Kontak

TESIS PENDIDIKAN

TESIS PENDIDIKAN
----------------
dalam bentuk [ms.word]

1    penerapan manajemen berbasis sekolah, sma negeri 1 yogyakarta
2    EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM BELAJAR PAKET B SETARA SMP KABUPATEN BUTON
3    IMPLEMENTASI PENGAWASAN SEKOLAH DALAM RANGKA SCHOOL-BASED MANAGEMENT DI ERA OTONOMI DAERAH KOTA SURABAYA

dalam bentuk [PDF]

1    HUBUNGAN KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DAN SIKAP GURU TERHADAP PEKERJAAN DENGAN KOMPETENSI PROFESIONAL GURU MATEMATIKA SMP NEGERI DI KABUPATEN PANDEGLANG
2    ANALISIS KEBUTUHAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL BERBASIS KOMPETENSI PADA SISWA SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP) DI KOTA MATARAM
3    IMPLEMENTASI MODEL BELAJAR KONSTRUKTIVIS DALAM PEMBELAJARAN FISIKA UNTUK MENGUBAH MISKONSEPSI DITINJAU DARI PENALARAN FORMAL SISWA
4    ANALISIS JALUR HASIL BELAJAR MATA PELAJARAN EKONOMI BERDASARKAN KECERDASAN, STRATEGI-STRATEGI METAKOGNITIF, DAN PENGETAHUAN AWAL
5    PENGARUH PENGGUNAAN PERALATAN KIT IPA DALAM PEMBELAJARAN IPA TERHADAP PRESTASI BELAJAR IPA SISWA SD NEGERI DI KECAMATAN PURWOREJO KOTA PASURUAN
6    PENGEMBANGAN MODEL PENDIDIKAN BERBASIS KOMPETENSI DI PONDOK PESANTREN SUNAN DRAJAT LAMONGAN
7    ANALISIS KEBUTUHAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL BERBASIS KOMPETENSI PADA SISWA SEKOLAH LANJUTAN PERTAMA (SLTP) DI KOTA MATARAM
8    HUBUNGAN KEEFEKTIFAN KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DAN IKLIM SEKOLAH TERHADAP PROFESIONALITAS

TESIS MAP


TESIS MAP

[KODE A3] dalam bentuk hardcopy
NOMOR BUKU.,  JUDUL BUKU

1.           STRATEGI PENGEMBANGAN SEKTOR PERTANIAN TANAMAN PENGAN DI KAB. WONOGIRI DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH. .,’’(UGM,2001).
2.           KINERJA PENGELOLAAN KTP SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPENDUDUKAN (SIMDUK). .,’’(UGM,1999).
3.           PENERAPAN STRATEGI MANAJEMEN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAB. ACEH SELATAN (MENYONGSONG OTONOMI DAERAH). .,’’(UGM,2000).
4.           EFEKTIVITAS KANTOR PERTANAHAN KODYA SURAKARTA DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PELAYANAN UMUM. .,’’(UGM,1996).
5.           EFEKTIVITAS ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR. .,’’(UGM,2002).
6.           EFEKTIVITAS ORGANISASI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROP. DATI II SUL-TENG. .,’’(UGM,1999).
7.           ANALISIS EFEKTIVITAS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DATI II RIAU. .,’’(UGM,1999).
8.           STUDI TENTANG PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK. .,’’(UGM,1999).
9.           FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS DINAS P ENDAPATAN DAERAH KAB. DATI II PONTIANAK. .,’’(UGM,1995).
10.         STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DIREKTORAT PENDIDIKAN DALAM UPAYA PENUNTASAN RPOGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DAAR 9 THN.. .,’’(UGM,1999).
11.         PERENCANAAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN DI KAB. BANTUL. .,’’(UGM,2001).
12,         MANAJEMEN STRATEGI PEMBANGUNAN OBYEK WISATA KAB. LOMBOK BARAT DI PROP. NTB. .,’’(UGM,1998).
13.         STUDI KINERJA ORGANISASI SECRETARIAT DAERAH PROP MALUKU UTARA., .,’’(UGM,2002).
14.         STRATEGI DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PAJAK RETRIBUSI DAERAH. .,’’(UGM,2002).
15          MANAJEMEN STRATEGI PENGELOLAAN LINGUNGAN HIDUP BADAN  PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH [BPELDA] KOTA PALEMBANG.,’’(UGM,2002).
16.         STRATEGI PEMBANGUNAN PARIWISATA BERBASIS KOMUNITAS (PBK) DI KAWASAN KOTA BANJARMASIN. .,’’(UGM,2002).
17.         KINERJA ORGANISASI PUBLIK. .,’’(UGM,2002).
18.         IMPLIKASI ETIKA PELAYANAN PUBLIK DAN DISKERSIU ADMINISTRASI TERHADAP KINERJA BIROKRASI DI DINAS TATA KOTA MANADO. .,’’(UGM,2003).
19.         ANALISIS EFEKTIVITAS IMLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DEPARTEMEN KELAUTAN. .,’’(UGM,2004).
20.         PENANGANAN MASALAH KAKI LIMA (Studi kasus Implementasi ketertiban umum wilayah DKI Jakarta di Kec Tanah Abang)., .,’’(UGM,2003).
21.         MANAJEMEN STRATEGI DALAM PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH. .,’’(UGM,2003).
22.         DEMOKRATISASI DALAM PEMERINTAHAN DESA DI KAB BANDUNG. .,’’(UGM,2003).
23.         STUDI TENTANG KINERJA DEWAN MARTIME INDONESIA. .,’’(UGM,2004).
24.         PROGRAM PROMOSI PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH, PENDAPATAN MASYARAKAT, PERLUASAN USAHA DAN KESEMPATAN KERJA DI PROP BENGKULU. .,’’(UGM,2004).
25.         ANALISIS EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN. .,’’(UGM,2004).
26.         ANALISIS KEBIJAKAN TRANSMIGRASI PADA PENGEMBANGAN LAHAN GAMBUT 1 JUTA Ha. DI KABUPATEN DATI II KAPUAS. .,’’(UGM,1998).
27.         STUDI TENTANG ISU-ISU STRATEGIS DALAM PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI PROP BANTEN. .,’’(UGM,2002).
28.         MANAJEMEN STRATEGI PENGELOLAAN EKSPORT JASA TENAGA KERJA INDONESIA. .,’’(UGM,1998).
29.         STRATEGI DINAS PENDAPATAN DAERAH PROP. IRIAN JAYA DALAM MENINGKATKAN PAD DI ERA OTONOMI DAERAH. .,’’(UGM,2002).
30.         STRATEGI ALTERNATIF PENINGKATAN KINERJA PDAM WAY RITAU KODYA BANDAR LAMPUNG. .,’’(UGM,1997).
31.         PELAKSANAAN KEBIJAKAN SISTEM KONTRAK KERJA DALAM PENANGANAN MASALAH SAMPAH DI KODYA SEMARANG., .,’’(UGM,1998).
32.         EFEKTIVITAS PENGAWASAN BADAN PENGAWAS DAERAH KAB. FAK-FAK., , .,’’(UGM,2004).
33.         ANALISIS ORGANISASI PENDAPATAN DAERAH YOGYAKARTA. , .,’’(UGM,1996).
34.         STUDI TENTANG KEBIJAKAN  PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI TUJU TITIK KOTA BANDUNG. , .,’’(UGM,2002).
40.         RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN 16 LUR KE PASAR RETAIL JAHAR BARING PALEMBANG., , .,’’(UGM,2005).
AN.2           STRATEGI PENINGKATAN PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH (STUDI KASUS PENGELOLAN RETRIBUSI). , .,’’(UGM,1997).
AN.3           STRATEGI MENINGKATKAN JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN DI OBYEK WISATA WADUK SERMO KAB. KULONPROGO. , .,’’(UGM,2002).
FR.37.        REPONSIVITAS PEMERINTAH DAEARH TERHADAP KRISIS EKONOMI. (Studi Kasus Program Perluasan Lapangan Kerja Dan Pendayagunaan Tenaga Pengangguran Oleh Dinas Tenaga Kerja Kab. Sleman Prop. DIY). , .,’’(UGM,2000).
MAP.Wr     MANAJEMEN STRATEGI DALAM PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA DALAM RANGKA PERLUASAN OTONOMI DAERAH (Studi Kasus Di Kab. Tangerang). , .,’’(UGM,2004).
S2 IL.Pol.  PERSEPSI MASYARAKAT BANJAR TERHADAP PELAYANAN PUBLIK (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjar Masin) , .,’’(UGM,2006).
S2.Y.MAP.   ANALISIS KUALITAS LAYANAN PUBLIC PADA PEMERINTAHAN DAERAH BEKASI. , .,’’(UGM,2005).
x MAP WN.  PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KAB SLEMAN. , .,’’(UGM,2006).
MAP.AZA     KINERJA APARATA DI PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR KAB BENGKULU UTARA. , .,’’(UGM,2006).
Map.An.1      IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK) DI KAB. KAMPAR PROP. RIAU (Studi Kasus Desa Padang Luas Kec. Tambang. , .,’’(UGM,2002).
Map.19X       FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA PEMERINTAH KOTA ADMINISTRATIF. (Studi Kasus Pada Kota Administratif Dumai). , .,’’(UGM,1996).
Map.sLm      PENGARUH KEBIJAKAN 5 HARI KERJA TERHADAP EFEKTIVITAS ORGANISASI DI LINGKUNGAN SEKRATARIAT DAERAH PROP. RIAU. , .,’’(UGM,2006).
Map.34.Alf.   FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NIAT MENETAP MIGRANT ASAL KAB. TIMUR TENGAH SELATAN KODYA KUPANG. , .,’’(UGM,1997).
Map.60          EFEKTIFITAS PELAYANAN PUBLIK (Studi Kasus Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Kependudukan Kota Banda Aceh). , .,’’(UGM,2004).
Map.An II      STRATEGI PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) DI WILAYAH KECAMATAN PULAU PETAK KAB. KAPUAS. , .,’’(UGM,2002).
Ilmu Studi Islam…   MUHAMMADIYAH DAN ISLAM DI INDONESIA.
S2.IL.Pol       PERILAKU VOTING MASYARAKAT ATONI METO. (ANALISIS TERHADAP PERILAKU VOTING MAYARAKAT ATIONI METO DI KECAMATAN MOLLO SELATAN, MOLLO UTARA, DAN FATUMNASI KAB. Timor Tengah Selatan Prop NTT. Pada Pemilu 19997,1999, dan 2004., , .,’’(UGM,2005).
Sosilogi S2. KUASA AIR, SENGKETA IRIGASI DALAM PERUBAHAN CARA PRODUKSI PERTANIAN (sawah ke tambak) DI WILAYAH SEKITAR WADUK JOTO LAMONGAN. , .,’’(UGM,2004).
S2.Sosilogi  KONSTRUKSI FEMINITAS DAN MASKULINTAS DALAM MEDIA MASSA, (Analisis wacana terhadap majalah Finima). .,’’(UGM,2006).
01.                 KEBIJAKAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. KOTA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. DALAM PERLUASAN KESEMPATAN KERJA. , .,’’(UGM,2006).
AS.1       STUDI EFEKTIVITAS KERJA ORGANISASI HIMPUNAN WANITA KARYA (HWK) (Studi Kasus Di Kab. Sorong). , .,’’(UGM,2002).
AS.2       ANALISIS KINERJA PROGRAM DASAR PEMBANGUNAN PERKOTAAN (Studi kasus di Depak Ja-Bar).. ,’’(UGM,2004).
AS.3       KINERJA ORGANISASI SUKU DINAS KEBERSIHAN KODYA JAKARTA BARAT., ,’’(UGM,2003).
AS.4       IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DI DINAS PARIWISATA PROP DIY. ,’’(UGM,1999).
AS.5.      PERANAN BADAN PERWAKILAN DESA DALAM PROSES DEMOKRASI PEMERINTAH LOKAL (Studi Kasus Pembentukkan DPD Kab. Sorong). ,’’(UGM,2002).
AS.6.      PENERAPAN PERENCANAAN STRATEGIS DALAM PEMBANGUNAN KAB. ACEH SELATAN MENYONGSONG PELAKSANNAAN OTONOMI  DAERAH.. ,’’(UGM,2002).
AS.7       EFEKTIVITAS ORGANISASI BADAN LITBANG  DEPDAGRI DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG PEMERINTAHAN DI LINGUNGAN DEPDAGRI.. ,’’(UGM,2004).
AS.8       PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DALAM PERSPEKTIF KETAHANAN NASIONAL (Studi kasus di Kupang Prop NTT).. ,’’(UGM,2001).
AS.9.      STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (Studi Kasus Pada Dinas Pariwisata Kab. Purworejo). ,’’(UGM,2004).
AS.10     PENANGANAN MASALAH KAKI LIMA (Studi Kasus Implementasi Ketertiban Umum Wilayah DKI Kec Tanah Abang). ,’’(UGM,2003).
AS.11     STUDI TENTANG SEKRETARIAT DEWAN MARITIME INDONESI ,’’(UGM,2004).      
AS.12.    RESPON PEMERINTAH KAB. SLEMAN TERHADAP GEJOLAK YANG DITIMBULKAN AKIBAT KEBIJAKAN DOKTER PTT (Studi Kasus Kab Sleman). ,’’(UGM,2004).
AS.13.    MANAJEMEN STRATEGI DALAM PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (Studi Kasus di Kab. Tangerang). ,’’(UGM,2004).
AS.14.    ANALISIS KEBIJAKAN PENANGGULANGAN DI BIDANG HUKUM MEREK (Studi efektivitas implementasi kebijakan UU No.15  tahun 2001 tentang merek). ,’’(UGM,2004).
AS.15.    SIKAP DAN KEPENTINGAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP APEC. ,’’(UGM,2001).
AS.16.    EFEKTIVITAS LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM BANTUAN DESA. (Studi Kasus di Kelurahan Bekas Kecamatan Teluk Segera Kodya Bengkulu). ,’’(UGM,1994).
AS.17     STRATEGI PENGEMBANGAN SEKTOR PERTANIAN TANAMAN  PANGAN DI KAB. WONOGIRI DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH. ,’’(UGM,2001).
AS.18.    PENGARUH KEPEMIMPINAN TERHADAP IKLIM ORGANISASI DAN MOTIVASI KERJA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN. (Studi Kasus Pada Rumah Sakit Umum Prop. Dr.W.Z. Johanes Kupang NTT). ,’’( 1995).
AS.19.    IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JARINGAN PENGAMANAN SOSIAL. (Studi Kasus Program Pengembangan Kecamatan Di Kab. Dati II Kebak Prop. Ja-Bar). ,’’(UGM,2000).
AS.20.    IMPLEMENTASI PENERIMAAN PAJAK ASLI DAERAH KAB. BANTUL. ,’’(UGM,2002).
AS.21.    ANALISIS EFEKTIVITAS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DARI II RIAU.. ,’’(UGM,1999).
AS.22.    KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KAB KENDARI PROP. SULAWESI TENGGARA. (Strategi Menghadapi Otonomi Daerah). ,’’(UGM,2000).
AS.23.    IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi Kasus kerusakan Krisi sub Das Sentani Kab. Jayapura Prop Riau). ,’’(UGM,2001).
AS.24.    STUDI EVALUSI DAMPAK KEBIJAKAN (Studi Kasus Pengembangan  Perikanan di Kawasan Pantai Selatan kab. Dati II Gunung Kidul… ,’’(UGM,1996).
AS.25.    KINERJA PENDAPATAN KABUPATEN FLORES TIMUR. (Studi Kasus dengan Pendekatan Manajemen Strategis). ,’’(UGM,2002).
AS.26.    IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TRI PROGRAM PEMBANGUNAN DATI II SULAWESI SELATAN. (Perubahan Pola Pikir), Perwilayahan Komiditas dan Petik, Olah, Jual). ,’’(UGM,1998).
AS.27.    IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DI DINAS PARIWISATA PROP. DIY. ,’’(UGM,1998).
AS.28.    STRATEGI PENINGKATAN KINERJA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD). (Studi Kasus Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kab. Kulonprogo).. ,’’(UGM,2000).
AS.29.    KUALITAS PELAYANAN AIR MINUM, (Studi Perbandingan Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Dati II Kupang Dan Badang Pengelola Air Minum Kab. Dati II Belum). ,’’(UGM,1998).
AS.30.    STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DALAM STUDI KASUS DINAS PENDAPATAN DAEARH KAB. MARAUKE.. ,’’(UGM,2001).
AS.31.    PROFESIONALISME APARATUR PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA., (Studi Kasus di Kantor Catatan Sipil).. ,’’(UGM,2001).
AS.32     KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH. ,’’(UGM,2003).
AS.33     EFEKTIVITAS ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH PROPINSI NTB.. ,’’(UGM,2001).
AS.34.    MANAJEMEN STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA. (Studi Kasus Dinas Pariwisata Kodya Dati II Surakarta). ,’’(UGM,1998).
AS.35.    ANALISIS EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN BUKAN PAJAK (PNBP) DEPARETMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN. ,’’(UGM,2004).
AS.36     PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP EFEKTIVITAS ORGANISASI LSM “DIAN desa YOGYAKARTA. ,’’(UGM,2000).
AS.37     FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS ORGANISASI BADAN  PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA (BAPPPEKO) BANJAR MASIN MENJELANG OTONOMI LUAS. ,’’(UGM,2000).
AS.38     STRATEGI PEMBANGUNAN PARIWISATA BERBASIS KOMUNITAS (PBK) DI KAWASAN KOTA BANJARMASIN. (Suatu Upaya Menjadikan Pariwisata Sebagai Motor Penggerak Perekonomian Daerah)., ,’’(UGM,2000).
AS.39     EFEKTIVITAS ORGANISASI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROP DATI II SULAWESI TENGAH. (Studi Pelaksanaan Program Swasembada Beras di Prop Dati II Sulawesi Tengah).. ,’’(UGM,1999).
AS.40     STUDI KOMPARATIF PROGRAM HUTAN KEMASYARAKATAN DI KEC. PLAYEN KAB. GUNUNG KIDUL. PROP. DIY. ,’’(UGM,2000).
AS.42     KEBIJAKAN BANTUAN TENAGA DOSEN PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK PERGURUAN TINGGI SWASTA DI INDONESIA.. ,’’(UGM,1999).
AS.43.    PEREMPUAN DAN PEREKRUTAN POLITIK. (Studi Kajian Terhadap Proses Rekrutmen Perempuan Papua Dalam Keanggotaan DPRD Prop Papua). ,’’(UGM,2002).
AS.44.    STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN WILAYAH TERPADU. (Studi Kasus Tentang Kemampuan Keuangan Daerah Berbasis Wilayah Di Kabupaten Ogan Kemering Prop. Sul-Sel). ,’’(UGM,2004).
AS.45     KESIAPAN PELAKSANAAN TITIK BERAT OTONOMI DAERAH KABUPATEN (Studi Kasus Tentang Kemampuan Keuangan Daerah Dan Kemampuan Administrasi Aparatur Pemerintah Daerah Di Kab Solok).. ,’’(UGM,2000).
AS.46.    FUNGSI DAN PERAN LEGISLATIF DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH. (Studi Kasus Perda No. 14 Th.2000 Tentang Pungutan Daerah Atas Pengangkutan Dan Penjualan Hasil Pertanian Dan Industri Kelur Wilayah Kabupaten Kapuas).. ,’’(UGM,2002).
AS.47.    EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS MELALUI PROGRAM REHABILITASI DI KOTA YOGYAKARTA.. ,’’(UGM,2003).
AS.48     PERILAKU BIROKRASI DALAM PERSPEKTIF SOSIO BUDAYA. (Studi Kasus Peranan Dinas Kebersihan Dan Pertanaman Kota Denpasar). ,’’(UGM,2003).
AS. 49.   ANALISIS EFEKTIVITAS  PERUBAHAN DARAH SULAWESI TENGAH (PD Sulteng).. ,’’(UGM,2001).
AS.50     STRATEGI PENGEMBANGAN SISTEM PELAKSANAAN TEKNIS OPERASIONAL DINAS KEBUDAYAAN PROP DIY.. ,’’(UGM,2000).
AS.51     ANALISIS KEBIJAKAN TRAYEK ANGKUTAN PERKOTAAN DI KOTA YOGYAKARTA. ,’’(UGM,2000).
AS.52     KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KOTA JAMBI DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.. ,’’(UGM,2002).
AS.53     STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DIKLAT APARATUR PEMERINTAH (Studi Kasus Program Diklat Perjenjangan Sepada  Dan Sepala di Dati II Kal-Bar).. ,’’(UGM,1995).
AS.54.    PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR EFISIENSI PROGRAM DIKLAT KADER.. ,’’(UGM,1995).
AS.55.    IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM IDT DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN. (Studi Kasus di Kelurahan Tanjung Sekar Kota Malang).. ,’’(UGM,2002).
AS.56     FUNGSI DAN PERAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH (Studi Kasus di Dinas Penerangan Kota Palangkaraya). ,’’(UGM,2003).
AS 57.    PERGEDERAN PERAN DINAS PENERBANGAN DI ERA AWAL PELAKSANAAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH (Studi Kasus Di Dinas Penerangan Kota Palangkaraya). , .,’’( ).
AS.58     MANAJEMEN STRATEGI PENGEMBANGAN OBYEK WISATA KAB. LOMBOK BARAT DI PROP NTB. (Upaya Peningkatan Kunjungan Wisatawan).. ,’’(UGM,2000).
AS.59.    ANALISIS PENATAAN KELEMBAGAAN KEC. DI KAB. KUTAI BARAT. (Implementasi UU No. 22  tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah). ,’’(UGM,2002).
AS.62     PENERAPAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) MENUJU GOOD GEVERMANCE. Studi Implementasi instruksi Presiden No. 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerihtah (AKIP) di kantor sekretariat negara, sekretariat kabinet, sekratariat militer presiden, BPKP, MENPAN dan LAN., , .,’’(UGM,2003).
AS.63     PENGARUH KEUTAMAAN GENDER DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KAB. LOMBOK TENGAH., , .,’’(UGM,2005).
AS.64     KONSTRUKSI FEMINITAS PELAYANAN PUBLIK. (Studi Tentang Pelayanan  Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Ternata),,’’ (2006)
AS.65     Program studi MAP… ANALISIS EFEKTIVITAS PERENCANAAN (Studi Kasus Pada Kantor Bappeda Prop. Papua). .. 2002
AS.66     Program studi MAP…IMPLIKASI PERGESARAN FUNGSI TERHADAP KINERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYA PURA. ..(2003)
AS.67.    Program Studi Ketahanan masyarakat….PERISTIWA “BLACK SEPTEMBER 1997” DAN USAHA PENCEGAHAN KERUSUHAN ANTAR ETNIS DI KOTA MAKASAR.. (2000)
AS.68.    Program Studi Ketahanan masyarakat…. MEMBANGUN MODEL MANAJEMEN DAN PENCEGAHAN KONFLIK DI TINGKAT LOKAL. (Studi kasus hubungan komunitas hindu dan muslim di kelurahan loloan barat kec. Negara kab. Jembrana. Bali)..(2000)
AS.69.    Program Studi MAP.,,,,IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA PENINGKATAN PEMBANGUNAN KAMPUNG/KELURAHAN DI KOTA JAYAPURA.. (2007).
AS.70.    Program Studi MAP.,,,TRANSPARANSI REKRUITMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi pada Badan kepegawaian daerah prop sumatara barat).. (2007)
AS.71.    Politik……. INSTITUSIONALISME PARTAI POLITIK. (Studi pada DPW Partai Amanat Nasional Provinsi Maluku Utara Periode 2001-2005)…2007
AS.72.    DISKRESI DALAM MANAJEMEN KONFLIK. (Studi Kasus Konflik Barat Batas Wilayah di Blok Sekip UGM antara Pemerintah Desa Catur Tunggal, Kec.  Depok Kab. Sleman dan Pemerintah Desa Sinduadi Kec. Mlati. Kab Sleman.. (UGM,2000)
AS.73.    Sosiologi…… PATOLOGI BIROKRASI DAN AKIBATNYA DALAM PENGEMBANGAN KARIR PROMOSI JABATAN STRUKTURAL DI PEMERINTAHAN KAB GUNUNG KIDUL … (2000)
AS.74.    Sosiologi. . .. .  INSTITUSI PENDIDIKAN LOKAL MASYARAKAT SUKU MEYBRAT DI PAPUA... .(2000).
AS.75.    Sosiologi…….KONSTRUKSI FEMINITAS DAN MASKULINITAS DALAM MEDIA MASSA (Analisis Wacana terhadap Majalah Femina).. (2000).
AS.76.    Program Studi MAP……...PROSEDUR PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL BERBASIS KOMPETENSI  DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA SINGKAWANG.. (UGM,2008).

