA INDONESIA KELUAR NEGERI,06
18 PERLINDUNGAN
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI SUMBER DAYA HAYATI,04
19 PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DI INDONESIA (STUDI KASUS:
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN TERUMBU KARANG DI BATAM),06
20 PEMANFAATAN
ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA DI
INDONESIA (STUDI KASUS PERSIDANGAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI
TIMOR-TIMUR),05
21 PERANAN
BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (PERSERO) SEBAGAI SUMBER
PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAH,05
22 ANALISIS
TERHADAP KEPUTUSAN PENDAPAFTARAN MEREK BERDASARKAN KRITETIA "PERSAMAAN
PADA POKOKNYA",06
23 PENERAPAN
DEBITOR PAKSA BADAN ATAS KREDIT MACET TERHADAP DEBITOR YANG BERIKTIKAD TIDAK
BAIK DALAM KAITAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA,01
24 BEBERAPA
PERMASALAHAN PRANATA JAMINAN HIPOTIK KAPAL LAUT SERTA PELAKSANAANNYA DALAM
HUKUM MARITIM INDONESIA,88
25 PERLINDUNGAN
SAKSI DAN KORBAN DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA,06
26 PENYELESAIAN
KASUS PELANGGARAN HAM BERAT (ANALISIS YURIDIS PENERAPAN ASAS RETOAKTIF DALAM UU
NO.26 TAHUN 2000),06
27 KENDALA
DALAM IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH DI SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
STUDI KASUS PT.INCO,06
28 PERTANGGUNGJAWABAN
KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PELANGGARAN HAM BERAT,07
29 KAJIAN
TEORETIS KEBIJAKAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DENGAN PEMBANGUNAN
EKONOMI BERKELANJUTAN DALAM BIDANG KEHUTANAN,07
30 DIAJUKAN
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM (M.H.),07
31 EFEKTIFITAS
IMPLEMENTASI KEPUTUSAN PRESIDEN RI NO.88 TAHUN 2002 TENTANG RENCANA AKSI
PENGHAPUSAN PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK,05
32 PERLINDUNGAN
DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA ATAS RAKYAT PADA LINGKUNGAN ABRI,99
33 ASAS
PRADUGA TIDAK BERSALAH DAN HAK-HAK ASASI MANUSIA DI DALAM KUHAP,85
34 KEDUDUKAN
HUKUM ISLAM DALAM TATA HUKUM INDONESIA (STUDI MENGENAI KEDUDUKAN HUKUM PERDATA
ISLAM DALAM TATA HUKUM INDONESIA), 04
35 ZAKAT DAN
USAHAWAN KECIL STUDI KASUS PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK MODAL USAHA PRODUKTIF USAHAWAN
KECIL DI KOTAMADYA BOGOR,98
36 BANTUAN
HUKUM: SUATU HAK ASASI MANUSIA BUKAN BELAS KASIHAN, 98
37 PROSES
PERADILAN PIDANA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (STUDI KHUSUS
TENTANG PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI TERSANGKA DALAM PROSES
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN), 96
38 HAK ASASI
MANUSIA DI NEGARA PANCASILA: SUATU TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TENTANG SEJARAH
HAK ASASI MANUSIA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945,97
39 PEMERIKSAAN
TERHADAP TUBUH MANUSIA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA, 98
40 PERWUJUDAN
HAK ASASI MANUSIA DALAM KONTEKS NEGARA HUKUM INDONESIA. Sinkronisasi konsep
negara hukum indonesia dalam pandangan azhari dengan aktualisasi prinsip HAM