 
[KODE A2] dalam bentuk hardcopy

1. ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN SUB SEKTOR PERKEBUNAN DI KABUPATEN MUARO JAMBI (STUDI KASUS PADA PIR – BUN KES KARET DILOKASI KECAMATAN JAMBI DILUAR KOTA KABUPATEN MUARO JAMBI) (,04)
2. REFORMASI BIROKRASI LOKAL (STUDI KASUS DI SEKRETARIAT DAERAH TIMUR TENGAH SELATAN (,01)
3. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROMOSI JABATAN STRUKTURAL DIKANTOR BAPEDA KABUPATEN JAYAWIJAYA (,02)
4. PENERAPAN PRINSIP KEWIRAUSAHAAN DALAM KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH DIKABUPATEN TIMUR TENGAH SELATAN (,04)
5. PERANAN ORANG KUAT DALAM POLITIK LOKAL DI EKS SWARAJA MOLLO KABUPATEN TIMUR TENGAH SELATAN (,04)
6. PENANGANAN MASALAH KAKI LIMA (STUDI KASUS IMPLEMENTASI KETERTIBAN UMUM WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DI KECAMATAN TANAH ABANG) (,03)
7. REKONSTRUKSISASI ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO PROVING DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA) (,03)
8. ANALISIS KEBIJAKAN PENANGGULANGAN PELANGGARAN DIBIDANG PELANGGARAN DIBIDANG HUKUM MEREK (ANALISIS EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG NO 15 TAHUN 01 TENTANG MERK) (,04)
9. ANALISIS KEBIJAKAN PENINGKATAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (,02)
10. KOSONG
11. PENGATURAN POLITIK LOKAL DI INDONESIA (4) DESA DAN BERBAGAI NAMA LAINNYA DALAM PERKEMBANGAN POLITIK INDONESIA (,04)
12. EFEKTIFITAS PENGAWASAN BADAN PENGAWAS DAERAH KABUPATEN FAK FA (,04)
13. E-GOVERNMENT (KAJIAN TENTANG EFEKTIFITAS INTERNET DAN SMS DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRATIS E-GOVERMENACE DI YOGYAKARTA) (,04)
14. ANALISIS EFEKTIFITAS ORGANISASI PASCA PENGGABUNGAN KANWIL DENGAN DINAS (STUDI PADA DINAS SOSIAL PROPINSI NAGGROS ACEH DARUSALAM) (,05)
15. PELAKSANAAN UJI COBA STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNTUK KESEHATAN DASAR PUSKESMAS DIKABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (,05)
16. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KREDIT USAHA TANI (KUT) DIKABUPATEN INDRA GIRI (,03)
17. ADAPTIBILITAS BUDAYA ORGANISASI TERHADAP PRODUKTIFITAS KERJA APARATUR PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANJUNG BALAI (,03)
18. EFEKTIFITAS PENGELOLAAN KEBERSIHAN DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA (,03)
19. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN PADA WILAYAH DAS JANABERANG (STUDI KELEMBAGAAN GERAKAN NASIONAL REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DIKABUPATEN GOWA) (,05)
20. PENGARUH LATIHAN TERHADAP PROFESIONALISME APARATUR PEMERINTAH DAERAH DIKABUPATEN KEPULAUAN RIAU (,05)
21. PENGARUH LATIHAN TERHADAP PROFESIONALISME APARATUR PEMERINTAH DAERAH DIKABUPATEN KEPULAUAN RIAU (,05)
22. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA ORGANISASI (STUDI KASUS PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALANGKARAYA) (,02)
23. POLITIK ETNISITAS DALAM PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN MINAHASA PROPINSI SULAWESI UTARA (,05)
24. PROSES PEMEKARAN KECAMATAN SIANTAR (,04)
25. GAYA KEPEMIMPINAN BUPATI KONAWE PERIODE 2003-2008 DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAERAH 9STUDI PADA KANTOR SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KONAWE (,05)
26. EFEKTIFITAS ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KONAWE (,03)
27. PENGARUH KEBIJAKAN MONETER TERHADAP HUBUNGAN ANTARA BETAME DENGAN RETUN SAHAM (,04)
28. ANALISIS KESTABILAN FAKTOR PENENTU HARGA SAHAM BLUE CIP DI INDONESIA (,02)
29. PENERAPAN SOAL GOVERNANCE DITINGKAT DAERAH (STUDI KASUS DIKABUPATEN BENGKULU SELATAN PROP BENGKULU)(,02)
30. RETRUKTURISASI BIROKRASI DAN PENGEMBANGAN GOOD GOVERNANCE (ASPEK KOMPETISI ADMINISTRASI, TRANPARASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG) (,02)
31. ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (,01)
32. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA KEJAKSAAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (,02)
33. STUDI KINERJA ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA (,04)
34. DEMOKRASI DALAM ORGANISASI MAPULUS DIMINAHASA (STUDI KASUS DIDESA TUMALUTUNG KECAMATAN DAERAH KAB MINAHASA SELATAN (,04)
35. KEBIJAKAN PERBURUHAN PHILIPINA DALAM MELINDUNGI BURUH MIGRAN (,05)
36. PROSES KEBIJAKAN PENATAAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN (STUDI TENTANG PEMBUATAN KEBIJAKAN PENATAAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN PADA AWAL PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (,05)
37. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RESSTTLEMENT TERHADAP WARGA TIMUR-TIMUR DIKABUPATEN BELU PROPINSI NTT (,04)
38. PENGARUH ANALISIS JABATAN TERHADAP KINERJA APARATUR PADA BADAN PENGAWASAN DAERAH KAB KULON PROGO (,05)
39. PERILAKU VOLING MASYARAKAT ATONI METO (ANALISIS TERHADAP PERILAKU VOLING MASYARAKAT ATONI METO DI KECAMATAN MOLLO SELATAN, MOLLO UTARA DAN FALIUMNASI  KABUPATEN TIMUR TENGAH SELATAN PROP NTT PADA PEMILU 1997, 1999, DAN 2004 (,05)
40. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DIKAB REMBANG (,04)
41. PERUMUSAN KEBIJAKAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MAGELANG DALAM MELAKSANAKAN OTONOMI DAERAH (,02)
42. KETIMPANG PELAKSANAAN KEBIJAKAN HUTAN LINDUNG NONA DIKOTA AMBON PASKA KONFLIK SOSIAL (,04)
43. ASEAN SECURITY COMMUNITY MOTIF DAN PROSPEK (,04)
44. PARSIPASI POLITIK PEREMPUAN STUDI TENTANG FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI POLITIK ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DINUSA TENGGARA TIMUR (,02)
45. PERAN ORGANISASI DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DURI (STUDI KASUS PT CALTES PASIFIF INDONESIA) (,05)
46. ANALISIS PENGADAAN BARANG/JASA BERDASARKAN KEPRES NOMER 18 TAHUN 2000 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK (,05)
47. EFEKTIFITAS PEKERJA SOSIAL KECAMATAN KABUPATEN GUNUNG KIDUL ERA UNDANG-UNDANG NOMER TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAH DAERAH (,02)
48. STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA DIKABUPATEN SOLOK PROPINSI SUMATERA BARAT (STUDI KASUS PADA DINAS PARIWISATA KABUPATEN SOLOK DALAM PENGEMBANGAN OBYEK WISATA DANAU DIATAS DANAU DIBAWAH DAN DANAU TALANG TASWALANG) (,02)
49. PENGARUH PERISTIWA 1965 ‘TERHADAP PERUBAHAN IDENTITAS KORBAN’ (STUDI KASUS DESA RANDUSARI, KECAMATAN TERAS BOYOLALI) (, 04)
50. MANAJEMEN PELUCUTAN SENJATA YANG MELIBATKAN MASYARAKAT- MASYARAKAT BELAJAR DARI PENGALAMAN REKUNSTRUKSI DAN REHABILITASI MALUKU PASCA KONFLIK (,05)
51. KINERJA ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BATAM DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENDUDUK KOTA DIKOTA BATAM (,05)
52. RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DIKAWASAN PASAR HILIR KEPASAR RETAIL JAKBARING PALEMBANG (,05)
53. REFORMASI DIINDONESIA STUDI ATAS PEMIKIRAN POLITIK PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK (PGRI) 1998-2000 (,01)
54. IMPLEMENTASI PP NO 8 TAHUN 2003 DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN UU NO 45 TH 1999 DI PROPINSI IRIAN JAYA BARAT 9,05)
55. UPAYA PENINGKATAN KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KAB LAHAT (,  )
56. EVALUASI KINERJA PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TERPADU DIPULAU BINTAN KABUPATEN KEPULAUAN RIAU (,03)
57. EFEKTIFITAS PELAKSANAAN FUNGSI BAPPEDA TINGKAT II DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (STUDI KASUS PADA BAPPEDA TINGAT II SINTAN) (,96)
58. HUBUNGAN PUSAT DAERAH DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGUKUHAN HUTAN PADA DAERAH ALIRAN SUNGAI JENEBERANG PROPINSI SULAWESI SELATAN (,05)
59. REVIEW KEBIJAKAN PENGUKUHAN DAN PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT (STUDI TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT KABUPATEN KERINCI PROPINSI JAMBI) (,06)
60. ROMO MANGUN WIJAYA DAN PERLAWANAN NIR KEKERASAN STUDI ATAS PERJUANGAN SEORANG ROHANIAWAN MEMBELA KAUM MARGINAL (,03)
61. OTONOMI DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN PERAN MASYARAKAT DAN BIROKRASI DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DIDESA SUNGAI BAKAU KECAMATAN KURAU KAB TANAH LAUT PROPINSI KALIMANTAN SELATAN (,05)
62. ANALISIS FRAMING TERHADAP PEMBERITAAN KOMPAS DAN REPUBLIK SELAMA ENAM BULAN DARURAT MILITER DI NAD (19 MEI – 19 NOVEMBER 03) (,05)
63. KONFLIK BATAS MARITIM DAN PULAU-PULAU ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN MALAYSIA DILAUT SULAWESI SEBAGAI DAMPAK SITERTIFKANNYA PETA LAUT 1979 OLEH PEMERINTAH MALAYSIA (,06)
64. EVALUASI KINERJA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TERPADU (PPWT) STUDI KASUS DIKABUPATEN GUNUNG KIDUL (,01)
65. ANALISIS KINERJA ORGANISASI BADAN PENGAWASAN PROPINSI MALUKU DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH MALUKU (,04)
66. KINERJA ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN PIDLE (,06)
67. PEMILU PASKA ORBA KUDA TROYA REOLIGAR KISME (STUDI KASUS PILKADAL, KABUPATEN SLEMAN) (,05)
68. BISNIS MILITER DAN DINAMIKA KONFLIK DIKOTA AMBON 1999-2000 (,05)
69. KINERJA ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN PIDLE (,06)
70. KINERJA KECAMATAN DALAM PELAYANAN (STUDI DIKECAMATAN MAGELANG UTARA KOTA MAGELANG) (,05)
71. KINERJA PELAYANAN PUBLIK DIKOTA PALEMBANG (STUDI PELAYANAN KK DAN KTP SINDUK SISTEM ONLINE) (,06)
72. ANALISIS ALTERNATIF KEBIJAKAN PERIKANAN KABUPATEN BENGKALIS UNTUK MENINGKATKAN PADA DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (,02)
73. REFORMASI BIROKRASI PERIZINAN USAHA (STUDI PADA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH-LAMPUNG) (,05)
74. KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN INVESTASI (KPPI) KABUPATEN PURBALINGGA (,05)
75. KUALITATIF PELAYANAN PUBLIK DIKANTOR PELAYANAN TRPADU (KPT) KOTA PAKAN BARU
76. EFEKTIFITAS ORGANISASI DINAS PMD, INFORMASI, KOMUNIKASI DAN PARIWISATA KABUPATEN KAPUAS PROPINSI KALIMANTAN TENGAH (,04)
77. KINERJA KECAMATAN DALAM PELAYANAN (STUDI DIKECAMATAN MAGELANG UTARA KOTA MAGELANG) (,05)
78. ANALISIS KEBUTUHAN PEGAWAI DAN PENGARUHNYA TERHADAP EFEKTIFITAS KERJA PEGAWAI DISEKRETARIAT DAERAH KOTA KENDARI (,06)
79. KINERJA ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT PROPINSI RIAU (,06)
80. KINERJA ORGANISASI PELAYANAN PUBLIK PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA MARTA KOTAMADYA YOGYAKARTA (,98)
81. PROGRAM PROMOSI PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN PADA PENDAPATAN MASYARAKAT, PERLUASAN USAHA DAN KESEMPATAN KERJA DI PROPINSI BENGKULU
82. PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, IKLIM ORGANISASI DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KAB KEPULAUAN RIAU (,04)
83. PENGARUH KEBIJAKAN 5 HARI KERJA TERHADAP EFEKTIFITAS ORGANISASI DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI RIAU (,06)
84. PENCEGAHAN KONFLIK KEKERASAN DALAM HUBUNGAN MUSLIM-KRISTEN DIKOTA PALU (,06)
85. THANK’S POLICES AND KONFLIET ESCALATION IN THE TREE SOUTHERMOST PROVINCES OF THAILAND PATTANI, YALA AND NARATHIWAT (,  )
86. DAMPAK MAKNA GANDA YANG DIHASILKAN DARI PEMOTONGAN SEBAGIAN OBYEK FOTO IKLAN TERHADAP EVALUASI PRODUK (,97)
87. KOSONG
88. KINERJA APARAT DI PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR KAB BENGKULU UTARA (,06)
89. KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEMERINTAH KAMPUNG KABUPATEN JAYAPURA DI DISTIK SENTANI TIMUR TAHUN 2004 (,06)




[KODE A4] dalam bentuk hardecopy

MAP.1.                 STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DESPENDA (SUATU STUDI KASUS DESPENDA TINGKAT II KAPUAS HULU KAL-BAR)             UGM,
MAP.2.                 STRATEGI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SAMBAS DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH                UGM,
MAP.3.                 STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DIREKTORAT SARANA PENDIDIKAN DALAM UPAYA PENUNTASAN PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN            UGM,
MAP.4.                 ANALISIS EFEKTIVITAS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I RIAU
MAP.5.                 PENERAPAN PERENCANAAN STRATEGIS DALAM PEMBANGUNAN KAB. ACEH SELATAN MENYONGSONG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH         UGM,
MAP.6.                 PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP SEMANGAT KERJA PEGAWAI DI SEKRETARIAT DAERAH PROP SULAWESI UTARA UGM,
MAP.7.                 PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP EFEKTIVITAS ORGANISASI LSM DIAN DESAN YOGYAKARTA     UGM,
MAP.8.                 EVALUASI KEBIJAKAN PENANGANAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PENGUNGSI TIMORF TIMUR PASCA JAJAK PENDAPAT (SUATU TINJAUAN PEMINDAHAN WILAYAH KERJA BAGI PNS PENGUNGSI TIMOR TIMUR LINGKUGAN DEPDAGRI DIPEMDA PROPINSI DIY)        UGM,
MAP.9.                 KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH TINGKAT DAERAH TINGKAT II DI PROPINSI DAERAH TINGKAT II LAMPUNG (STUDI DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA)          UGM,
MAP.10.                               PERAN ORGANISASI INFORMAL DI DALAM PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI KASUS LEMBAGA MUSYAWARAH ADAT IRIAN JAYA)           UGM,
MAP.11.                               STUDI KOMPARATIF HUTAN KEMASYARAKATAN DI KECAMATAN PANGGANG DAN KECAMATAN PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL PROP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA   UGM,
MAP.12.                               ANALISA EEFEKTIVITAS PERUSAHAAN DAERAH SULAWESI TENGAH / PD SULTENG (STUDI KASUS PERUSAHAAN DAERAH PADA UNIT PERCETAKAN DAN KONTRAKTOR)    UGM,
MAP.13.                               PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP EFEKTIVITAS ORGANISASI LSM DIAN DESA YOGYAKARTA             UGM,
MAP.14.                               MANAJEMEN STRATEGI PENGEMBANGAN OBYEK WISATA KABUPATEN LOMBOK BARAT DI PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT (UPAYA PENINGKATAN KUNJUNGAN WISATA)        UGM,
MAP.15.                               FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA (BAPPEKO) BANJARMASIN MENJELANG OTONOMI LUAS             UGM,
MAP.16.                               STRATEGI PEMBANGUNAN PARIWISATA BERBASIS KOMUNITAS (PBK) DI KAWASAN KOTA BANJARMASIN (SUATU UPAYA MENJADIKAN PARIWISATA SEBAGAI MOTOR PENGGERAK PEREKONOMIAN  DAERAH)                UGM,
MAP.17.                               EFEKTIVITAS ORGANISASI DINAS PERTANIAN TANAMAN PENGAN PROPINSI DATI II SUL-TENG (STUDI PELAKSANAAN PROGRAM SWASEMBADA BERAS DI PROPINSI SUL-TENG)             UGM,
MAP.18.                               IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN TENAGA PENGAJAR PNS DIPEKERJAKAN DI PTS (STUDI DI KOPERTIS WILAYA V DIY)              UGM,
MAP.19.                               HUBUNGAN MOTIVASI DAN PRESTASI DENGAN KEEFEKTIFAN KERJA PEGAWAI (STUDI KASUS DI SEKRETARIAT WILAYAH DAERAH KABUPATEN          DAERAH TINGKAT II NGANJUK)           UGM,
MAP.20.                               IMPLEMENTASI KONSEP BELA NEGARA KALANGAN PERS DI WILAYAH KERJA PWI CABANG JAWA TENGAH               UGM,
MAP.21.                               MANAJEMEN STRATEGIS DALAM PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (STUDI KASUS DI KABUPATEN TANGERANG)              UGM,
MAP.22.                               KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DI DAERAH KENDARI PROPINSI SULAWESI TENGGARA (STRATEGI MENGHADAPI OTONOMI DAERAH)            UGM,
MAP.23.                               STUDI TENTANG KERJA SAMA PEMBANGUNAN KUPANG [NORTHERN     TERRITORY] SEBAGAI SALAH SATU CARA PENERAPAN PEMBANGUNAN INDONESIA BAGIAN TIMUR DAN PENGANTISIPASIAN ABAD PASIFIK                UGM,
MAP.24.                               IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN LIGKUNGAN HIDUP (SUATU STUDI KASUS KERUSAKAN LAHAN KRITIS SUB DAS SANTANI KABUAPTEN JAYA PURA PROP IRIAN JAYA        UGM,
MAP.25.                               PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DALAM PERSPEKTIF KETAHANAN NASIONAL (STUDI KASUS DAERAH KOTA KUPANG PROPINSI NTT) UGM,
MAP.26.                               IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING TENTANG PROGRAM DIPLOMA 3 ILMU PEMERINTAHAN DI PROPINSI IRIAN JAYA             UGM,
MAP.27.                               EVALUASI KEBIJAKAN KENAIKAN PANGKAT MELALUI SISTEM KREDIT POINT BAGI GURU SD, SLTP DAN SMU (STUDI KASUS KOTA BANDA ACEH)    UGM,
MAP.28.                               IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENGEMBANGAN KOMODITA KOKOA DI KABUPATEN YAPEN WAROEN              UGM,
MAP.29.                               STRATEGI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN PEMBANGUNAN DI SEKTOR PERTANIAN SUB SEKTOR PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURAL DI DESA ELABUKAMA KEC. ASOLOGAMA KAB JAYA WIJAYTA PROP IRIAN JAYA (STUDI PENDEKATAN POLITIK PEMBANGUNAN)    UGM,
MAP.30.                               IMPLEMENTASI UU NO.22 TH 1999 DI DPRD KOTA YOGYAKARTA PELUANG DAN TANTANGAN DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI DAERAH        UGM,
MAP.31.                               FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENINGKATAN RETRIBUSI DAERAH (STUDI KASUS PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KAB SORONG)     UGM,
MAP.32.                               IMPLEMENTASI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DANRESTORAN TERHADAP PENINGKATAN PAJAK ASLI DAERAH KAB.BANTUL DIY            UGM,
MAP.33.                               STUDI EFEKTIVITAS KERJA ORGANISASI HIMPUNAN WANITA KARYA (HWK) STUDI KASUS DI KABUPATEN SORONG)  UGM,
MAP.34.                               PEREMPUAN DAN REKRUITMEN POLITIK (STUDI KAJIAN TERHADAP PROSES REKRUITMEN PEREMPUAN PAPUA DALAM KEANGGOTAAN DPRD PROPINSI PAPAU) UGM,
MAP.35.                               PERAN BADAN PERWAKILAN DESA DALAM PROSES DEMOKRATISASI PEMERINTAH LOKAL (SUATU KASUS PEMBENTUKKAN BADAN PERWAKILAN DESA DI KAB SORONG)   UGM,
MAP.36.                               KINERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KAB. FLORES TIMUR (STUDI DENGAN PENDEKATAN MANAJEMEN STRATEGI)              UGM,
MAP.37.                               STRATEGI PENINGKATAN KINERJA BADAN USAHA MILIK DAERAH ANALISIS SWOT TERHADAP PD. HOTEL SWARNADWIPA UGM,
MAP.38.                               PENGELOLAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN PEDESAAN BERBASIS KOMUNITAS (STUDI KASUS PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN DI KEC KALI BAWANG KAB KULONPROGO PROPINSI DIY)                UGM,
MAP.39.                               ANALISIS KEBIJAKAN TRAYEK ANGKUTAN  PERKOTAAN DI KOTA YOGYAKARTA  UGM,
MAP.40.                               EFEKTIVITAS ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH PROPINSI NTB               
MAP.41.                               EVALUASI KEBIJAKAN PENDISTRIBUSIAN DANA SUBSIDI BBM KEPADA MASYARAKAT MELALUI PROGRAM DANA BERGULIR DI KEBUPATEN MUSI KAPUAS          UGM,
MAP.42.                               IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT (JPKM) DI KOTA YOGYAKARTA    UGM,
MAP.43.                               PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR EFISIENSI ”PROGRAM DIKLAT” PROPINSI DAERAH TINGKAT I KAL-BAR         UGM,
MAP.44.                               IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DI DINAS PARIWISATA PROP DIY                UGM,
MAP.45.                               STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DIKLAT APARATUR PEMERINTAH DAERAH [KASUS PROGRAM DIKLAT PENJENJANGAN SPADA DAN SPALA DI PROPINSI DATI I KAL-BAR]             UGM,
MAP.46.                               FUNGSI DAN PERAN DPRD DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH [STUDI DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH]      UNIV
MAP.47.                               SIKAP DAN KEPENTINGAN AMARIKA SERIKAT TERHADAP APEC UGM,
MAP.48.                               IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DI DINAS PARIWISATA PROP DIY                UGM,
MAP.49.                               KUALITAS PELAYANAN AIR MINUM [STUDI PERBANDINGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KAB DATI II KUPANG DAN BADAN PENGELOLAAN AIR MINUM KAB DATI II BELU]              UGM,
MAP.50.                               IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TRIPROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I SUL-SEL [PERUBAHAN POLA PIKIR PERWILAYAHAN KOMODITAS DAN PETIK OLAH JUAL]                UGM,
MAP.51.                               IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JARING PENGAMAN SOSIAL [STUDI KASUS PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN DI KAB. DATI II LEBAK PROP. JAWA BARAT          UGM,
MAP.52.                               STRATEGI PENINGKATAN KINERJA BADAN USAHA MILIK DAERAH [STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KAB. KULON PROGO             UGM,
MAP.53.                               MANAJEMEN STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA STUDI KASUS : PARIWISATA KOTA MADYA DATI II SURAKARTA         UGM,
MAP.54.                               EFEKTIVITAS LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM BANTUAN DESA [STUDI KASUS DI KELURAHAN MALABERO TELUK SEGARA KODYA BENGKULU] UGM,
MAP.55.                               STRATEGI PENGEMBANGAN SISTEM PELAKSANAAN TEKNIS OPERASIONAL DINAS KEBUDAYAAN PROPINSI DAERAH  ISTIMEWA YOGYAKARTA      UGM,
MAP.56.                               KEBIJAKAN BANTUAN TENAGA DOSEN PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK PERGURUAN TINGGI SWASTA DI INDONESIA UGM,
MAP.57.                               PENGARUH KEPEMIMPINAN TERHADAP IKLIM ORGANISASI DAN MOTIVASI KERJA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN [STUDI KASUS PADA RUMAH SAKIT UMUM PROP DR. W.JOHANES KUPANG NTT]                UGM,
MAP.58.                               KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KOTA JAMBI DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH                UGM,
MAP.59.                               KESIAPAN PELAKSANAAN TITIP BERAT OTONOMI DAERAH KABUPATEN [SUATU STUDI TENTANG KEUANGAN DAERAH DAN KEMAMPUAN ADMINISTRASI APARAT PEMERINTAH DAERAH DI KAB. SOLOK PROP SUM-BAR]                UGM,
MAP.60.                               ANALISIS KEBIJAKAN PENINGKATAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PADANG PARIAMAN                UGM,
MAP.61.                               STRATEGI PENGEMBANGAN SEKTOR PERTANIAN TANAMAN PANGAN DI KAB. WONOGIRI DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH      UGM,
MAP.62.                               KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KOTA JAMBI DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH                UGM,
MAP.63.                               PEMEKARAN WILAYAH DI KABUPATEN SORONG, ANALISIS : FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PEMEKARAN WILAYAH DI KABUPATEN SORONG       
MAP.64.                               ANALISIS KINERJA PELAYANAN PDAM KOTA PALANGKARAYA    UGM,
MAP.65.                               PENDORONG PEMBANGUNAN DAERAH : STUDI TENTANG EFEKTIVITAS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH [STUDI PENELITIAN PADA BAPPEDA KAB DATI II ACEH UTARA DAN BAPPEDA DATGI II ACEH TIMUR]                UGM,
MAP.66.                               ANALISIS FAKTOR SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGARUHNYA TERHADAP KINERJA BAPPEDA [STUDI KASUS DI BAPPEDA TINGKAT II KENDAL]                UGM,
MAP.67.                               IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RENCANA INDUK KOTA/RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA JAMBI PROPINSI JAMBI              UGM,
MAP.68.                               PROSES IMPLEMENTASI PROGRAM COMMUNITY DEVELOPMENT DI ZONA INDUSTRI LHOUK SEUMAWE ACEH UTARA               UGM,
MAP.69.                               KINERJA BAGIAN TELEMATIKA BIRO HUMAS SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI SUM-BAR DALAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN     UGM,
MAP.70.                               FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS KINERJA PERENCANAAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BAPPEDA      UGM,
MAP.71.                               MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA [STUDI KASUS DI SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA              UGM,
MAP.72.                               PENGARUH BUDAYA BIROKRASI TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN PERIWISATA [STUDI DI KABUPATEN BADUNG-BALI]    UNIV,
MAP.73.                               STUDI KINERJA  ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA                UGM,
MAP.74.                               PROFESIONALISME APARATUR PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA [STUDI KASUS DI KANTOR CATATAN SIPIL]                UGM,
MAP.75.                               PERGESERAN PERAN DINAS PENERANGAN DI ERA AWAL PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH [STUDI KASUS DI DINAS PENERANGAN KOTA PALANGKARAYA]                UGM,
MAP.76.                               KINERJA ORGANISASI PDAM KABUPATEN MERAUKE      UGM,
MAP.77.                               ANALISIS KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI ERA OTONOMI DAERAH [STUDI PADA INDUSTRI MANUFAKTUR DI KABUPATEN SEMARANG]       UGM,
MAP.78.                               PROGRAM PROMOSI PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH, PENDAPATAN MASYARKAT, PERLUASAN USAHA DAN KESEMPATAN KERJA DI PROPINSI BENGKULU       UGM,
MAP.79.                               KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH         UGM,
MAP.80.                               ANALISIS KUALITAS PELAYANAN SUB DINAS CATATAN SIPIL KABUPATEN WONOGIRI     UGM,
MAP.81.                               EFEKTIVITAS ORGANISASI DISPENDA KABUPATEN MARAUKE PROP IRIAN JAYA UGM,
MAP.82.                               FUNGSI DAN PERAN LEGISLATIF DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH [STUDI KASUS PERDA NO.14 TAHUN 2000 TENTANG PUNGUTAN DAERAH ATAS PENGANGKUTAN DAN ATAU PENJUALAN HASIL PERTANIAN DAN INDUSTRI KELUAR WILAYAH KABUPATEN KAPUAS]      UGM,
MAP.83.                               IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM IDT DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN [STUDI DI KELURAHAN TUNJUNG SEKAR KOTA MALANG]             UGM,
MAP.84.                               ANALISIS PENATAAN KELEMBAGAAN KECAMATAN DI KABUPATEN KUTAI BARAT [IMPLEMENTASI UU NO.22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAH DAERAH]            UGM,
MAP.85.                               PERILAKU BIROKRASI DALAM PERSPEKTIF SOSIAL BUDAYA [STUDI KASUS PERANAN DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA DENPASAR]        UGM,
MAP.86.                               EFEKTIVITAS PROGRAM PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN AGAM [STUDI KASUS PENGEMBANGANOBYEK PARIWISATA PARALAYANG]    UGM,
MAP.87.                               AKSES PENDUDUK MISKIN KENDALA PENUNTASAN WAJIB BELAJAR [STUDI EVALUASI KINERJA KEBIJAKAN WIJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN DI PROP JAWA TENGAH]           UGM,
MAP.88.                               EVALUASI PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA TERPADU DI PULAN BINTAN [STUDI DAMPAK PROGRAM TERHADAP DAERAH KABUPATEN  KEPUALAUAN RIAU]        UGM,
MAP.89.                               EVALUASI KINERJA PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA TERPADU DI PULAU BINTAN KAB. KEPULAUAN RIAU               UGM,
MAP.90.                               AKUNTABILITAS NONGOVERNMENTAL ORGANISATION [STUDI TERHADAP PERHIMPUNAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA (PKBI) LAMPUNG] UGM,
MAP.91.                               KONFLIK DALAM PROSES PEMILIHAN DAN PENETAPAN WALIKOTA KENDARI PROPINSI SULAWESI TENGAH PERIODE 2001-2006       UGM,
MAP.92.                               EFEKTIVITAS PEKERJA SOSIAL KECAMATAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL ERA UU NO. 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAH DAERAH   UGM,
MAP.93.                               PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT [STUDI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM P2KP DI DESA BOKOHARJO KEC. PRAMBANAN KAB. SLEMAN PROPINSI DIY] UGM,
MAP.94.                               PROGRAM PROMOSI PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN ASLI DAERAH, PENDAYAAN MASYARASKAT, PERLUASAN USAHA DAN KESEMPATAN KERJA DI PROPINSI BENGKULU               UGM,
MAP.95.                               EFEKTIVITAS PEKERJA SOSIAL KECAMATAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL ERA UU NO. 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAH DAERAH   UGM,
MAP.96.                               NETRALITAS BIROKRASI PUBLIK [STUDI KASUS BIROKRASI PEMERINTAH KOTA CIREBON]                UGM,
MAP.97.                               ANALISIS KUALITAS PELAYANAN AKTA PERKAWINAN [STUDI KASUS PADAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROPINSI DKI JAKARTA  UGM,
MAP.98.                               STUDI TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM SETELAH PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI PROPINSI JAWA TENGAH             UGM,
MAP.99.                               KUALITAS PELAYANAN AIR BERSIH PDAM KABUPATEN TULUNG AGUNG              UGM,
MAP.100.                            PERANAN BIROKRASI DALAM PELAYANAN PERIJINAN INVESTASI DI PROPINSI JAMBI     UGM,
MAP.101.                            KUALITAS PELAYANAN KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU [STUDI KASUS SERTIFIKAT TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU]   UGM,
MAP.102.                            EVALUASI KINERJA PELAYANAN UMUM SATU PINTU TERHADAP PENINGKATAN MUTU PELAYANAN DI KANTOR KECAMATAN [STUDI KASUS DI KANTOR KECAMATAN DEPOK      SLEMAN    DIY]                UGM,
MAP.103.                            KINERJA PELAYANAN PUBLIK [STUDI KASUS IJIN PENDIRIAN BANGUNAN DI KOTA JAYAPURA]                UGM,
MAP.104.                            IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN KTP DI KOTA DEPOK                UGM,
MAP.105.                            STRATEGI KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH PADA DATI II KABUPATEN LAMPUNG SELATAN [STUDI KASUS RENCANA KAB TANGGAMUS]     UGM,
MAP.106.                            RESTRUKTURISASI ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH [STUDI KASUS PADA SEKRETARIS DAERAH KAB KULONPROGO PRIPINSI DIY]             UGM,
MAP.107.                            ANALISIS PROBLEMA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU) DI DIY         UGM,
MAP.108.                            PENANGANAN MASALAH PEDAGANG KAKI LIMA [STUDI KASUS IMPLEMENTASI KETERTIBAN UMUM WILAYAH DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA DI KEC. TANAH ABANG]                UGM,
MAP.109.                            FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KOMITMEN ORGANISASIONAL PEGAWAI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PRIPINSI RIAU    UGM,
MAP.110.                            COSTUMER ORIENTED DALAM PELAYANAN RSUD PROPINSI RIAU            UGM,
MAP.111.                            STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN SETYA LENCANA PENDIDIKAN [PERATURAN PEMERINTAH NO. 5 TAHUN 1985]     UGM,
MAP.112.                            PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, IKLIM ORGANISASI DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU   UGM,
MAP.113.                            ANALISIS PELIMPAHAN WEWENANG BUPATI DI BIDANG PERIJINAN KEPADA CAMAT [STUDI KASUS PELAYANAN IZIN TEMPAT USAHA DI BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAHAT]         UGM,
MAP.114.                            MAP. DRAF TESIS ; EVALUASI HASIL DIKLAT PENJENJANGAN DI SEKRETARIAT KOTAMADYA PONTIANAK KAL-BAR    UGM,
MAP.115.                            PEREMPUAN DAN KEMISKINAN : STUDI TENTANG RELASI GENDER DALAM KOMUNITAS MISKIN KEDUNGMANGU MASJID DI KOTA SURABAYA   SOSIALOGI
MAP.116.                            PENYEDIAAN TANAH DALAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN TIPE RS DAN RSS [STUDI KASUS PADA PT. PURNAMA KRISNA MULYA DALAM PENYEDIAAN TANAH UNTUK PERUMAHAN BALE ASRI DI DUSUN PERENG DESA BALECATUR KEC GAMPING KAB SLEMAN]            SOSILOGI
MAP.117.                            JALAN KETIGA (THE THIRD WAY) ANTHONY GIDDENS ” DIALEKTIKA ANTARA PASAR, NEGARA DAN MASYARAKAT MADANI”              UGM,
MAP.118.                            POLA AKOMODASI MASYARAKAT TIONGHOA DALAM BERHADAPAN DENGAN BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK DI KOTA PONTIANAK            UGM,
MAP.119.                            STUDI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN PERMASALAHAN KEDUNGOMBO DI KEC. KEMUSU KAB BOYOLALI               UGM,
MAP.120.                            IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN (RASKIN) DI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2002 [STUDI KEBIJAKAN SUBSIDI PANGAN TERARAH (TARGET FOOD SUBSIDY) DAN INCOME   TRANSFER UNTUK KELUARGA MISKIN DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN PANGAN POKOK DI KELURAHAN PULISEN, DESA PUSPORENGGO DAN DESA SUKARAME]               UGM,
MAP.121.                            IMPLEMENTASI PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA [STUDI KASUS DI DINAS PARIWISATA JAMBI]                UGM,
MAP.122.                            DETERMINAN INDIVIDUAL DAN STRUKTURAL KESEJAHTERAAN KELUARGA [STUDI DI PEDESAAN KABUPATEN KULONPROGO]      SOSIOLOGI
MAP.123.                            STUDI TENTANG KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI ORANG MADURA DI SUMBAWA: ANALISIS KAPITAL SOSIAL DAN TRUST         SOSIOLOGI
MAP.124.                            KONTINUITAS TRADISI DAN MODERNISASI PESANTREN [ANALISA PROSES PENDIDIKAN PESANTREN]      SOSIOLOGI
MAP.125.                            STUDI TENTANG MEKANISME PERTAHANAN DIRI PARTAI GOLKAR : ANALISIS TINDAKAN VALUNTARISTIK DAN SKEMA A-G-I-L [ADAPTION GOAL ATTAINMENT-INTEGRATION-LATENCY]                SOSIOLOGI
MAP.126.                            PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI PENGHIJAUAN DENGAN PROGRAM REHABILITASI LAHAN DAN KONSERVASI TANAH UNTUK PENGENDALIAN EROSI DAN BANJIR DI KAB. PURWOREJO [KEBIJAKAN PUBLIK]       UGM,
MAP.127.                            IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KREDIT USAHA TANI (KUT) DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR (KEBIJAKAN PUBLIK)                UGM,
MAP.128.                            REFORMANCE SEKBER KARTAMANTUL [STUDI KASUS PADA TPA SAMPAH PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL DIY]      UGM,
MAP.129.                            RESOLUSI KONFLIK PENGELOLAAN TANAH ULAYAH [STUDI TENTANG UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN DALAM MENANGANI KONFLIK ANTARA MASYARAKAT ADAT DESA TANGKAN DENGAN PT.HASFARM UTAMA ESTATE DI KAB. BARITO SELATAN]            IP,
MAP.130.                            EFEKTIVITAS PENGAWASAN BADAN PENGAWAS DAERAH KABUPATEN FAK-FAK               AN.
MAP.131.                            PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN BERSAMA MASYARAKAT [STUDI KASUS DI KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN KEDU UTARA KAWASAN HUTAN DIENG KAB. WONOSOBO]         AN
MAP.132.                            DAMPAK REFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT (UNIT SWADANA) TERHADAP MUTU PELAYANAN       AN
MAP.133.                            EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NO. 2A TAHUN 2001 PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KAB. SIAK              UGM,
MAP.134.                            IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INSEMINASI BUATAN PADA TERNAK SAPI POTONG DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TIMUR TENGAH UTARA       UGM,
MAP.135.                            IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KONSERVASI ENERGI [STUDI KASUS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KONSERVASI ENERGI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL] UGM,
MAP.136.                            PERANAN KINERJA SUMBER DAYA MANUSIA PADA PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH BENGKULU         UGM,
MAP.137.                            ANALISIS EFEKTIVITAS ORGANISASI [STUDI KASUS PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDUNG]                UGM,
MAP.138.                            KINERJA PROYEK AIR BERSIH DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN UNTUK MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (WSLIC-II) [STUDI KASUS KABUPATEN SOLOK]           UGM,
MAP.139.                            IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN BATAS WILAYAH DI KOTA DEPOK              UGM,
MAP.140.                            IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMILIHAN KEPALA DESA [STUDI KASUS DI DESA CEPER KECAMATAN CEPER DAN DESA KALIKOTES KEC KALIKOTES KAB DATI II KLATEN]             UGM,
MAP.141.                            STRATEGI PENGELOLAAN KEBERSIHAN DI KOTA PEKANBARU      UGM,
MAP.142.                            KUALITAS RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PEMERINTAH KOTA MEDAN [STUDI TENTANG PROSES DAN KETERLIBATAN STAKEHOLDER DALAM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS KOTA MEDAN TAHUN 2001-2005]                UGM,
MAP.143.                            KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU [STUDI KASUS PADA PERSIAPAN PENINGKATAN STATUS EKS KAWENANAN MUARA DUA MENJADI KABUPATEN DEFINITIF]  UGM,
MAP.144.                            KONFLIK RELOKASI LAHAN DALAM PEMBANGUNAN [KASUS RELOKASI LAHAN ”ULAT MARAS” DALAM PEMBANGUNAN BENDUNGAN BATU BULAN DI KEC. MOYO HULU KAB. SUMBAWA NUSA TENGGARA BARAT]                SOSILOGI
MAP.145.                            FAKTOR-FAKTOR SOSIAL BUDAYA YANG MEMPENGARUHI TINGGINYA ANGKAKEMATIAN IBU DAN ANAK DI PROPINSI JAWA TENGAH           SOSIOLOGI
MAP.146.                            ASEAN SECURITY COMUNITY : MOTIF DAN PROSPEK       SOSPOL
MAP.147.                            STUDI TENTANG ISU-ISU STRATEGIS DALAM PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI PROPINSI BANTEN               UGM,
MAP.148.                            ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN SUB SEKTOR PERKEBUNAN DI KABUPATEN MUARO JAMBI [STUDI KASUS PADA PIR BUN NES KARET DI LOKASI KEC JAMBI LUAR KOTA KAB. MUARO JAMBI]             UGM,
MAP.149.                            E-GOVERNMENT [KAJIAN TENTANG EFEKTIVITAS INTERNET DAN SMS DALAM MEWUJUDKAN DEMOCRATIC E-GOVERNMENT DI YOGYAKARTA]             UGM,
MAP.150.                            PERUBAHAN BAHAN KONSTELASI POLITIK DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN [STUDI KASUS DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH]               UGM,
MAP.151.                            REFORMASI BIROKRASI LOKAL [STUDI KASUS DI SEKRETARIAT DAERAH KAB. TIMUR TENGAH SELATAN]            UGM,
MAP.152.                            STRATEGI PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KABUPATEN SIMALUNGUN [STUDI KASUS DINAS PENDAPATAN KABUPATEN SIMALUNGUN]              UGM,
MAP.153.                            EFEKTIVITAS ORGANISASI DINAS PENDAPATAN PROPINSI RIAU                UGM,
MAP.154.                            IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KREDIT USAHA TANI (KUT) DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR                UGM,
MAP.155.                            EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C KABUPATEN MUARA ENIM PROPINSI SUM-SEL 2000/2001      UGM,
MAP.156.                            IDENTIFIKASI POTENSI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BENGKALIS           UGM,
MAP.157.                            STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN DALAM RANGKA KEMBALI KE PEMERINTAH NEGERI MENUJU OTONOMI DESA YANG DEMOKRATIS [STUDI KASUS KABUPATEN MALUKU TENGAH PROPINSI MALUKU]              UGM,
MAP.158.                            PERAN DEWAN SEKOLAH SMP N 1 PIYUNGAN DI KABUPATEN BANTUL  UGM,
MAP.159.                            MANAJEMEN TRANSPORTASI PROGRAM BUSWAY DI JAKARTA UGM,
MAP.160.                            KEISTIMEWAAN PENDIDIKAN PROPINSI NANGROE ACEH DARUS SALAM              UGM,
MAP.161.                            REFORMASI BIROKRASI LOKASI [STUDI KASUS DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TIMUR TENGAH SELATAN]          UGM,
MAP.162.                            IMPLIKASI KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP TITIK PERTUMBUHAN EKONOMI KAWASAN          UGM,
MAP.163.                            PERANAN ORANG KUAT DALAM POLITIK LOKAL [STUDI KASUS MENGENAI PERAN EKSEKUTIF DALAM POLITIK LOKAL DI EKS.  SWAPRAJA MOLLO KABUPATEN TIMUR TENGAH SELATAN]          UGM,
MAP.164.                            PERILAKU VOTING MASYARAKAT ATONI METO [ANALISIS TERHADAP PERILAKU VOTING MASYARAKAT ATONI METO DI KECAMATAN MOLLO, MOLLO UTARA DAN FATUMINASI KABUPATEN TIMUR TENGAH SELATAN PROP NTT PADA PEMILU 1997,1999 DAN 2004]               UGM,
MAP.165.                            AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI KONTRAK KERJA SAMA PENGADAAN BARANG/JASA DAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI POLA KEMITRAAN PEMERINTAH DAN SWASTA DI TINGKAT PEMERINTAH LOKAL DI INDONESIA [STUDI KASUS PENERAPAN MANAJEMEN ”CONTRACTING-ANT PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PERHUBUNGAN DAN PERTAMBANGAN DI KAB. SLEMAN DIY”]  UGM,
MAP.166.                            KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KUALITAS TEMBAKAU DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PETANI (STUDI KASUS DI KABUPATEN TEMANGGUNG)   UGM,
MAP.167.                            KINERJA PT. BANK JATIM             UGM,
MAP.168.                            STRATEGI PENGEMBANGAN IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA DALAM MENGHADAPI KEBIJAKAN PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN AGAMA               UGM,
MAP.169.                            FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENINGKATAN RETRIBUSI DAERAH [STUDI KASUS PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KAB. SORONG]    UGM,
MAP.170.                            STRATEGI PENINGKATAN KINERJA KEJAKSAAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI              UGM,
MAP.171.                            RENDAHNYA KINERJA DPRD KABUPATEN MANGGARAI NTT DALAM APLIKASI FUNGSI LEGISLASI ANGGARAN DAN PENGAWASAN             UGM,
MAP.172.                            REFORMASI BIROKRASI LOKAL [STUDI KASUS DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TIMUR TENGAH SELATAN]          UGM,
MAP.173.                            KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MENUMBUHKAN DEMOKRASI DESA [STUDI DI DESA HARAPAN DANDESA PERAPAKAN KECAMATAN PEMANGKAT KAB SAMBAS PROPINSI KAL-BAR]               UGM,
MAP.174.                            IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN PADA WILAYAH DAS JENEBERANG [STUDI KELEMBAGAAN GERAKAN NASIONAL REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DI KAB. GOWA]              UGM,
MAP.175.                            IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA NO. 17 TAHUN 2002 MENGENAI PAJAK REKLAME [STUDI KASUS DI KABUPATEN PIDIE PROPINSI NAD]     UGM,
MAP.176.                            PENGARUH ANALISIS JABATAN TERHADAP KINERJA APARAT  PADA BADAN PENGAWASAN DAERAH KAB. KULONPROGO DIY                UGM,
MAP.177.                            KERJASAMA INVESTASI ANTAR DAERAH PADA KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KARET) PARE-PARE        UGM,
MAP.178.                            PERILAKU VOTING MASYARAKAT AMRI METO [ANALISIS TERHADAP PERILAKU VOTING MASYARAKAT AMRI METO DI KECAMATAN MOLLO, MOLLO UTARA DAN FATUMINASI KABUPATEN TIMUR TENGAH SELATAN PROP NTT]       UGM,
MAP.179.                            PROSES KEBIJAKAN PENATAAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH PROPINSI SUL-SEL [STUDI TENTANG PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN PENATAAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH PROPINSI SUL-SEL PADA AWAL PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH]       UGM,
MAP.180.                            IMPLIKASI PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP ALOKASI ANGGARAN PEMBANGUNAN SDM APARATUR DAERAH KAB. MAMUJU        UGM,
MAP.181.                            KEBIJAKAN PERBURUHAN PHILIPINA DALAM MELINDUNGI BURUH MIGRAN      UGM,
MAP.182.                            IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RESSETTLEMENT TERHADAP WARGA MASYARAKAT PENGUNGSI TIMOR TIMUR DI KAB. BELU PROPINSI NTT         UGM,
MAP.183.                            ANALISIS PENGADAAN BARANG/JASA BERDASAR-KAN KEPRES NOMOR 18 TAHUN 2000 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIAK  UGM,
MAP.184.                            PERSEPSI PEGAWAI TENTANG PERANAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DALAM PROSES POLA PENGEMBANGAN KARIER (PADA SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI SUM-SEL)         UGM,
MAP.185.                            PENYIMPANGAN PEMANFAATAN FUNGSI KAWASAN HUTAN LINDUNG UNTUK PEMUKIMAN [KASUS HUTAN LINDUNG GUNUNG NONA DI KOTA AMBON]    UGM,
MAP.186.                            KOMITE SEKOLAH DAN GOOD GOVERNANCE [STUDI PENGELOLAAN SEKOLAH PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KEC. KOTABU KABUPATEN MUNA PROPINSI SULAWESI TENGGARA]       UGM,
MAP.187.                            PERAN ORGANISASI DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DUNI [STUDI KASUS PT.    CALTEX  PASIFIC INDONESIA]     UGM,
MAP.188.                            IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN [STUDI KONTEKSTUALITAS DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM KELOMPOK USAHA BERSAMA FAKIR MISKIN DI KABUPATEN ROKAN HULU PROPINSI BIAK]                UGM,
MAP.189.                            STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN SETYA LENCANA PENDIDIKAN (PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 1984              UGM,
MAP.190.                            IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERPINDAHAN PASAR DI KABUPATEN ALOR PROPINSI NTT UGM,
MAP.191.                            KINERJA ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BATAM DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENDUDUK DI KOTA BATAM            UGM,
MAP.192.                            POTENSI, EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KABUPATEN MUARA ENIM PROP SUMATERA SELATAN 2000/2001 – 2002             UGM,
MAP.193.                            EFEKTIVITAS PROGRAM PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUAPTEM AGAM [STUDI KASUS PENGEMBANGAN OBYEK PARIWISATA BANDUNG]         UGM,
MAP.194.                            PENGARUH PERAN ELIT POLITIK FORMAL DAN INFORMAL TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KOTA TANGERANG               UNIV
MAP.195.                            PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN (P2MK) DI KOTA KENDARI              UGM,
MAP.196.                            PERILAKU PEMILIH PARTAI POLITIK KIAI PESANTREN DI YOGYAKARTA PADA PEMILU 1999                UGM,
MAP.197.                            ETIKA BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK [STUDI KASUS DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DENPASAR]         UGM,
MAP.198.                            PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PENDIDIKAN [STUDI KASUS TENTANG PELAYANAN PENDIDIKAN SD DI KAB SLEMAN DIY]        UGM,
MAP.199.                            STUDI EVALUASI TENTANG PROSES PEMBENTUKKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP NO.8 TAHUN 2003 DIKABUPATEN DI KEPULAUAN RIAU           UGM,
MAP.200.                            MENGUAK PROBLEMATIKA KELANGKAAN PANGAN MASYARAKAT BIBOKI [PENELITIAN DI DESA NONATBAAN NTT.]         UGM,
MAP.201.                            HUBUNGAN MENONTON IKLAN DI TELEVISI DENGAN LOYALITAS TERHADAP PRODUK BERMERK TERTENTU [STUDI TENTANG HUBUNGAN MENONTON TAYANGAN IKLAN RINSO DI TELEVISI DENGAN LOYALITAS PARA IBU RUMAH TANGGA DI RW.04 KELURAHAN RAWAJATI DALAM MENGGUNAKAN DETERJEN PENCUCI PAKAIAN MERK RINSO]                UI
MAP.202.                            PERILAKU MEMILIH WARGA NU DALAM PEMILIHAN PRESIDEN 2004       UGM,
MAP.203.                            FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDELEGASIAN KEWENANGAN KEPADA KECAMATAN DI KOTA BANJARMASIN                UGM,
MAP.204.                            FUNGSI KELOMPOK PENGRAJIN BAMBU DALAM SISTEM PRODUKSI DAN PEMASARAN KERAJINAN BAMBU DI KECAMATAN BANGLI KABUPATEN BANGLI. [STUDI TENTANG KELOMPOK PENGRAJIN BAMBU DI KECAMATAN BANGLI KAB BANGKLI PROPINSI BALI]   UGM,
MAP.205.                            MIGRASI PENDUDUK DAN KETAHANAN EKONOMI KELUARGA [STUDI MIGRAN ETHNIS BUGIS DI DESA ONEMBUTE KEC. LAMBUYA KABUPATEN KENDARI]             UGM,
MAP.206.                            FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDELEGASIAN KEWENANGAN KEPADA KECAMATAN DI KOTA BANJARMASIN                UGM,
MAP.207.                            MOBILITAS SIRKULER PEKERJA ANAK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP EKONOMI KELUARGA                UGM,
MAP.208.                            KINERJA APARAT DI PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR KABUPATEN BENGKULU UTARA                UGM,
MAP.209.                            INDEKS KEMISKINAN MANUSIA PADA TINGKAT KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI DIY 1996-2001 [ANALISIS DATA SUSENAS]          UGM,
MAP.210.                            KEADAAN SOSIAL EKONOMI TRANSMIGRAN UMUM DI DAERAH TRANSMIGRASI NON PASANG SURUT ”KAL-SEL”            
MAP.211.                            WANITA PEDAGANG KAKI LIMA & PERILAKU MOBILITAS SIRKULER [STUDI KASUS DI PASAR KOTA MADYA SEMARANG]     UGM,
MAP.212.                            PELUANG KERJA DI SEKTOR PERDAGANGAN & MOBILITAS PEDAGANG PASAR DI PEDESAAN [STUDI KASUS DI DESA SAMBI KEC.  SAMBI KAB. DATI II BOYOLALI JATENG]        UGM,
MAP.213.                            KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA TRANSMIGRAN DI KEC. MAGINTI KAB. MUNA ”SUL-TENG”                UGM,
MAP.214.                            KEADAAN SOSIAL EKONOMI TRANSMIGRAN DI DUSUN TEKAM KEC. MEMPAWAH HILIR KAB. DATI II PONTIANAK   UGM,
MAP.215.                            KESULTANAN TERNATE DALAM RANAH POLITIK LOKAL [STUDI TENTANG STRATEGI KEMBALINYA KESULTANAN TERNATE DALAM POLITIK LOKAL PASCA ORDE BARU]         UGM,
MAP.216.                            KINERJA BADAN DIKLAT PADA TAHUN 2004 [PENELITIAN DI BADAN DIKLAT PROPINSI KALIMANTAN  TENGAH]             UGM,
MAP.217.                            PERSAINGAN AMERIKA SERIKAT DAN PERANCIS DI KAWASAN TIMUR TENGAH  UGM,
MAP.218.                            DINAMIKA PEMILIH : [STUDI TERHADAP PREFERENSI POLITIK PEMILIH ETNIS TERNATE DALAM PEMILU LEGISLATIF 1999 & 2004 DI TERNATE]     UGM,
MAP.219.                            KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN KAMPUNG KAB JAYAPURA DI STRUK SENTANI TIMUR TAHUN 2004        UGM,
MAP.220.                            IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BIDANG KEHUTANAN DIKAB TABALONG [STUDI PERATURAN DAERAH NO. 07 TAHUN 2002]      UGM,
MAP.221.                            FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS DINAS PENDAPATAN DAERAH [SUATU STUDI EFEKTIVITAS DINAS  PENDAPATAN DAERAH KAB. DATI II PONTIANAK]      UGM,
MAP.222.                            KEBIJAKAN STRATEGIS UGM MENGIMPLEMEN-TASIKAN PERATURAN DAERAH NO. 153 TAHUN 2000 TENTANG PENERAPAN (UGM) SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA {BHMN} [STUDI KASUS PESPON FAKULT TERHADAP OTONOMI DAERAH ]               UGM,
MAP.223.                            KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR PELAYANAN UMUM KOTA SOLOK [STUDI KASUS PELAYANAN IZIN GANGGUAN [HO1 & SITU]       UGM,
MAP.224.                            PEMBANGUNAN PARTISIPASI DALAM UPAYA MENDUKUNG VISI KOTA [STUDI KASUS TERHADAP PROSES PEMBANGUNAN SARANA & PRASARANA FISIK KOTA SAWAH LUNTO PROP SUM-BAR] UI. JAKARTA
MAP.225.                            PENYIMPANGAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA KOMPENSASI BAHAN BAKAR MINYAK DI KOTA PEKAN BARU         UGM,
MAP.226.                            IMPLIKASI PERUSAHAAN PEMEGANG HAK PENGUSAHAAN HUTAN TERHADAP KETAHANAN WILAYAH DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH KAB. SIMELULEU D.I. ACEH          UGM,
MAP.227.                            CIVIL SOCIATY ORGANIZATIONS (SCO) DI ARAS LOKAL [STUDI TENTANG PARTISIPASI KONSORSIUM MAKUWAJE DALAM POLITIK PROSES DI PROP MALUKU UTARA]              
MAP.228.                            ANALISIS PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN SESUDAH PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO.2 TAHUN 1999 [STUDI KASUS PADA PEMERINTAHAN KAB. GOWA]               UGM,
MAP.229.                            KUALITAS PELAYANAN DI KECAMATAN PASCA PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI [STUDI KASUS KUALITAS PELAYANAN SETELAH DI LAKSANAKANNYA PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI DI KEC. WLINGI KAB. BLITAR]                UGM,
MAP.230.                            AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK [STUDI KASUS PADA KANTOR KEC. SANAN KULON KAB BLITAR]                UGM,
MAP.231.                            KUALITAS PELAYANAN INSEMINASI BUATAN PADA DINAS PETERNAKAN KAB. MALANG DI KAB. MALANG             UGM,
MAP.232.                            EVALUASI KEBIJAKAN PENGAMANAN HARGA PASCA PANEN HASIL PERTANIAN DI KAB. BANTUL
                       
232.1                   PEMISAHAN POLRI DARI TNI & APLIKASINYA TERHADAP KEAMANAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI DAERAH [STUDI KASUS DI KAB CIREBON PROP JABAR]     UGM,

MAP.233.                            IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 6 TAHUN 1998 TENTANG KOORDINASI KEGIATAN VERTIKAL DI DAERAH     UGM,
MAP.234.                            MIGRASI – PELUANG KERJA & JARINGAN SOSIAL             UGM,
MAP.235.                            IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KEMAMPUAN MANAJERIAL APARATUR PEMERINTAH NEGARA  UGM,
MAP.236.                            KINERJA APARAT DI PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR KAB. BENGKULU UTARA      UGM,
MAP.237.                            KEGAGALAN GOLKAR DALAM PILKADA [STUDI TENTANG EFEKTIVITAS JARINGAN TERHADAP KEGAGALAN GOLKAL SUL-TENG DALAM PILKADA GUBERNUR TAHUN 2006]       UGM,
MAP.238.                            GENDER BASED ADUOCACY : UPAYA MEMBANGUN RESOLUSI KONFLIK DALAM KONFLIK BERBASIS GENDER DI KAB. SEMARANG      UGM,
MAP.239.                            PROGRAM PEMBANGUNAN GAMPONG (PPG) [STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PPG DI KAB SCEH UTARA      UGM,
MAP.240.                            KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SDM DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KAB. KENDARI PROP SUL-TENG [STRATEGI MENGHADAPI OTONOMI DAERAH]             UGM,
MAP.241.                            STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DISPENDA ; [SUATU STUDI KASUS DISPENDA TINGKAT II KAPUAS HULU KAL-BAR]              UGM,
MAP.242.                            DAMPAK PENINGKATAN PELAYANAN TRANSPORTASI KARETA API [JABOTABEK] TERHADAP POLA PENGGUNAAN LAHAN DI DAERAH PENYANGGA METROPOLITAN (JAKARTA) STUDI KASUS KEC. BOJONG GEDE KAB. BOGOR INSTIPER
MAP.243.                            ASPEK PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA DALAM PELAKSANAANNYA PEMBERIAN OTONOMI KEPADA DAERAH             UGM,
MAP.244.                            NASIONALISME DI KALANGAN MAHASISWA ALIRAN AGAMA KRISTEN SAKSI YEHOVA [STUDI KASUS DI PERGURUAN TINGGI YOGYAKARTA]   UGM,
MAP.245.                            DAMPAK PELAKSANAAN PEMBERIAN OTONOMI KEPADA DAERAH  TERHADAP PERTAHANAN KEAMANAN DAERAH     UGM,
MAP.246.                            PROGRAM PEMBANGUNAN GAMPONG (PPG) [STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PPG DI KAB SCEH UTARA      UGM,
MAP.247.                            IMPLIKASI PERUSAHAAN PEMEGANG HAK PENGUSAHAAN HUTAN TERHADAP KETAHANAN WILAYAH DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH KAB. SIMELULEU D.I. ACEH          UGM,
MAP.248.                            PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN [STUDI KOMPARASI PERDA KOTA YOGYAKARTA NO. 3 TAHUN 2000 DENGAN PERDA KAB SLEMAN NO. 6 TAHUN 2002]       UGM,
MAP.249.                            PARTISIPASI LEMBAGA ADAT GOOD GOVERNANCE DI DESA [STUDI TENTANG PARTISIPASI PADA PERSEKUTUAN MASYARAKAT ADAT DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI DESA MOLOTOPO KEC. NDONA KAB. ENDE NTT.]         UGM,
MAP.250.                            PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEGIATAN PEMERINTAHAN NEGERI DI KAB. PESISIR SELATAN [STUDI DI NAGARI LUMPO KEC. IV JURAL]            UGM,
MAP.251.                            CAPACITY BUILDING PEMERINTAH KAB BULU PROP MALUKU [STUDI TENTANG KESIAPAN DAERAH DALAM PEMBERLAKUAN OTONOMI DAERAH]  
MAP.252.                            IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI & PENINGKATAN PEMBANGUNAN KAMPUNG ATAU KELURAHAN DI KOTA JAYA PURA             UGM,
MAP.253.                            ANALISIS STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH KAB TEBO        UGM,
MAP.254.                            PERAN KOMUNITAS INTELEJEN DAERAH [KOMINDA] DALAM MENGATASI KONFLIK DI PROP SUM-BAR        UGM,
MAP.255.                            TRANSPARANSI REKRUTMENT PNS [STUDI KASUS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROP SUM-BAR]      UGM,
MAP.256.                            ANALISIS PERAN STAKEHOLDER DALAM PEMBENTUKKAN PERDA NEGERI ADAT [STUDI KASUS PADA DPRD PROP MALUKU]      UGM,
MAP.257.                            MANAJEMEN STRATEGIK BUMD [STUDI KASUS PADA ANEKA INDUSTRI & JASA ANINDYA PROP DIY]                UGM,
MAP.258.                            PERANAN TEKNOKRAT DALAM DINAMIKA POLITIK LOKAL [STUDI KASUS PADA PEMBUATAN TEKS KEBIJAKAN & PROGRAM-PROGRAM STELSEL MAYARAKAT SEJAHTERA [SMS] PROP SUL-TENG]  UGM,
MAP.259.                            IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REHABILITASI & REKONSTRUKSI SARANA & PRASARANA PENDIDIKAN PASCA TSUNAMI DI BANDA ACEH            UGM,
MAP.260.                            AKSESABILITAS MASYARAKAT KEC. GENYEM DALAM MEMPEROLEH PELAYANAN PENDIDIKAN SD PADA ERA DESENTRALISASI PENDIDIKAN DI KAB. JAYA PURA      UGM,
MAP.261.                            EFEKTIVITAS PENYALURAN BANTUAN KEMANUSIAAN BAGI KORBAN BENCANA PASCA TSUNAMI 26 DES 2004 DI BANDA ACEH [STUDI DESKRIPTIF AKSPARASI & KETEPATAN PENYALURAN BANTUAN LOGISTIK & MEDIS BAGI KORBAN LUKA & PENGUNGSI KOTA BANDA ACEH]              UGM,
MAP.262.                            DINAMIKA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIJINAN [STUDI TENTANG PENERAPAN KONSEP CITIZEN’S HARTER DI KAB. PASURUAN] UGM,
MAP.263.                            PROSTITUSI TERSELUBUNG [SALON PLUS] & ALTERNATIF PENANGGULANGANNYA DI KAB. SLEMAN                UGM,
MAP.264.                            PENGEMBANGAN KOTA BIAK SEBAGAI KAWASAN ANDALAN EKONOMI TERPADU [KAPET] DI PROP IRIAN JAYA         UGM,
MAP.265.                            IMPLEMENTASI PROGRAM DIYAT BAGI KORBAN KONFLIK DI PROP. NAD [MEKANISME PENGELOLAAN & KENDALA-KENDALA KEBERHASILANNYA]          UGM,
MAP.266.                            IMPLEMENTASI DIGITAL GOVERMENT SERVICES PADA BIDANG PENDIDIKAN DI PEMERINTAHAN PROP DIY.            UGM,
MAP.267.                            ANALISIS PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA PADA DINAS KEBERSIHAN & PENGELOLAAN SAMPAH KOTA BANJAR MASIN UGM,
MAP.268.                            RUANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA [STUDI DESA SAMBIREJO KAB. TRENGGALEK]                UGM,
MAP.269.                            STUDI IMPLIKASI PERPINDAHAN KAMPUS UNIVERSITAS CENDRAWASIH PAPUA               UGM,
MAP.270.                            AKUNTABILITAS & TRANSPARANSI PERENCANAAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA SAMA KEMITRAAN DALAM PENYEDIAAN FASILITAS & LAYANAN PUBLIK ANTARA PEMERINTAH DAERAH KAB. SLEMAN DENGAN SWASTA [STUDI KASUS PENERAPAN MANAJEMEN CONTRACTING OUT PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERHUBUNGAN & PERTAMBANGAN KAB. SLEMAN]         UGM,
MAP.271.                            PERLAWANAN BURUK ANAK [STUDI PERLAWANAN BURUK ANAK DALAM HUBUNGAN KERJA DI PERKEBUNAN TEMBAKAU]         UGM,
MAP.272.                            PEMANFAATAN MODAL SOSIAL DALAM MANAJEMEN BENCANA [STUDI TERHADAP PENGEMBANGAN PERAN & FUNGSI PECALANG DALMA MANAJEMEN BENCANA DI TINGKAT LOKAL]     UGM,
MAP.273.                            POTENSI DISINTEGRASI NEGARA-BANGSA INDONESIA ETNO- NASIONALISME & OTONOMI DAERAH DI ERA GLOBALISASI       UGM,
MAP.274.                            OPTIMALISASI MODAL SOSIAL DALAM MANAJEMEN BENCANA [STUDI TERHADAP PENGEMBANGAN PERAN DAN FUNGSI PECALANG DALAM MANAJEMEN BENCANA DI TINGKAL LOKAL]               UGM,
MAP.275.                            KEBIJAKAN MUSLIM WORLD OUTREACH AS. DI INDONESIA         UGM,
MAP.276.                            EFEKTIVITAS PELAYANAN [STUDI  KASUS PADA BIRO KEUANGAN SETDA PROP PAPUA SUB BAGIAN BELANJA PEGAWAI]       UGM,
MAP.277.                            STRUKTUR PEKERJAAN & PENGANGGURAN SERTA KEBIJAKAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DI KAB. HALMAHERA SELATAN        UGM,
MAP.278.                            ANALISIS KETENAGAKERJAAN DI KAB. BENTUKAH BARU HALMAHERA SELATAN                UGM,
MAP.279.                            EFEKTIVITAS PELAYANAN [STUDI  KASUS PADA BIRO KEUANGAN SETDA PROP PAPUA SUB BAGIAN BELANJA PEGAWAI]       UGM,
MAP.280.                            ANALISIS POTENSI EKONOMI PROP SUM-BAR [STUDI PRIORITAS PEMBANGUNAN SUM-BAR]                UGM,
MAP.281.                            ANGKA PENGANGGURAN TERBUKA & ANGKA SETENGAH PENGANGGURAN DI PROP KAL-BAR [ANALISIS DATA SURVER ANGKATAN KERJA NASIONAL [SAKERNAS] 2004]           UGM,
MAP.282.                            KINERJA ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP & KEBERSIHAN KOTA TANJUNG BALAI                UGM,
MAP.283.                            KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR PELAYANAN UMUM KOTA SOLOK [STUDI KASUS PELAYANAN IZIN GANGGUAN (HO) & SITU]        UGM,
MAP.284.                            PENGARUH KEBIJAKAN 5 HARI KERJA TERHADAP EFEKTIVITAS ORGANISASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROP RIAU           UGM,
MAP.285.                            KINERJA APARAT DI PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR KAB. BENGKULU UTARA      UGM,
MAP.286.                            PENDEKATAN MILITERISME DALAM BIROKRASI (STUDI KASUS ORGANISASI ¬¬SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB LABUHAN BATU) UGM,
MAP.287.                            SISTEM REKRUTMEN SARJANA PENGGERAK PEMBANGUNAN DI PEDESAAN [SEBUAH MODAL PEMBANGUNAN SDM PADA KANTOR DINAS PEMUDA & OLAH RAGA PROP. PAPUA]     UGM,
MAP.288.                            TRANSPORTASI PELAYANAN BERBASIS                                E-GOVERMENT DI KAB. LIMA PULUH KOTA                UGM,
MAP.289.                            IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGGUNAAN FASILITAS UMUM PERKOTAAN [STUDI KASUS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA JAYA PURA]   UGM,
MAP.290.                            PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DINAS KEBUDAYAAN DALAM PEMBINAAN KEBUDAYAAN [KASUS DINAS KEBUDAYAAN DI JAYAPURA]          UGM,
MAP.291.                            AGAMA NELAYAN [STUDI KONSTRUKSI SOSIAL TENTANG MAKNA AGAMA BAGI NELAYAN DI DESA BRONDONG KEC.. BRONDONG KAB. LAMONGAN ]          UGM,
MAP.292.                            IMPLEMENTASI TUNJANGAN KINERJA DAERAH (TKD) DALAM MENINGKATKAN KINERJA [STUDI KASUS PADA PEGAWAI DINAS PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN KAB POHUWATO]  UGM,
MAP.293.                            THE TOLE OF THE PROVINCI AS GOVERNOR UNDERA HOLISTIK APPROUCH TO PROVINEL’AL ADMINISTRATION [A TASE STUDY OF SURATHAM PROVINCE THAILAND]              UGM,
MAP.294.                            EVALUASI KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN DALAM KAITAN PENINGKATAN KINERJA PNS DI PEMKOT TARAKAN            UGM,
MAP.295.                            KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR PELAYANAN TERPADU (KPT) KANTOR PEKAN BARU                UGM,
MAP.296.                            PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP EFEKTIVITAS ORGANISASI LSM DIAN DESA YOGYAKARTA             UGM,
MAP.297.                            KUALITAS PELAYANAN STRATEGIS (RENSTRA) PEMERINTAH KOTA MEDAN TAHUN 2001-2005                UGM,
MAP.298.                            STRATEGI PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DI KOTA MADYA DATI II MEDAN [STUDI KASUS ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN MEDAN]   UGM,
MAP.299.                            STRATEGI PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENUNJANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DATI I SUL-SEL [SUATU KAJIAN TENTANG DIKLAT APARATUR PEMDA]            UGM,
MAP.300.                            KINERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM [PDAM] DI KAB SLEMAN  
MAP.301.                            STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PASCA REFORMASI PAJAK & RETRIBUSI DAERAH [STUDI KASUS DI DINAS PENDAPATAN DAERAH, DINAS PARIWISATA & DINAS PASAR KAB. LOMBOK TIMUR PROP NTB]      UGM,
MAP.302.                            PERSEPSI MASYARAKAT SUKU BATAK TOBA TENTANG PERAN GENDER & IMPLIKASINYA TERHADAP KETAHANAN BUDAYA [STUDI PADA MASYARAKAT KOTA MEDAN]           UGM,
MAP.303.                            FUNGSI PENGAWASAN DPRD [STUDI TENTANG PENGELOLAAN DILEMA ANGARA KEPENTINGAN PARTAI POLITIK & KEPENTINGAN PUBLIK PADA DPRD PROP MALUKU]   UGM,
MAP.304.                            IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS GIZI ANAK UMUR DI BAWAH 3 TAHUN DI DIY, NTB & LAMPUNG              UGM,
MAP.305.                            ANALISIS KEBIJAKAN PENINGKATAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MELAKSANAKAN OTONOMI DAERAH         UGM,
MAP.306.                            EFEKTIVITAS DINAS KESEHATAN KAB.BANTUL    UGM,
MAP.307.                            PENGARUH PROFESI DAN STRATEGI BERTAHAN HIDUP GELANDANGAN TERHADAP KETAHANAN PADA ASPEK KETAHANAN [STUDI KASUS PADA LOKASI GELANDANGAN DI WONOKROMO – JAGIR SURABAYA] UGM,
MAP.308.                            KONFLIK JEPANG DAN KOREA SELATAN ATAS PULAU DOKDO TAKESIMA               UGM,
MAP.309.                            NASIONALISME MASYARAKAT PINGGIRAN [STUDI KASUS ATAS PEMAKNAAN NASIONALISME MASYARAKAT DESA AJI KUNING PULAU SEBATIK KAL-TIM DI PERBATASAN INDONESIA – MALAYSIA]     UGM,
MAP.310.                            BARACK OBAMA AND 2008 PRESIDENTIAL ELECTION IN AMERICAN          UGM,
MAP.311.                            POST RACIAL POLITICS IN 2008 PRESIDENTIAL ELECTION IN AMERICAN   UGM,
MAP.312.                            IMPLEMENTASI REKRUTMENT KUALIFIKASI SARJANA [S-2] (STUDI KASUS KAB NABIRE) UGM,
MAP.313.                            KINERJA BAPEDALDA KOTA JAYAPURA DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP      UGM,
MAP.314.                            KINERJA PELAYANAN PUBLIK BADAN PENGELOLAAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU [KAPETO BIAK]             UGM,
MAP.315.                            EFEKTIVITAS ORGANISASI BALIT BANGDA PROP PAPUA                UGM,
MAP.316.                            PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DINAS KEBUDAYAAN DALAM PEMBINAAN KEBUDAYAAN [STUDI KASUS KEBUDAYAAN DI JAYAPURA]          UGM,
MAP.317.                            ANALISIS KEMUNGKINAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI KAB BARITO TIMUR [STUDI PADA KEC. DUSUN TIMUR & DUSUN TENGAH ]   IPDN
MAP.318.                            PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DALAM OTONOMI DAERAH [STUDI PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DELEGATIF BUPATI KEPADA CAMAT DI KAB. SOPPENG]              UGM,
MAP.319.                            PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KEC. & KELURAHAN (P2MK) DI KOTA KENDARI                UGM,
MAP.320.                            KINERJA PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A) DI KEC. LIMBOTO KAB. GORONTALO                UGM,
MAP.321.                            DISKRESI DALAM MANAJEMEN KONFLIK [STUDI KASUS KONFLIK WILAYAH DI BLOK SEKIP UGAM, ANTARA PEMERINTAH DESA CATUR TUNGGAL KEC. DEPOK, KAB. SLEMAN & PEMERINTAH DESA SINDUADI KEC. MLATI KAB. SLEMAN DIY]           UGM,
MAP.322.                            KEBIJAKAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MENGHADAPI PEMBERLAKUAN KESEPAKATAN AFTA       UGM,
MAP.323.                            RIGHTSIZING ORGANISASI PUBLIK : PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KAB KONAWE                UGM,
MAP.324.                            IMPLEMENTASI COMMUNITY DEVELOPMENT DI PERTAMINA UP VI BALONGAN INDRAMAYU                UGM,
MAP.325.                            KEBIJAKAN PEMERINTAH AUSTRALIA MENGENAI IMIGRAN ILEGAL [ILLEGAL IMMIGRANT] PASCA INSIDEN KAPAL TAMPA                UI,
MAP.326.                            ANALISIS EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN DI WILAYAH KOTAMADYA JAK-TIM         UI,
MAP.327.                            PERENCANAAN PENGEMBANGAN OBYEK WISATA PANTAI BASE G.         UGM,
MAP.328.                            KONFLIK DALAM PEMERINTAH NAGARI ”PENELITIAN DI NEGERI PADANG SI BUSUK KAB. SAWAH LUNTO SIJUNJUNG SUM-BAR”  UGM,
MAP.329.                            PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DENGAN PENDEKATAN PEMBANGUNAN BERKELENJUTAN DI TELUK AMBON  UGM,
MAP.330.                            KEMITRAAN BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM) DENGAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU (PAKET) P2KP DI KOTA GORONTALO UGM,
MAP.331.                            INDUSTRI OBAT BIUS DI KOLOMBIA SEBAGAI ANCAMAN TERHADAP NEGARA    UGM,
MAP.332.                            DRUG TRAFFICKING DI KOLOMBIA SEBAGAI ANCAMAN TERHADAP STABILITAS NEGARA                UGM,
MAP.333.                            EFEKTIVITAS TUGAS TNI DALAM MEMBANTU MENANGGULANGI AKIBAT BENCANA ALAM & IMPLIKASINYA TERHADAP KETAHANAN WILAYAH [STUDI BENCANA GEMPA BUMI 27 MEI 2006 DI KAB. BANTUL PROP DIY]                UGM,
MAP.334.                            KETERWAKILAN PEREMPUAN DALMA REKRUTMEN POLITIK PEMILU 2009 [STUDI DI KAB TIMUR TENGAH SELATAN PROP NTT]    UGM,
MAP.335.                            SURVIVAL GELANDANGAN & PENGEMIS PEREMPUAN DI KOTA BANJAR MASIN                UGM,
MAP.336.                            PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA STAF DI DIVISI NASIONAL REINSERSASI SOSIAL TIMUR LESTE      UGM,
MAP.337.                            STRATEGI PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA DPRD PROPINSI GORONTALO  UGM,
MAP.338.                            DINAMIKA KONFLIK LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF DALAM PENGAWASAN PEMBANGUNAN DI PROPINSI GORONTALO UGM,
MAP.339.                            DAMPAK TRANSFORMASI STATUS & FUNGSI TANAH ADAT BAGI GERAKAN SOSIAL ”STUDI KASUS : TUNTUTAN MASYARAKAT ADAT MELAMOI TENTANG TANAH EX-ERFPACHT VERPONDING DALAM KOTA SORONG PROP. PAPAU BARAT” UGM,
MAP.340.                            ANALISIS TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT [STUDI PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN DANA PERIMBANGAN KEUANGAN DESA DI DESA  CEMPAKA KAB. LAMPUNG UTARA] UGM,
MAP.341.                            IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGANGKATAN TENAGA KERJA HONORER MENJADI CPNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB ACEH SELATAN              UGM,
MAP.342.                            STATE AUXILIARY INSTITUTION PADA ARAS LOKAL [STUDI TENTANG MOTIF PEMBENTUKKAN & PERAN KOMISI TRANSPARANSI & PARTISIPASI KAB. BULUKUMBA]          UGM,
MAP.343.                            ANALISIS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN PADANG BAY-CITY DI KOTA PADANG                UGM,
MAP.344.                            DAMPAK PEMEKARAN DAERAH TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KAB INDUK [STUDI TENTANG DAMPAK PEMBENTUKKAN KAB KUBU RAYA TERHADAP KEUANGAN DAERAH & PELAYANAN PUBLIK DI KAB PONTIANAK DI BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN]                UGM,
MAP.345.                            KINERJA PELAYANAN PERIZINAN [PENELITIAN PELAYANAN PERIZINAN SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU) TINGKAT KECAMATAN DI KAB LAHAT]     
MAP.346.                            ANALISIS GERAKAN PROTES TERHADAP PEMBANGUNAN TEMPAT PENGELOLAAN SAMPAH    TERPADAU (TPST) BOJONG         UGM,
MAP.347.                            KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. YAPEN WAROPEN DI ERA OTONOMI DAERAH UGM,
MAP.348.                            PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN KAPASITAS NELAYAN MARGINAL DI KAB SORONG SELATAN                 UGM,
MAP.349.                            PERSEPSI DAN RESPON ORANG TUA TERHADAP PERGESERAN NILAI-NILAI PERKAWINAN SUKU BESAR ARFAK DI KEL. MANOKWARI PAPUA BARAT          UGM,
MAP.350.                            KAJIAN POTENSI EKOWISATA BERBASIS MASYARAKAT DI CAGAR ALAM MUTIS TIMAU KAB. TIMUR TENGAH SELATAN, NTT UGM,
MAP.351.                            RESISTENSI MASYARAKAT NAFRI,       ENGGROSS TOBATI & MUARA TAMI TERHADAP PENGEMBANGAN OBYEK & DAYA TARIUK WISATA PANTAI HOLTEKAN DI KOTA JAYAKARTA        UGM,
MAP.352.                            EVALUASI PROGRAM PENGIRIMAN PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK TUGAS BELAJAR DI KAB TIMUR TENGAH UTARA, NTT     UGM,
MAP.353.                            GERAKAN BURUH PASCA ORDE BARU [STUDI GERAKAN BURUH PASCA ORDE BARU 1998 – 2009 DI MEDAN SUMATERA UTARA]       UGM,
MAP.354.                            PERANAN SMK KELAUTAN & PERIKANAN DALAM MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA KAITANNYA DENGAN KETAHANAN KELUARGA  UI,
MAP.355.                            ANALISIS POSKOLONIAL TERHADAP TOKOH MINKE DALAM ROMAN TETRALOGI BURUH KARYA PRAMUDYA ANANTA TOER         UGM,
MAP.356.                            PERSEPSI DAN SIKAP ORANG TUA TERHADAP PERGESERAN NILAI-NILAI PERKAWINAN SUKU BESAR ARFAK DI KEL. MANOKWARI BARAT KAB MANOKWARI PROP PAPUA BARAT       UGM,
MAP.357.                            PENGARUH KOMUNIKASI INTERPERSONAL SUAMI – ISTRI TERHADAP MOTIVASI PETANI DALAM PENERAPAN TEKNOLOGI PADI SISTEM JAJAR LEGOWO [KASUS DI DESA JAGUL KEC. NGANCAR KAB KEDIRI]         UGM,
MAP.358.                            PROFIL KEMISKINAN DI DESA RITABDU KEC. MALIANA KAB BOBONARO TIMUR LESTE     UGM,
MAP.359.                            PROFIL KEMISKINAN RUMAH TANGGA & PENANGGUNGAN KEMISKINAN DI KEC. PARIGI KAB MUNA PROP SULAWESI TENGGARA       UGM,
MAP.360.                            HUBUNGAN KERJA SAMA BILATERAL PEMERINTAH INDONESIA & PEMERINTAH TIMOR LESTE DALAM PENANGANAN PERDAGANGAN ILEGAL PADA LINTAS BATAS DARAT KEDUA NEGARA     UGM,



[KODE A1] dalam bentuk softcopy PDF

1              PINJAMAN LUAR NEGERI SEBAGAI SALAH SATU SUMBER PENDANAAN BAGI PEMBANGUNAN DAERAH (KAJIAN TERHADAP BERBAGAI KETENTUAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN KAPASITAS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH LEWAT DANA PINJAMAN),01
2              PENGARUH RUMAH SUSUN SEDERHANA TERHADAP PENINGKATAN KEHIDUPAN SOSIAL DAN EKONOMI PENGHUNINYA (sTUDI KASUS RUMAH SUSUN DI KELURAHAN PENJARINGAN KOTAMADYA JAKARTA UTARA PROPINSI DKI JAKARTA),01
3              ANALISIS DAYA SAING BUAH-BUAHAN INDONESIA DI PASAR INTERNASIONAL, 00
4              PENINGKATAN PRODUKTIVITAS KERJA MELALUI MOTIVASI PEGAWAI SEBAGAI UPAYA UNTUK MENCIPTAKAN PELAYANAN YANG BERKUALITAS PADA KANTOR WALIKOTAMADYA JAKARTA BARAT, 00
5              PEMETAAN DAYA SAING PUSAT PENGUJIAN MUTU BARANG (PPMB) DEPPERINDAG RI. (STUDI PERBANDINGAN KEPUSTAKAAN TERHADAP SUCOFINDO), 00
6              PENGARUH MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN POLRI DI DITERTORAT RESERSE POLDA JAYA, 01
7              STRATEGI PEMBERDAYAAN SDM APARATUR MELALUI PENDEKATAN LEARNING ORGANIZATION (STUDI KASUS PADA BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI PASAR REBO JAKARTA), 02
8              STRATEGI PENINGKATAN KEUNGGULAN DAYA SAING MINYAK ATSIRI INDONESIA, 00
9              PENINGKATAN DAYA SAING KOMODITI KAYU LAPIS INDONESIA DI PASAR GLOBAL, 00
10           ANALISIS DAYA SAING KAKAO DAN KAKAO OLAHAN INDONESIA, 00
11           PENGARUH IKLIM ORGANISASI DAN KOMPENSASI TERHADAP KEPUASAN KERJA PERAWAT RSUD PASAR REBO, 03
12           STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING KACA LEMBARAN INDONESIA DI PASAR INTERNASIONAL, 03
13           UPAYA PENINGKATAN MUTU PELAYANAN DI INSTALASI GAWAT DARURAT RS SUMBER WARAS MELALUI SURVEI TINGKAT KEPUASAN PASIEN/KELUARGANYA, 03
14           PENERAPAN ELEMEN-ELEMEN LEARNING ORGANIZATION PADA DIVISI SDM BANK BNI JAKARTA, 00
15           PENGARUH SUMBERDAYA MANUSIA, ALOKASI DANA, DAN INFRASTRUKTUR TERHADAP KINERJA UNIVERSITAS MERCU BUANA, 02
16           ANALISIS HUBUNGAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAH, PERILAKU PERUSAHAAN DAN KINERJA EKSPOR, 02
17           ANALISIS HUBUNGAN ANTARA IKLIM ORGANISASI DAN KOMPENSASI TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PT. PRO-INTERCONTENENTAL TERMINALS INDONESIA, 03
18           STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI UBIN KERAMIK INDONESIA, 03
19           STATEGI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA PT TELKOM KANDATEL JAKARTA PUSAT, 03
20           PENGARUH KEBIJAKAN ALOKASI ANGGARAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR TERHADAP PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI (STUDI TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN PUBLIK DAN KORELASINYA DENGAN KEGIATAN BISNIS DI KOTA DEPOK), 03
21           STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI KARUNG PLASTIK NASIONAL DI PASAR GLOBAL, 03
22           STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI PURIFIED TEREPHTHALIC ACID (PTA) INDONESIA, 03
23           ANALISIS KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA DALAM MENDUKUNG KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN, 99
24           PENGARUH DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN DISPARITAS PENDAPATAN REGIONAL RIAU, 03
25           FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA SUMBERDAYA MANUSIA PADA INSPEKTORAT WILAYAH PROPINSI DKI JAKARTA, 98
26           PENGARUH PENERAPAN SISTEM MANAJEM MUTU ISO 9002 TERHADAP KEUNGGULAN DAYA SAING (STUDI KASUS DI AMP PT. JAYA KONSTRUKSI MP),98
27           REVITALISASI SUMBERDAYA MANUSIA DI LINGKUNGAN BADAN MILIK DAERAH (BUMD) DKI JAKARTA DALAM MENGHADAPI ERA PERDAGANGAN BEBAS, 98
28           KINERJA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PELAKSANA PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM OPRASIONALISASI KEPRES NO: 16 TAHUN 1994 (KASUS DIREKTORAT JENDRAL CIPTA KARYA DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM),98
29           EVALUASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI SEKTOR PARIWISATA (STUDI KASUS PADA SUBSEKTOR PERHOTELAN), 98
30           PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENINGKATAN KUALITAS PRODUK (sTUDI KASUS PT.X), 97
31           UPAYA MENINGKATKAN DAYA SAING PD PEMBANGUNAN SARANA JAYA MELALUI PENYESUAIAN ORGANISASI, 97
32           PENGEMBANGAN PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN SEBAGI LEMBAGA PEMBENTUKAN SUMBER DAYA MANUSIA POLRI, 97
33           STRATEGI PEMASARAN TABUNGAN DALAM SEBAGAI SALAH SATU UPAYA DALAM MENINGKATKAN SUMBER DAYA (sTUDI KASUS PT. BANK RAHASTAMA),97
34           STUDI PERBANDINGAN ATAS DAYA SAING 6 (ENAM) PENERBITAN SURAT KABAR DI JAKARTA (ANALISA UMUM DAYA SAING ORGANISASI PENERBITAN), 97
35           KEBIJAKAN PUBLIK PENEDIAAN SUMBER DAYA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI PROPINSI DKI JAKARTA, 04
36           HUBUNGAN ANTARA KOMPENTENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBINAAN NARAPIDANA DENGAN KINERJA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 SEMARANG, 04
37           PERAN PEMIMPIN DALAM PEMBENTUKAN BUDAYA PERUSAHAAN (HASIL STUDI PADA SUATU BANK UMUM SWASTA NASIONAL), 96
38           PENGARUH KOMPENSASI, KEPUASAN KERJA DAN PENGEMBANGAN KARIR TERHADAP KINERJA PEGAWAI BIRO KEUANGAN SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAM REPUBLIK INDONESIA, 04
39           HUBUNGAN ANTARA PELATIHAN DAN PENGALAMAN KERJA DENGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,03
40           OPTIMASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA DALAM UPAYA PENINGKATAN KINERJA BANK DKI JAKARTA,96
41           FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA POLRI DALAM RANGKA EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS POKOK POLRI,96
42           IMPLEMENTASI KEBIJAKSANAAN PUBLIK DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH DALAM RANGKA PELESTARIAN SUMBER DAYA AIR DI WILAYAH BANDUNG,95
43           ANALISIS HUBUNGAN KEPUASAN PELANGGAN, NILAI PELAYANAN DAN KEPUASAN KERJA PEGAWAI DI PT. GARUDA INDONESIA,04
44           ANALISIS KEPUASAN KERJA PEGWAI BERDASARKAN TEORI DUA FAKTOR HERBERG DI SEKRETARIAT NEGARA,04
45           ANALISIS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK KRITERIA SELEKSI,04
46           ANALISIS KRITERIA BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT KEPADA DAERAH OTONOM DI INDONESIA (STUDI KASUS DI DAERAH TK.I JAWA BARAN DAN LAMPUNG),95
47           PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (TENAGA PENGAJAR/DOSEN) STMIK BUDI LUHUR,95
48           PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR-RI DALAM RANGKA UPAYA OPTIMALISASI DUKUNGAN TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG DEWAN (sTUDI IMPLEMENTASI),95
49           SUMBER DAYA MANUSIA PADA PONDOK PESANTREN DARUNNAJAH, DARUSSALAM GONTOR DAN NURUL HUDA,95
50           PENGEMBANGAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA APARATUR DALAM MANAJEMEN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II (SUATU STUDI DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SUKABUMI),95
51           ANALISIS KINERJA EKSPOR DAN DAYA SAING INDUSTRI ELEKTRONIKA INDONESIA,05
52           FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA DI LINGKUNGAN SEKETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN DALAM NEGERI,07
53           STRATEGI PENINGKATAN KEUNGGULAN DAYA SAING AGROINDUSTRI PENGALENGAN IKAN INDONESIA,99
54           ANALISIS SENGKETA KEWENANGAN PENGELOLAAN KEPELABUHANAN DI KOTA CILEGON DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE: STUDI KASUS SENGKETA KEWENANGAN ANTARA PEMRERINTAHAN PUSAT CQ PT PELINDO II (PERSERO) DENGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CILEGON,06
55           PENGARUH BUDAYA ORGANISASI, KOMPENSASI, DAN PERENCANAAN KARIER TERHADAP KEPUASAN KERJA PEGAWAI DI SEKRETARIAT NEGARA,01
56           HUBUNGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA DAN SISTEM INFORMASI DENGAN PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA PADA DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA,04
57           KAJIAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM UPAYA PENGEMBANGAN KARIR (STUDI KASUS PADA SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA),04
58           PENGARUH KEPUASAN KERJA PEGAWAI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN MUSEUM SENI RUPA DAN KERAMIK,04
59           ANALISIS TINGKAT PEMBELAJARAN DAN PERAN MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA (HRD) DI PT. BANK BUKOPIN,04
60           ANALISIS SUMBER PERUBAHAN OUTPUT SEKTORAL PEREKONOMIAN INDONESIA 1975-2003 (SUATU PENDEKATAN DEKOMPOSISI OUTPUT),06
61           ANALISIS KUALITAS PELAYANAN IJIN MASUK BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT PADA KANTOR IMIGRASI SOEKARNO-HATTA,03
62           DAYA SAING MANUFAKTUR INDONESIA DI UNI EROPA,99
63           STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING UDANG INDONESIA DI PASAR JEPANG,00
64           HUBUNGAN ANTARA KECERDASAN EMOSIONAL DAN KOMPENSASI DENGAN KOMITMEN ORGANISASI PEGAWAI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK JAKARTA GROGOL PETAMBURAN,06
65           PERUBAHAN PERANAN PEMERINTAH DAN KEUNGGULAN DAYA SAING SEKTOR TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA: STUDI KASUS PT.INDOSAT,06
66           STRATEGI PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) APARATUR MELALUI PENDEKATAN LEARNING ORGANIZATION PADA SEKRETARIS BADAN NARKOTIKA NASIONAL,05
67           KAJIAN KOMPETENSI PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA,03
68           PENGARUH KRITERIA SELEKSI PENJALURAN DAN AUDIT KEPABEANAN TERHADAP KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PABEAN (STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYAAN BEA DAN CUKAI TANJUNG PRIOK I,II,DAN III),06
69           HUBUNGAN ANTARA BUDAYA ORGANISASI DAN KEPUTUSAN KERJA DENGAN KEMITMEN ORGANISASI APARAT PAJAK DI KANTOR PELAYAN PAJAK JAKARTA TAMANSARI DUA,06
70           PETA KOMPETENSI PEGAWAI DAN KEBUTUHAN PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN SDM BERDASARKAN PERSEPSI PEGAWAI (STUDI PADA SEKRETARIS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN),05
71           HUBUNGAN KOMUNIKASI, SUMBER DAYA, SIKAP, DAN STRUKTUR BIROKRASI DENGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA MENURUT PERSEPSI CIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS TRISAKTI,05
72           PENGARUH MODEL KEPEMIMPINAN DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR IMIGRASI JAKARTA SELATAN,06
73           ANALISIS TINGKAT PENERAPAN MODEL LEARNING ORGANIZATION PADA AKADEMI PIMPINAN PERUSAHAAN,05
74           ANALISIS HUBUNGAN ANTARA FAKTOR MOTIVASI DAN KEMAMPUAN KERJA DENGAN KINERJA PEGAWAI DI BAGIAN VERIFIKASI DAN AKUNTANSI BIRO KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN,05
75           PENGARUH SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN TERHADAP KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK MENUJU ORGANISASI MODERN (STUDI KASUS PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS),06
76           GAMBARAN KUALITAS PELAYANAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR DUA,06
77           PRINSIP KEADILAN DALAM PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK JAKARTA KELAPA GADING (TINJAUAN TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORNG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU),06
78           UPAYA PENINGKATAN PRODUKTIFITAS KERJA SUMBER DAYA MANUSIA DI BIRU KEPEGAWAIAN PROPINSI DKI JAKARTA,01
79           ZAKAT ATAS PENGHASILAN SEBAGAI PENGURANGAN PENGHASILAN KENA PAJAK,02
80           PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PELAYANAN PUBLIK (STUDI KASUS DI PT. POS INDONESIA PERSERO WILAYAH IV KANTOR POS JAKARTA PUSAT),01
81           FAKTOR-FOKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEPUASAN PENGGUNA JASA, STUDI KASUS PADA UNIT PELAYANAN INFORMASI WILAYAH PERTIMBANGAN DIREKTORAT JENDERAL GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,01
82           ANALISIS KEBUTUHAN INVESTASI DAN ALOKASI SUMBER PEMBIAYAAN KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUAN 2002-2005,02
83           KOMPETENSI SUMBER DAYA APARATUR PEMERINTAH DAERAH: PERSEPSI PEJABAT ESELON II PEMERINTAH DAERAH TENTANG KOMPETENSI KEPEMIMPINAN PEJABAT ESELON II PEMERINTAH DAERAH DAN KETERKAITANNYA DENGAN MATERI DIKLATPIM TINGKAT II,03
84           ANALISIS DAYA SAING PRODUK ALAS KAKI INDONESIA DI PASAR AMERIKA SERIKAT,00
85           STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI ALAT DAN MESIN PERTANIAN INDONESIA,00
86           PERSEPSI PEGAWAI KONTRAK DAN PEGAWAI TETAP TERHADAP PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA (STUDI KASUS TENTANG KEBIJAKAN KONTRAK KERJA),01
87           ANALISIS STATEGI TEKNOLOGI UNTUK MENENTUKAN DAYA SAING SATELIT INDONESIA DI PASAR ASIA,01
88           PENGARUH PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP HARGA HASIL PERTANIAN DAN DAYA SAING DI PASARAN EKSPOR,02
89           STRATEGI PENINGKATAN KEUNGGULAN DAYA SAING INDUSTRI PENGOLAHAN ROTAN INDONESIA,00
90           HUBUNGAN KOMUNIKASI DAN KARAKTERISTIK INDIVIDU TERHADAP KEPUASAN KERJA (STUDI TERHADAP KARYAWAN BAGIAN MEKANIK PT HEXINDO ADIPERKASA Tbk.),01
91           STRATEGI PENGEMBANGAN KUALITAS SDM PADA PERUSAHAN DAERAH "X",00
92           ANALISIS PENGARUH PELATIHAN DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KARYAWAN P.Y. SEPATU BATA TBK.(STUDI KASUS DI PARKIR SEPATU KULIT JAKARTA),00
93           ANALISIS KETERKAITAN ANTARA MOTIF INVESTASI, BUDAYA PERUSAHAAN DAN PROFIL KARYAWAN DENGAN PENURUNAN TEGANA KERJA ASING,02
94           PELAYANAN JASA TEKNOLOGI SEBAGAI SUMBER PERDANAAN RISET (STUDI KASUS PADA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI),02
95           PERSEPSI TERHADAP ORGANISASI YANG ADAPTIF DITINJAU DARI FAKTOR ORGANISASI,SUMBER DAYA MANUSIA, KEPEMIMPINAN (STUDI KASUS DI ORGANISASI PENDIDIKAN AKADEMI SEKRETARI/LEMBAGA PENDIDIKAN KEJURUAN TARAKANITA JAKARTA),99
96           PERUBAHAN STRUKTUR DAN SUMBER-SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 1988-2000: ANALISIS INPUT-OUTPUT,03
97           PENGARUH IKLIM ORGANISASI DAN KOMPENSASI TERHADAP KEPUASAN KERJA PERAWAT RSUD PASAR REBO, 03
98           ANALISIS HUBUNGAN ANTARA IKLIM ORGANISASI DAN KOMPENSASI TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PT. PRO-INTERCONTINENTAL TERMINALS INDONESIA,03
99           PENGARUH KOMPENSASI, KEPUASAN KERJA DAN PENGEMBANGAN KARIR TERHADAP KINERJA PEGAWAI BIRO KEUANGAN SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAM REPUBLIK INDONESIA,04
100         ANALISIS KEPUASAN KERJA PEGAWAI BERDASARKAN TEORI DUA FAKTOR HERZBERG DI SEKRETARIAT NEGARA, 04
101         ANALISIS HUBUNGAN KEPUASAN PELANGGAN, NILAI PELAYANAN DAN KEPUASAN KERJA PEGAWAI DI PT.GARUDA INDONESIA, 04
102         PENGARUH BUDAYA ORGANISASI, KOMPENSASI, DAN PERENCANAAN KARIER TERHADAP KEPUASAN KERJA PEGAWAI DI SEKRETARIAT NEGARA, 01
103         PENGARUH KEPUASAN KERJA PEGAWAI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN MUSEUM SENI RUPA DAN KERAMIK, 04
104         HUBUNGAN ANTARA BUDAYA ORGANISASI DAN KEPUASAN KERJA DENGAN KOMITMEN ORGANISASI APARAT PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK JAKARTA TAMANSARI DUA, 06
105         ANALISIS HUBUNGAN ANTARA FAKTOR MOTIVASI DAN KEMAMPUAN KERJA DENGAN KINERJA PEGAWAI DI BAGIAN VERIFIKASI DAN AKUNTANSI BIRO KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANAGAN, 05
106         PENGARUH SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN TERHADAP KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK MENUJU ORGANISASI MODERN (STUDI KASUS PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDRERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS), 06
107         GAMBARAN KUALITAS PELAYANAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR DUA, 06
108         PRINSIP KEADILAN DALAM PENGENANAAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK JAKARTA KELAPA GADING (TINJAUAN TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU), 06
109         ZAKAT ATAS PENGHASILAN SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK,02
110         ANALISIS TINGKAT PENERAPAN MODEL LEARNING ORGANIZATION PADA AKADEMI PIMPINAN PERUSAHAAN , 05
111         ANALISIS PENGARUH PELATIHAN DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KARYAWAN P.T. SEPATU BATA TBK. (STUDI KASUS DI PABRIK SEPATU KULIT JAKARTA) , 00
112         KEMAMPUAN KOPERASI DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA (STUDI KASUS KOPERASI DI DAERAH KOTAMADYA DAN KABUPATEN MALANG), 91
113         ANALISIS PEMETAAN HUBUNGAN KEPUASAN KERJA KARYAWAN CALL CENTER 24 JAM BANK "X" TERHADAP KOMPENSASI DAN IKLIM ORGANISASI, 04
114         KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PPN ATAS PRODUK REKAMAN SUARA, 04
115         ANALISIS PEMETAAN HUBUNGAN KEPUASAN KERJA KARYAWAN CALL CENTER 24 JAM BANK "X" TERHADAP KOMPENSASI DAN IKLIM ORGANISASI, 04
116         BUDAYA ORGANISASI PERUSAHAAN KELUARGA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI PT. AIR MANCUR WONOGIRI JAWA TENGAH, 95
117         FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA PEMERIKSA WILAYAH VI INSPEKTORAT JENDERAL DEPARTEMEN DALAM NEGERI (UNTUK PEMERIKSAAN REGULER BIDANG SOSIAL POLITIK),96
118         STRATEGI PENGEMBANGAN DAYA SAING ALAM/LNG INDONESIA DALAM PASAR INTERNASIONAL, 04
119         KEBIJAKAN PEMAJAKAN ATAS PENGHASILAN DARI BENTUK USAHA TETAP PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANAS BUMI PADA KONTRAKTOR KONTRAK OPERASI BERSAMA: SUATU TINJAUAN ASPEK KEADILAN DAN PENINGKATAN PENRIMAAN NEGARA, 98
120         MANAJEMEN STRATEGIS DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA: HUBUNGAN ORIENTASI STRAEGIK PERUSAHAAN DENGAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (STUDI KASUS HADJI KALLA GROUP),96
121         PERANAN GURU MATA PELAJARAN SEKOLAH MENENGAH UMUM DALAM PENERAPAN LINK & MATCH (KAJIAN STRATEGIS PENDIDIKAN SEKOLAH SEBAGAI UPAYA PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA INDONESIA YANG BERKUALITAS), 97
122         ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEIMAIGRASIAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENGAWASAN ORANG ASING DI INDONESIA (KASUS DI WILAYAH HUKUM KANTOR IMIGRASI BANDUNG), 98
123         STRATEGI PENINGKATAN KEUNGGULAN DAYA SAING SEKTOR PARIWISATA INDONESIA (PENDEKATAN MODEL "DIAMOND" MICHAEL E. POTTER),97
124         KAJIAN ATAS STRATEGI PEMBIAYAAN DALAM INVESTASI DAN PENGEMBANGAN SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN DAYA SAING PERUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA INDONESIA, 97
125         PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PELAYANAN PUBLIK
126         DAMPAK KEBIJAKAN PENDIDIKAN TERHADAP AKSESIBILITAS MASYARAKAT DALAM MEMPEROLEH KESEMPATAN PEMERATAAN PENDIDIKAN TINGGI


[KODE  A1] dalam bentuk softcopy MS.WORD

1              AKSES PUBLIK UMKM TERHADAP FASILITAS KREDIT DARI PERBANKAN (STUDI KASUS BRI UNIT)
2              PENGARUH DAN BAGAIMANA PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP SEMANGAT KERJA PEGAWAI DI SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA
3              PENGARUH DIMENSI-DIMENSI KUALITAS TERHADAP KINERJA ORGANISASIONAL
4              PERAN DEWAN SEKOLAH SMP NEGERI 1 PIYUNGAN DI KABUPATEN BANTUL
5              POTENSI KONFLIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM  PAPUA (Studi tentang Pengoperasian  PT. BP LNG TANGGUH di Daerah Kepala Burung Propinsi Papua)
6              PROFESIONALISME APARATUR PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA (Suatu Tinjauan Analisis mengenai Profesionalisme Aparatur Pemerintah Kabubaten Kutai Kartanegara)
7              UPAYA PENINGKATAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM KONTEKS PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
8              IMPLEMENTASI RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (RIPPDA) PROVINSI PAPUA
9              ANALISIS PERAN PEMDA KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ANTAR DESA NAIOLA DAN OETALUS DI PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
10           EFEKTIVITAS PERJANJIAN MALINO II TERHADAP PERDAMAIAN DI MALUKU
11           EFEKTIVITAS PENGAWASAN BADAN PENGAWAS DAERAH KABUPATEN FAKFAK
12           ANALISIS PENGADAAN BARANGJASA BERDASARKAN KEPRES NOMOR 18 TAHUN 2000 DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN SIAK
13           FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KKN DI KABUPATEN BANYUMAS
14           UPAYA PENINGKATAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM KONTEKS PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA